Pada musim kemarau 2023, lebih dari 12.400 hotspot terdeteksi di Kalimantan — naik 42 persen dibandingkan rata-rata lima tahun sebelumnya menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Di tengah lonjakan itu, drone thermal bukan lagi alat eksperimental. Ia beroperasi rutin di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Sanggau, memindai ribuan hektare lahan gambut dalam satu jam — jauh melampaui kapasitas tim darat yang butuh hari untuk menjangkau lokasi serupa.
Bagaimana drone thermal benar-benar 'melihat' api di balik asap?
Drone thermal tidak mengandalkan cahaya tampak, melainkan radiasi inframerah yang dipancarkan semua benda berdasarkan suhu. Sensor termalnya mampu mendeteksi perbedaan suhu sekecil 0,05 derajat Celsius — cukup sensitif untuk membedakan bara terselubung di bawah lapisan abu dari permukaan tanah biasa. Saat api mulai menyala di lapisan gambut, suhu di bawah permukaan bisa mencapai 60–90 derajat Celsius, sementara suhu udara sekitar hanya 28–32 derajat. Drone ini menangkap anomali itu sebagai titik merah menyala pada layar operator, bahkan saat kabut tebal atau asap pekat menghalangi pandangan mata manusia.
Dilansir Antara Tekno, penggunaan drone thermal di wilayah hutan lindung Kalimantan Tengah berhasil mempercepat respons pemadaman hingga 78 menit rata-rata — dari 182 menit menjadi 104 menit. Waktu itu krusial: api di lahan gambut bisa merambat vertikal hingga kedalaman tiga meter dalam waktu kurang dari dua jam, membuatnya jauh lebih sulit dipadamkan dibanding kebakaran permukaan.
Baca juga: Muse Meta Naik ke Peringkat 2, Tapi Bukan Karena Pengguna Suka
Siapa yang benar-benar menguasai teknologi ini di lapangan?
Di Kabupaten Kapuas, tiga unit drone thermal berlabel merek FLIR dan DJI Matrice 30T dioperasikan oleh tim gabungan dari KLHK dan BPBD setempat. Namun, dari 17 petugas yang terdaftar sebagai operator, hanya empat orang yang memiliki sertifikasi resmi dari penyedia teknologi dan dua lainnya yang pernah mengikuti pelatihan teknis tingkat lanjut. Sisanya belajar lewat modul daring dan simulasi mandiri. Ini bukan masalah kecil: kesalahan kalibrasi sensor atau salah membaca skala termal bisa mengakibatkan false positive — misalnya mengira cermin air di sawah sebagai titik panas — atau justru melewatkan api kecil yang sedang berkembang.
Menurut Antara Tekno, pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan rutin sensor termal. Biaya kalibrasi tahunan per unit mencapai Rp127 juta, belum termasuk penggantian lensa inframerah yang rentan kerusakan akibat debu gambut dan kelembaban tinggi. Sejak 2022, dua unit drone di Kalimantan Barat sempat nonaktif selama 47 hari karena tunggakan servis di pusat teknis di Jakarta.
Baca juga: XDOF Capai $1,2 Miliar dalam 3 Bulan — Tanda Bahaya bagi Startup Data Lokal?
Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada satu pun produsen drone thermal yang saat ini memproduksi sensor termal di dalam negeri. Semua unit yang digunakan di Kalimantan adalah impor langsung dari Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok — dengan lisensi ekspor yang bisa dibatalkan secara sepihak. Ketika sanksi teknologi diberlakukan terhadap negara eksportir, pasokan suku cadang dan pembaruan firmware bisa terhenti dalam hitungan minggu. Indonesia belum memiliki roadmap pengembangan sensor termal nasional, meski riset dasar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Gadjah Mada telah berjalan sejak 2019.
Di Desa Tumbang Lahung, Kabupaten Gunung Mas, warga masih mengandalkan metode tradisional: mengamati arah asap pagi dan mendengarkan suara 'krek-krek' dari kayu kering yang terbakar di bawah permukaan. Mereka tahu api bisa muncul kembali di lokasi yang sama setelah hujan reda — karena bara tersisa di lapisan gambut. Drone thermal memang bisa mendeteksi itu, tapi tanpa integrasi data lokal seperti pola curah hujan mikro, jenis vegetasi, dan riwayat pembakaran lahan, prediksi kebakaran tetap bersifat reaktif, bukan preventif.
Fakta tambahan yang jarang disebut: drone thermal tidak bisa membedakan antara api akibat pembakaran lahan ilegal dan api alami dari petir — padahal di Kalimantan, 14 persen kebakaran gambut tahun 2023 berasal dari sambaran petir, menurut laporan Pusat Data dan Informasi KLHK. Tanpa analisis konteks sosial-ekologis, teknologi ini berisiko memperkuat narasi kriminalisasi petani kecil, sementara pelaku korporasi pembakar lahan besar tetap luput dari deteksi awal karena operasi mereka dilakukan di malam hari dan menggunakan metode 'cold burn' yang menghasilkan jejak termal minimal.