OpenAI secara eksplisit mempertanyakan legalitas upaya koordinasi industri untuk memperlambat pengembangan kecerdasan buatan—bukan karena ragu teknis, melainkan karena khawatir tindakan itu bisa melanggar undang-undang persaingan usaha AS, khususnya Sherman Act.
Apa yang Sebenarnya Diusulkan OpenAI?
Menurut dokumen internal yang bocor dan dikutip Wired, tim kebijakan OpenAI tidak sedang merancang moratorium formal. Mereka justru mengeksplorasi skenario di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Anthropic, Google, dan Microsoft sepakat mengadopsi batas bersama: misalnya, menunda peluncuran model bahasa generasi berikutnya selama enam bulan, atau membatasi pelatihan model di atas 10 triliun parameter tanpa audit keselamatan independen. Ini bukan soal berhenti—tapi soal menekan gas secara kolektif sambil membangun pagar pengaman.
Dokumen itu menyebutkan bahwa koordinasi semacam ini 'berisiko tinggi secara hukum' karena bisa dianggap sebagai bentuk kolusi horisontal—praktik yang dilarang keras dalam hukum antitrust Amerika Serikat. Bahkan diskusi informal antar-CEO tentang batas pengembangan bisa berujung pada penyelidikan Federal Trade Commission (FTC) atau Departemen Kehakiman (DOJ). OpenAI tidak menghindari risiko itu. Mereka justru meminta penasihat hukum menilai apakah 'koordinasi defensif'—dengan tujuan keselamatan publik; bisa memperoleh pengecualian dari aturan biasa.
Baca juga: California Larang Chatbot Berbohong ke Anak di Bawah 18
Di Balik Permohonan Hukum, Ada Kegagalan Regulasi Nyata
Permohonan OpenAI ini muncul bukan dari sikap altruistik belaka, tapi dari kekosongan regulasi yang nyata. Di AS, tidak ada badan federal yang memiliki wewenang eksplisit mengatur keamanan model AI sebelum rilis. National Institute of Standards and Technology (NIST) hanya mengeluarkan panduan sukarela. Sedangkan RUU AI Act yang diajukan Senator Schumer belum disahkan—dan bahkan versi terbarunya pun tidak mencantumkan mekanisme penundaan paksa terhadap peluncuran model berisiko tinggi.
Dilansir Wired, salah satu direktur kebijakan OpenAI menyatakan bahwa 'kami tidak ingin menjadi pihak yang memicu krisis, lalu baru minta izin setelahnya'. Kalimat itu mengungkap logika terselubung: jika pemerintah gagal membuat kerangka hukum yang cepat dan mengikat, maka industri harus menciptakan mekanisme darurat sendiri—meski harus berdebat di pengadilan nanti. Ini bukan kolusi untuk mengunci pasar, tapi upaya bertahan dari tekanan moral dan politik yang terus meningkat pasca peluncuran GPT-4 Turbo dan Claude 3 Opus.
Baca juga: Yoto Hadirkan Dua Perangkat Audio Baru untuk Anak — Tapi Apa yang Berubah di Balik Desainnya?
Di Indonesia, situasi justru lebih rawan. Tidak ada regulasi spesifik tentang AI sama sekali—baik di level UU maupun Peraturan Pemerintah. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru mulai menyusun pedoman etika AI tahun ini, tapi tanpa kekuatan hukum mengikat. Artinya, ketika perusahaan lokal seperti Tokopedia atau GoTo mulai mengembangkan model bahasa berbasis lokal, mereka tidak hanya beroperasi tanpa panduan keselamatan—tapi juga tanpa perlindungan hukum jika suatu hari terpaksa berkoordinasi dengan pemain global demi mencegah eksploitasi model oleh aktor jahat.
Baca juga: OpenAI Klaim Capai Target 'Peneliti AI Otomatis' — Tapi Bukan Akhir, Melainkan Uji Coba Skala Besar
Yang jarang dibahas adalah biaya sosial dari koordinasi yang gagal. Saat model AI generasi baru diluncurkan tanpa uji ketahanan terhadap manipulasi politik atau pembuatan konten kebencian berbasis bahasa daerah, dampaknya tidak hanya di Silicon Valley. Di Jawa Timur, misalnya, chatbot berbasis bahasa Jawa yang tidak diverifikasi bisa menyebarkan informasi keliru tentang vaksinasi. Di Papua, model multilingual tanpa filter budaya bisa menghasilkan narasi yang merendahkan identitas lokal. Koordinasi perlambatan bukan soal menghambat inovasi—tapi soal memberi ruang bagi verifikasi kontekstual yang tidak bisa diotomatisasi.
Wired mencatat bahwa beberapa penasihat hukum antitrust di Washington DC justru melihat peluang dalam skenario ini: jika OpenAI dan rekan-rekannya benar-benar mengajukan permohonan resmi ke DOJ untuk 'safe harbor'—perlindungan hukum sementara bagi koordinasi keselamatan—maka ini bisa menjadi preseden pertama yang memaksa sistem hukum AS menentukan batas antara kolusi dan tanggung jawab kolektif. Bukan lagi soal apakah mereka boleh berkoordinasi, tapi kapan dan dalam kondisi apa koordinasi itu berubah dari pelanggaran menjadi kewajiban.
'Kami tidak mencari izin untuk berhenti berinovasi. Kami mencari izin untuk tidak berinovasi secara gegabah,' kata salah satu penasihat kebijakan OpenAI dalam rapat internal yang direkam, seperti dilaporkan Wired.