Bayangkan: sebuah game yang pernah jadi bagian dari masa remaja Anda — misalnya Runescape versi 2007 atau MapleStory era 2010 — tiba-tiba tidak bisa diakses lagi. Bukan karena Anda lupa password, tapi karena servernya dimatikan, lisensinya kadaluarsa, atau pengembangnya bangkrut. Tidak ada arsip resmi. Tidak ada salinan offline yang sah. Hanya sisa-sisa forum, video YouTube, dan ingatan kolektif yang mulai memudar. Di California, skenario ini sedang dihadang dengan langkah legislatif nyata.
Apa yang Dilarang dalam Rancangan UU Ini?
Rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Komite Senat California untuk Teknologi dan Konsumen tidak mengatur cara bermain game. Ia menargetkan praktik bisnis yang membuat game 'menghilang' secara sistematis: penonaktifan server tanpa opsi arsip, penghapusan akses ke versi lama setelah update besar, dan pelarangan modifikasi legal untuk tujuan preservasi. Intinya, UU ini mewajibkan pengembang dan penerbit game berbasis di California — atau yang menjual ke konsumen California — untuk menyediakan salinan fungsional yang dapat diarsipkan oleh lembaga nirlaba seperti Internet Archive atau Museum of Art and Digital Entertainment (MADE). Dilansir Engadget, draf terbaru juga mencantumkan klausul bahwa 'penghapusan akses permanen terhadap game yang telah dibeli konsumen harus disertai mekanisme migrasi ke format yang dapat dipertahankan'. Artinya, pembelian game tidak hanya lisensi sementara, tapi hak akses berkelanjutan dalam bentuk yang bisa diawetkan.
kelompok advokasi Stop Killing Games turut serta dalam penyusunan draf. Mereka bukan organisasi baru: sejak 2019, mereka telah mendokumentasikan lebih dari 240 game yang 'mati' karena alasan teknis atau komersial — mulai dari Star Wars: The Old Republic versi awal hingga SimCity edisi 2013 yang hanya berjalan online. Mereka tidak menuntut agar semua game tetap hidup di server aktif, tapi juga agar kode sumber, aset grafis, dan instruksi instalasi tersedia dalam bentuk yang memungkinkan emulasi atau rekonstruksi aman secara hukum.
Baca juga: Mengapa Paper Ilmiah Tahun 2017 Tiba-Tiba Dikutip Ratusan Kali?
Indonesia Belum Punya 'Internet Archive' untuk Game Lokal
Di Indonesia, tidak ada badan publik atau lembaga independen yang secara sistematis mengarsipkan game digital — apalagi yang dikembangkan lokal. Padahal, game seperti Tank Battle (1995, buatan PT Surya Citra Media), Legenda Nusantara (2003, karya tim mahasiswa UI), atau Republik (2016, game politik interaktif oleh Konde Studio) sudah sulit ditemukan dalam kondisi berjalan. Bahkan Si Unyil: Petualangan di Kampung (2008), game edukasi berbasis karakter legendaris TVRI, kini hanya tersisa cuplikan 12 detik di YouTube. Tidak ada UU yang mengatur hak akses pasca-penjualan, tidak ada kebijakan kementerian tentang pelestarian konten digital interaktif, dan tidak ada insentif fiskal bagi studio kecil untuk menyimpan build lama atau dokumentasi teknis.
Menurut Engadget, salah satu dorongan utama lahirnya rancangan UU California adalah kegagalan sistem 'digital ownership' global: konsumen membayar, tapi tidak punya kendali atas media yang dibeli. Di Indonesia, masalah ini justru lebih parah. Sebagian besar game lokal didistribusikan via toko aplikasi pihak ketiga (Google Play, App Store) yang tidak memberikan akses ke file instalasi mentah. Ketika toko menarik game dari etalase — seperti yang terjadi pada 17 game lokal di Google Play pada 2022 karena pelanggaran kebijakan monetisasi — maka jejak digitalnya benar-benar lenyap tanpa jejak arsip.
Baca juga: ROG Xreal R1: Kacamata AR Gaming Rp12,7 Juta untuk Siapa?
Padahal, game tidak hanya hiburan. Ia adalah dokumen budaya: cerminan bahasa, nilai sosial, estetika visual, dan bahkan kebijakan publik zaman itu. Republik, misalnya, memuat simulasi pemilu berbasis UUD 1945 versi 2016 — sebuah artefak politik yang kini mustahil direkonstruksi tanpa akses ke source code-nya. Industri game lokal tumbuh 22% per tahun menurut data Asosiasi Game Indonesia (AGI) 2023, namun pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan infrastruktur pelestarian.
Yang hilang dari wacana nasional bukan hanya regulasi, tapi juga kesadaran bahwa kehilangan game sama beratnya dengan kehilangan film, buku, atau rekaman musik — hanya saja dampaknya tidak langsung terasa. Film bisa diputar ulang dari kaset VHS; buku bisa difotokopi. Tapi game membutuhkan ekosistem teknis lengkap: sistem operasi, driver, API, dan sering kali koneksi ke server tertentu. Tanpa intervensi dini, generasi mendatang akan kehilangan seluruh lapisan budaya digital Indonesia — bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena tidak ada mekanisme yang memungkinkan kepedulian itu berujud nyata.
mirip dengan nasib film-film Indonesia era 1950–1970: lebih dari 80% film hitam-putih itu hilang karena tidak ada kebijakan nasional tentang penyimpanan film di bawah suhu dan kelembaban terkendali. Baru pada 2007, Sinematek Indonesia mulai aktif merekonstruksi dari sisa-sisa cetak positif dan negatif yang ditemukan di gudang studio tua. Sekarang, kita berada di titik yang sama — tapi untuk game digital. Bedanya, waktu untuk bertindak jauh lebih singkat: kerusakan data digital bisa terjadi dalam hitungan tahun, bukan puluhan dekade.