Bayangkan seorang founder startup AI di Jakarta baru saja menutup putaran Seri A dengan investor asing. Kontrak ditandatangani, dana masuk, dan seluruh tim bersorak. Tiga bulan kemudian, ia menghapus notifikasi email dari partner VC itu dari ponselnya. Bukan karena kecewa pada produk atau pasar — tapi karena janji mentoring tidak pernah terealisasi, laporan kinerja diminta setiap minggu tanpa umpan balik konkret, dan satu kali pertemuan board berakhir dengan intervensi langsung terhadap rekrutmen CTO.
Skema seperti ini bukan cerita fiksi. Menurut laporan TechInAsia, platform Glasswall — yang mengumpulkan ulasan anonim dari founder global tentang venture capital firms — mencatat lebih dari 1.200 penilaian terhadap 87 firma VC antara Januari hingga Mei 2024. Sebanyak 63% ulasan menyebut ‘kurang transparansi dalam proses due diligence’, sementara 41% mengeluhkan ‘keterlambatan respon lebih dari 14 hari setelah pitch’. Yang mengejutkan: hanya 19% dari VC yang dinilai mendapat skor rata-rata di atas 4 dari 5 untuk ‘dukungan pasca-investasi’.
Tidak semua VC buruk. Beberapa nama seperti Sequoia Capital India dan Accel Partners muncul sebagai outlier positif — dengan skor konsisten di atas 4,3 dalam kategori ‘komunikasi realistis tentang ekspektasi’ dan ‘ketersediaan akses ke jaringan operasional’. Namun, mayoritas firma, terutama yang berbasis di Singapura dan London, mendapat catatan tajam soal konsistensi komitmen. Salah satu ulasan anonim menyebut: ‘Mereka membeli saham, bukan membangun perusahaan.’
Baca juga: Apa Arti Tiga Model AI Baru Microsoft bagi Suara dan Gambar di Indonesia?
Mengapa Ini Penting
Ulasan anonim tidak hanya curhat. Mereka adalah indikator awal dari keretakan struktural dalam ekosistem modal ventura Asia Tenggara. Di wilayah ini, 72% startup tahap awal masih mengandalkan pendanaan dari luar negeri — terutama dari Singapura, AS, dan Inggris — karena keterbatasan kapasitas lokal. Data Bank Dunia 2023 menunjukkan bahwa total manajemen aset dana ventura di Indonesia baru mencapai USD 1,8 miliar, kurang dari 7% dari total investasi VC di ASEAN. Artinya, founder Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama startup, tapi juga berada dalam posisi tawar lemah saat bernegosiasi dengan VC asing.
Yang lebih krusial: praktik ‘silent control’ — seperti penambahan klausul board seat tanpa hak veto, atau syarat right of first refusal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam term sheet — sering kali baru terungkap setelah closing. Glasswall mencatat 28% ulasan menyebut ‘perubahan substansial pada term sheet di menit-menit terakhir’, sebuah praktik yang nyaris tidak bisa dikontrol oleh founder pemula tanpa legal counsel berpengalaman. Di Indonesia, di mana biaya konsultan hukum startup bisa mencapai Rp 150–300 juta per transaksi, banyak founder memilih menerima tanpa negosiasi — demi kecepatan.
Konteks Indonesia
Di Tanah Air, tren ini berdampak langsung pada keberlanjutan startup lokal. Platform seperti Halodoc dan KlikDokter sempat mengalami tekanan besar dari investor asing untuk mempercepat monetisasi, meski basis pengguna belum stabil. Hasilnya? Pivot bisnis yang terburu-buru dan kehilangan fokus pada solusi kesehatan primer. Sementara di sisi lain, VC lokal seperti East Ventures dan AC Ventures mulai mengadopsi prinsip ‘founder-first’ secara eksplisit — salah satunya dengan menerbitkan template term sheet terbuka sejak 2022. Namun, kapasitas mereka masih terbatas: East Ventures hanya menutup 3–5 deal per kuartal, dibandingkan 15–20 deal per kuartal dari firma regional seperti Jungle Ventures.
Baca juga: Sarvam AI Capai $1,6 Miliar: Apa Artinya untuk Ekosistem AI Indonesia?
Yang belum terjawab adalah pertanyaan tentang akuntabilitas. Di AS, platform seperti PitchBook dan Crunchbase menyediakan data publik tentang track record exit dan return VC. Di Indonesia, tidak ada mekanisme serupa. Tidak ada database nasional yang mencatat berapa banyak portofolio VC lokal yang gagal scale, berapa lama rata-rata holding period, atau berapa persen startup binaan yang bertahan hingga Seri B. Akibatnya, founder harus mengandalkan rumor, grup WhatsApp, atau ulasan anonim — seperti yang dikumpulkan Glasswall — sebagai satu-satunya sumber informasi non-resmi.
Dilansir TechInAsia, beberapa founder Indonesia yang memberi ulasan anonim di Glasswall mengaku sengaja menggunakan akun palsu karena takut kehilangan akses ke pipeline pendanaan berikutnya. ‘Saya tidak bisa kritik VC di depan, tapi saya juga tidak mau diam saat praktik buruk terus diulang,’ tulis salah satu reviewer dari Bandung. Itu bukan kelemahan karakter — tapi juga konsekuensi logis dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan modal-ide.
Sebuah ulasan dari founder fintech di Yogyakarta menutup daftar dengan kalimat yang menyentak: ‘VC bukan mentor. Mereka adalah mitra transaksional. Dan transaksi itu harus diukur — bukan dengan jumlah deal yang ditutup, tapi dengan berapa banyak founder yang tetap punya kendali atas visi mereka setelah uang masuk.’