Coinbase Masuk Pasar Saham & Pembayaran di Australia: Ancaman atau Peluang bagi Indonesia?

"Kami akan mulai dengan kripto dan perpetuals saham, lalu mengevaluasi futures, opsi, perdagangan saham konvensional, dan layanan pembayaran." Pernyataan langsung dari Coinbase itu tidak hanya roadmap operasional—melainkan deklarasi perang terhadap batas tradisional antara bursa aset digital dan infrastruktur keuangan klasik.

TechInAsia melaporkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rencana ekspansi regional Coinbase setelah mendapatkan lisensi penyedia layanan keuangan (AFSL) dari regulator Australia, ASIC, pada awal 2024. Lisensi itu memungkinkan Coinbase beroperasi sebagai penyedia layanan investasi dan penanganan aset keuangan—bukan hanya dompet dan bursa kripto. Artinya, platform yang dulu identik dengan Bitcoin dan Ethereum kini berambisi menjadi satu atap untuk trading saham Apple, opsi Tesla, dan transfer lintas batas dalam satu aplikasi.

Australia dipilih bukan secara kebetulan. Negara itu memiliki kerangka regulasi fintech yang jelas namun tidak kaku, tingkat penetrasi smartphone 93%, dan populasi investor ritel yang tumbuh 18% per tahun sejak 2021—menurut data Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Di sana, Coinbase tak hanya bersaing dengan Binance atau Bybit, tapi juga dengan CommSec dan eToro yang sudah lama mengakar di pasar retail.

Mengapa Ini Penting

Langkah Coinbase mencerminkan tren global yang tak bisa diabaikan: konvergensi antara pasar modal dan pasar kripto sedang berjalan cepat—dan bukan dalam bentuk kolaborasi, tapi integrasi vertikal. Platform seperti Interactive Brokers dan Fidelity sudah menawarkan akses ke Bitcoin sejak 2023, tetapi Coinbase berbeda: ia membangun infrastruktur dari bawah, dengan teknologi blockchain-native, settlement instan, dan interoperabilitas wallet. Ini bukan sekadar 'menambahkan kripto ke aplikasi saham', tapi juga 'membangun ulang saham di atas arsitektur kripto'.

Implikasinya besar. Jika Coinbase berhasil menawarkan ekuitas dalam bentuk tokenized securities—dengan settlement dalam hitungan detik, biaya transaksi di bawah 0,1%, dan jam perdagangan 24/7—maka model bursa tradisional seperti NYSE atau ASX akan menghadapi tekanan struktural. Di Australia, misalnya, rata-rata biaya broker saham masih berkisar 0,5–1,2% per transaksi, belum termasuk waktu settlement T+2. Coinbase bisa menggerus margin itu dalam dua tahun, bukan sepuluh.

Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, kabar ini bukan soal jarak geografis, tapi soal ketimpangan infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru mengeluarkan aturan tentang tokenisasi aset pada akhir 2023—namun belum ada satu pun emiten yang menerbitkan saham dalam bentuk token. Sementara itu, Bappebti telah mengizinkan 13 exchange kripto beroperasi, tetapi semua dibatasi hanya untuk aset kripto—tanpa izin menyentuh instrumen keuangan klasik.

Artinya, jika Coinbase suatu hari masuk ke Indonesia, ia tak bisa langsung menawarkan saham Gojek atau Bank Central Asia dalam bentuk tokenized equity—kecuali OJK dan Bappebti melakukan harmonisasi regulasi yang belum terlihat di horizon. Yang lebih mendesak: startup lokal seperti Ajaib atau Pluang justru berada di posisi rentan. Mereka mengandalkan model hybrid—kripto dan saham—tapi tanpa teknologi settlement instan atau infrastruktur wallet native. Saat Coinbase menawarkan satu aplikasi untuk beli saham BBCA, staking ETH, dan kirim uang ke Singapura dalam satu klik, pengguna Indonesia mungkin beralih—bukan karena harga, tapi karena kelancaran sistem.

Dilansir TechInAsia, Coinbase sedang menguji fitur cross-border payments berbasis stablecoin di Australia, menggunakan USDC dan AUDC. Jika skema ini sukses, maka potensi penghematan biaya remitansi dari Australia ke Indonesia—yang mencapai USD 1,2 miliar per tahun—bisa turun hingga 70%. Biaya transfer via bank saat ini rata-rata 6–9% plus spread kurs; dengan stablecoin, biaya bisa ditekan di bawah 1%.

Fakta tambahan yang mengejutkan: Coinbase tidak berencana membangun pusat data baru di Australia. Seluruh infrastruktur trading saham dan pembayaran akan berjalan di atas blockchain Solana—yang sudah digunakan untuk proyek tokenisasi obligasi pemerintah Swiss dan saham private equity di Singapura. Artinya, ekspansi ini bukan soal fisik, tapi soal protokol: satu kode, satu jaringan, satu lisensi—dan batas negara semakin kabur.