Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur erupsi dua kali dalam rentang satu jam pagi ini — pukul 06.12 dan 06.58 WITA — memicu peningkatan status ke Siaga (Level III). Namun, tidak ada peringatan otomatis dari sistem sensor berbasis kecerdasan buatan yang seharusnya sudah terpasang di pos pengamatan utama sejak 2022.
Kenapa Sistem AI Tidak Mengirim Peringatan Otomatis?
Jawabannya sederhana: sistem tersebut memang tidak dirancang untuk mengirim peringatan langsung ke publik atau BPBD. Menurut Tempo Tekno, platform AI yang dikembangkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bersama tim riset ITB hanya berfungsi sebagai alat bantu analisis pasca-erupsi — bukan sebagai sistem peringatan dini real-time. Data seismik, deformasi tanah, dan gas vulkanik dikumpulkan secara periodik, lalu diolah dalam batch setiap 12 jam. Artinya, saat erupsi terjadi pukul 06.12, sistem baru mulai memproses data itu pada pukul 18.00 hari yang sama.
Ini kontras tajam dengan sistem serupa di Jepang, seperti yang digunakan di Gunung Asama, di mana algoritma deteksi anomali seismik bisa menghasilkan notifikasi otomatis dalam waktu kurang dari 90 detik. Di Indonesia, proses verifikasi masih bergantung pada petugas lapangan yang harus membandingkan sinyal dengan pola historis secara manual — sebuah langkah yang memakan waktu rata-rata 47 menit, menurut laporan internal PVMBG tahun 2023 yang diakses oleh Tempo Tekno.
Baca juga: Jakarta Gelap Sejam, Emisi Turun 60 Ton: Apa yang Terlewat dari Hitungannya?
Radius Lima Kilometer: Batas Aman yang Tak Lagi Cukup untuk Komunitas Digital
Imbauan tidak melakukan aktivitas dalam radius lima kilometer memang sesuai protokol standar PVMBG. Tapi nyatanya, lebih dari 12.400 jiwa tinggal di kawasan antara 5–10 km dari kawah — termasuk tiga desa di Kecamatan Ile Mandiri yang memiliki akses internet 4G stabil dan aplikasi pelaporan bencana lokal seperti 'Flores Siaga'. Mereka tidak hanya penerima informasi, tapi juga sumber data primer: foto asap, rekaman suara letusan, bahkan video tremor yang diunggah ke grup WhatsApp warga.
Masalahnya, tidak ada mekanisme integrasi antara laporan warga dan sistem AI pusat. Platform 'Flores Siaga' hanya menyimpan data di server lokal kabupaten — tidak terhubung ke database nasional PVMBG maupun sistem AI pengolahan sinyal. Padahal, uji coba kolaboratif di Gunung Merapi pada 2021 membuktikan bahwa laporan warga bisa meningkatkan akurasi prediksi awal hingga 22 persen, asalkan tersedia jalur validasi otomatis.
Baca juga: Kapal Remote ITS: Solusi Sederhana untuk Masalah Sampah Laut yang Tak Sederhana
perangkat keras di pos pengamatan Lewotobi masih mengandalkan seismograf analog generasi 2008 yang di-upgrade dengan modul IoT dasar — tanpa kemampuan edge computing. Artinya, semua data harus dikirim ke pusat data di Bandung untuk diproses, bukan dianalisis di lokasi. Ketika jaringan seluler terganggu akibat abu vulkanik — seperti terjadi pukul 07.03 tadi ; aliran data terputus selama 23 menit. Selama masa itu, sistem AI benar-benar 'buta'.
Yang lebih mencolok adalah ketiadaan skema pelatihan teknis bagi petugas pos pengamatan. Dari 17 petugas aktif di wilayah Nusa Tenggara Timur, hanya tiga orang yang pernah mengikuti pelatihan operasional sistem AI selama lebih dari dua hari. Sisanya hanya menerima modul PDF dan sesi Zoom 90 menit — tanpa simulasi lapangan. Akibatnya, saat erupsi pertama terjadi, petugas justru mematikan sensor tambahan karena khawatir 'overload data', bukan mengaktifkan mode darurat.
Perkembangan teknologi tidak serta-merta mengubah cara kerja institusi. Di Lewotobi, AI hadir sebagai pelengkap dokumen laporan bulanan — bukan sebagai bagian dari rantai respons bencana. Sistemnya ada, tetapi tidak hidup. Infrastrukturnya terpasang, tetapi tidak terhubung. Dan yang paling penting: teknologinya dibangun tanpa melibatkan komunitas yang paling dekat dengan ancaman — bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena desain sistem tidak memperhitungkan keberadaan mereka sebagai mitra deteksi.
Apakah kita akan terus menunggu teknologi 'matang' sebelum mengintegrasikannya ke dalam protokol darurat — atau justru mulai membangun sistem yang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan dari target proyek riset?