Apa yang membuat sebuah startup Thailand bisa mengumpulkan lebih dari USD 1,2 miliar dalam satu putaran pendanaan — sementara rata-rata startup Indonesia masih berjuang menembus USD 50 juta? Jawabannya bukan hanya soal modal asing atau kebijakan pemerintah, tapi tentang bagaimana pemain lokal memilih untuk tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, melainkan arsitek infrastruktur digital negaranya sendiri.
Startup Thailand Bukan Cuma 'Penerima Dana', Tapi Pembangun Ekosistem
Tiga nama dominan muncul dalam daftar pendanaan terbesar Thailand satu dekade terakhir: Ascend Money, LINE MAN Wongnai, dan Agoda. Ascend Money — anak usaha Ascend Group dan Ant Financial — mengantongi USD 1,2 miliar pada 2021, sebagian besar untuk memperkuat platform fintech-nya, termasuk layanan kredit mikro berbasis AI dan sistem pembayaran lintas batas di ASEAN. LINE MAN Wongnai, hasil merger dua unicorn lokal, mengumpulkan USD 360 juta pada 2022 untuk mengintegrasikan layanan pesan antar makanan, reservasi restoran, dan review lokal ke dalam satu ekosistem berbasis data pengguna. Agoda, meski berbasis di Singapura, secara operasional dan talenta sangat terakar di Bangkok ; dan menyumbang lebih dari 40% dari total investasi teknologi pariwisata regional selama 2019–2023.
Dilansir TechInAsia, jumlah total pendanaan startup Thailand sejak 2014 mencapai USD 5,8 miliar, dengan 62% di antaranya mengalir ke tiga sektor: fintech, e-commerce logistik, dan travel tech. Yang menonjol bukan hanya besaran dana, tapi pola alokasinya: lebih dari 70% dari pendanaan itu digunakan untuk pengembangan teknologi internal — bukan outsourcing ke vendor global. Ascend Money, misalnya, membangun model risiko kredit sendiri dengan pelatihan data lokal dari 12 juta nasabah UMKM, bukan mengandalkan algoritma bawaan dari Silicon Valley.
Baca juga: YouTube, TikTok, Snap Bayar $60 Juta untuk Program Kesehatan Mental Sekolah
Kenapa Startup Indonesia Belum Punya 'Ascend Money'-nya Sendiri?
Di Indonesia, skenario serupa belum muncul — bukan karena kurang potensi pasar, tapi karena struktur insentif yang berbeda. Di Thailand, Bank Sentral (BOT) menerbitkan regulasi 'Regulatory Sandbox' sejak 2016 yang memungkinkan startup fintech menguji produk tanpa lisensi penuh selama 12 bulan. Hasilnya, 87% startup fintech yang lolos uji coba langsung mendapat lisensi penuh dalam waktu rata-rata 4,3 bulan — jauh lebih cepat daripada proses 18–24 bulan di OJK untuk kategori serupa. TechInAsia mencatat bahwa 6 dari 10 startup teratas di Thailand memiliki CEO atau CTO lulusan universitas lokal seperti Chulalongkorn atau Kasetsart, bukan ekspatriat dari Amerika atau Eropa.
Ini kontras tajam dengan kondisi di Tanah Air. Meski nilai transaksi e-commerce Indonesia tumbuh 22% per tahun (Bank Indonesia, 2023), mayoritas infrastruktur pembayaran, verifikasi identitas, dan scoring kredit masih bergantung pada solusi impor — baik dari Stripe, Adyen, maupun Jumio. Startup lokal seperti Ajaib atau Kredivo memang berkembang, tetapi skalanya masih terbatas pada segmen tertentu dan belum membangun lapisan dasar teknologi yang bisa dipakai lintas industri. Padahal, potensi pasar UMKM digital di Indonesia mencapai 64 juta unit — lebih dari lima kali lipat populasi UMKM Thailand.
Baca juga: Apa Arti $3 Miliar untuk ByteDance di Tengah Tekanan Global?
Yang juga menarik adalah pola kolaborasi antar-pemain. Di Thailand, Ascend Money membuka API-nya untuk 17 mitra fintech lokal, termasuk platform pinjaman peer-to-peer dan penyedia payroll berbasis mobile. Sementara di Indonesia, integrasi antar-startup masih jarang terjadi — banyak yang memilih membangun sistem tertutup demi menjaga margin, bukan memperluas akses. Ini membuat pertumbuhan ekosistem justru terfragmentasi, bukan saling memperkuat.
Risiko terbesar bukanlah ketertinggalan teknologi, melainkan ketergantungan struktural. Ketika platform utama seperti Ascend Money atau LINE MAN Wongnai menguasai data transaksi, perilaku konsumen, dan infrastruktur pembayaran, mereka secara otomatis menjadi penentu standar interoperabilitas — bukan regulator, bukan bank sentral, tapi perusahaan swasta. Di Indonesia, belum ada satu pun startup yang berhasil mencapai posisi serupa: sebagai infrastruktur publik privat yang diadopsi lintas industri.
Rangkuman dampak langsung dari tren ini jelas: startup Thailand tak lagi bersaing di level aplikasi, tapi di level fondasi teknologi nasional. Bagi investor lokal, ini tidak hanya daftar nama untuk ditiru — tapi juga peringatan bahwa masa depan kompetisi bukan di antrean pengunduhan aplikasi, tapi di balik kode yang mengatur siapa boleh mengakses kredit, siapa bisa diverifikasi, dan siapa yang akhirnya menentukan aturan main di ekonomi digital. FokusKeyword: startup Thailand