Di sebuah ruang server di Jakarta Selatan, tim pengembang startup fintech sedang menguji integrasi model bahasa lokal dengan API dari penyedia cloud asing. Mereka tak tahu bahwa salah satu layanan yang mereka andalkan — meski tidak langsung — kini masuk daftar hitam Departemen Pertahanan AS. Pagi itu, 12 Agustus 2024, Pentagon merilis pembaruan resmi daftar perusahaan 'terkait militer Tiongkok', dan nama Alibaba Group serta Baidu muncul di sana untuk pertama kalinya.
Siapa yang Terkena Dampak Langsung di Asia Tenggara?
Daftar ini tidak hanya simbol politik. Ia mengaktifkan larangan otomatis bagi semua kontraktor federal AS untuk bertransaksi dengan perusahaan yang tercantum — termasuk pembelian perangkat keras, layanan cloud, atau lisensi teknologi. Bagi Alibaba Cloud dan Baidu Cloud, dampaknya nyata: klien korporat AS harus memutus kerja sama dalam waktu 30 hari. Namun efek domino lebih terasa di luar Amerika Serikat. Di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, banyak startup dan lembaga riset yang menggunakan layanan cloud murah dan terintegrasi dari kedua perusahaan itu sebagai fondasi eksperimen AI mereka — mulai dari deteksi banjir berbasis satelit hingga sistem rekomendasi UMKM.
Dilansir Engadget, penambahan Alibaba dan Baidu merupakan bagian dari revisi ketiga daftar sejak 2020, dan kali ini mencakup 69 entitas — naik dari 59 pada versi sebelumnya. Yang mengejutkan bukan hanya jumlahnya, tapi profil dua nama baru: keduanya adalah perusahaan komersial murni, bukan entitas militer atau BUMN seperti yang mendominasi daftar versi awal. Alibaba bahkan tidak memiliki divisi pertahanan formal; Baidu pun fokus utamanya tetap pada pencarian daring dan mobil otonom sipil.
Baca juga: Uber dan Wayve Uji Robotaxi di London, Bukan di San Francisco
Cara Kerjanya: Dari Riset Akademis ke Klasifikasi Militer
Pentagon tidak menjelaskan secara transparan metodologi penetapan status 'terkait militer'. Namun dokumen internal yang bocor ke Reuters tahun lalu mengungkap kriteria utama: kepemilikan saham oleh lembaga negara, kolaborasi riset bersama universitas militer seperti PLA National Defense University, serta kontribusi teknologi ke proyek-proyek strategis nasional — misalnya sistem pengenalan wajah untuk pengawasan publik atau algoritma optimasi logistik pasukan.
Alibaba memang pernah bekerja sama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Militer Tiongkok dalam proyek 'cloud computing untuk manajemen logistik darurat'. Baidu, lewat anak usahanya DeepSeek, turut menyumbang model bahasa besar ke laboratorium kecerdasan buatan di Universitas Teknologi Harbin — institusi yang terdaftar sebagai mitra riset PLA sejak 2021. Ini bukan kolaborasi rahasia, tapi juga proyek terbuka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional. Namun dalam kerangka keamanan AS, keterbukaan akademis justru menjadi bukti keterkaitan struktural.
Baca juga: Registrasi Wajah SIM: 5 Tantangan Teknis yang Belum Diuji di Lapangan
Yang hilang dari narasi resmi adalah konteks ekosistem teknologi global. Di Eropa, perusahaan seperti SAP dan Siemens juga bermitra dengan universitas teknik Jerman yang menerima dana dari Kementerian Pertahanan Jerman — namun tak pernah masuk daftar semacam ini. Di Indonesia, PT Telkom dan BPPT telah mengembangkan platform AI untuk prediksi cuaca ekstrem bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lembaga yang berada di bawah Kementerian Perhubungan — bukan Kementerian Pertahanan. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa klasifikasi Pentagon lebih didorong oleh persaingan geopolitik ketimbang standar teknis universal.
Bagi industri teknologi Indonesia, kebijakan ini mempercepat dilema yang sudah lama ada: apakah akan mengandalkan infrastruktur AI dari ekosistem Tiongkok yang lebih terjangkau dan fleksibel, atau beralih ke penyedia Barat yang lebih mahal tapi bebas dari risiko sanksi? Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, 42% startup lokal yang menggunakan cloud hybrid masih mengandalkan setidaknya satu layanan dari Tiongkok — terutama untuk pelatihan model bahasa lokal dan pemrosesan bahasa alami berbasis Bahasa Indonesia.
mirip dengan tahun 2019, ketika Huawei dimasukkan ke dalam daftar entitas AS. Saat itu, banyak perusahaan Asia Tenggara justru mempercepat adopsi solusi Huawei karena harga lebih kompetitif dan dukungan teknis lebih responsif. Kali ini, skenario serupa bisa terulang — tapi dengan risiko lebih tinggi. Pasalnya, Alibaba dan Baidu bukan hanya vendor perangkat keras, melainkan arsitek ekosistem AI yang menyediakan model pra-pelatihan, tools pengembangan, dan bahkan platform deployment end-to-end. Ketika akses terbatas, bukan hanya proyek yang tertunda — tapi kapasitas nasional untuk membangun AI mandiri justru terhambat.