Bayangkan sebuah satelit seukuran kulkas mini bergerak di orbit 500 kilometer di atas Bumi, memindai wilayah pesisir Korea Selatan setiap 12 jam—tanpa terhalang awan, malam, atau kabut—dan mengirim data mentah ke pusat data darat yang langsung menganalisisnya dengan algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi kapal ilegal, perubahan garis pantai, atau bahkan aktivitas konstruksi militer di pulau-pulau terdekat. Itulah realitas operasional satelit SAR (Synthetic Aperture Radar) buatan Hanwha Systems yang diluncurkan Desember 2023.
Hanwha dan Ambisi Antariksa Nasional
Peluncuran satelit tersebut bukan insiden teknologi biasa. Ini adalah tonggak pertama dalam rencana jangka panjang Hanwha Group—konglomerat Korea Selatan bernilai USD 180 miliar—untuk menjadi pemain utama di ekosistem antariksa global berbasis AI. Hanwha Systems, anak perusahaan pertahanan dan teknologi grup itu, tidak hanya membangun satelit, tetapi juga sistem pengolahan data end-to-end: dari sensor radar canggih hingga platform cloud berbasis AI yang mampu mengubah petabytes citra SAR menjadi laporan intelijen operasional dalam hitungan menit. Menurut laporan TechInAsia, proyek ini didukung langsung oleh Kementerian Sains dan Teknologi Korea Selatan serta dibiayai melalui program National Space Program yang mengalokasikan KRW 1,5 triliun (sekitar USD 1,1 miliar) untuk 2023–2027.
Baca juga: Startup E-Commerce India Uji Toko AI yang Belanja Sendiri
Yang menarik, satelit ini dirancang modular—artinya dapat dikembangkan menjadi konstelasi 12 unit dalam tiga tahun ke depan. Setiap satelit memiliki resolusi spasial hingga 1 meter dan kemampuan revisi harian untuk wilayah strategis. Hanwha juga telah menguji integrasi model AI khusus untuk deteksi anomali di laut, seperti pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan akurasi 94,7% dalam uji coba lapangan di Laut Kuning pada Q3 2023.
Mengapa Ini Penting
Ini bukan soal siapa yang punya satelit lebih banyak—melainkan siapa yang bisa mengubah data antariksa menjadi keputusan cepat dan andal. Di tengah meningkatnya permintaan global akan layanan Earth Observation (EO) berbasis AI—yang diproyeksikan tumbuh 21,3% CAGR hingga 2030 menurut MarketsandMarkets; Hanwha tidak bersaing dengan SpaceX atau Planet Labs di segmen peluncuran atau citra optik, tapi di celah spesifik: SAR + edge AI + respons keamanan nasional. Mereka membangun infrastruktur yang bisa digunakan langsung oleh Angkatan Bersenjata Korea Selatan, Badan Meteorologi Nasional, dan bahkan perusahaan logistik maritim lokal.
Baca juga: Singtel dan Mistral Bangun Infrastruktur AI di Singapura
Dilansir TechInAsia, pendekatan Hanwha mencerminkan pergeseran mendasar dalam industri antariksa: dari sistem besar-besaran berbiaya tinggi ke sistem ringkas, skalabel, dan terintegrasi dengan kecerdasan buatan sebagai tulang punggungnya. Tidak heran jika mereka sudah menjalin kerja sama dengan Palantir Technologies untuk integrasi platform Foundry dan dengan NVIDIA untuk optimasi inferensi AI di stasiun bumi. Ini bukan sekadar 'satelit pintar', tapi sistem pengambilan keputusan berbasis ruang angkasa—dengan AI sebagai otaknya.
Di Indonesia, konteksnya sangat berbeda—tapi relevansinya nyata. Negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan ZEE seluas 6 juta km² masih mengandalkan data EO impor dari Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Data SAR dari satelit seperti Sentinel-1 atau ALOS-2 sering mengalami keterlambatan hingga 48 jam, dan aksesnya dibatasi untuk keperluan keamanan nasional. Padahal, kebutuhan pemantauan illegal fishing, deforestasi di Kalimantan dan Papua, serta ancaman bencana geologis sangat mendesak. Belum ada startup atau BUMN Indonesia yang berhasil mengembangkan satelit SAR mandiri—meski Lapan telah mengoperasikan satelit LAPAN-A2/Orbit-2 sejak 2015, kapabilitasnya terbatas pada citra optik resolusi rendah dan tidak memiliki kemampuan SAR maupun AI onboard.
Lebih dari itu, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mendukung komersialisasi data antariksa. Peraturan tentang pemanfaatan data penginderaan jauh masih tersebar di Perpres No. 57/2019 dan UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan—namun tidak mengatur hak akses, lisensi pemrosesan AI, atau skema kolaborasi publik-swasta secara rinci. Sementara itu, Hanwha membuktikan bahwa integrasi vertikal—dari desain satelit hingga layanan berbasis langganan; bisa menjadi model bisnis yang menguntungkan bahkan tanpa subsidi penuh.
Indonesia memiliki potensi besar: talenta AI lokal tumbuh pesat—seperti tim riset dari ITB dan Universitas Gadjah Mada yang sudah mengembangkan model deteksi kapal ilegal dari citra SAR open-source—dan industri elektronika seperti PT LEN Industri mampu memproduksi komponen satelit dasar. Namun, yang masih hilang adalah koordinasi strategis antara kementerian, BUMN, dan startup untuk membangun rantai nilai lengkap; dari sensor hingga insight.
Apakah Indonesia akan tetap menjadi konsumen pasif data antariksa, atau mulai membangun kapabilitas mandiri—bukan hanya untuk keamanan, tapi juga untuk kedaulatan data dan ketahanan iklim?