Apa yang terjadi ketika sebuah dana iklim berbasis Singapura memilih Jakarta, Bangkok, dan Bangalore sebagai lokasi utama — tapi tidak satu pun dari 50 startup yang akan didirikan berbasis di kantor pusatnya sendiri?
Jawabannya terletak pada strategi baru yang diusung 100×100: tidak hanya investasi modal, tapi juga pembangunan kapasitas lewat co-founding langsung. Perusahaan ini — yang lahir dari inisiatif mantan pejabat pemerintah Singapura dan tim teknis eks-DeepMind — mengumumkan peluncuran dana $100 juta untuk mendirikan bersama 50 startup iklim di wilayah Asia Tenggara dan India. Targetnya bukan hanya skala, tapi kecepatan reproduksi solusi lokal yang bisa diuji di lapangan dalam waktu kurang dari 18 bulan.
Dilansir TechInAsia, pendekatan 100×100 berbeda dari model venture capital konvensional. Mereka tidak menunggu pitch deck masuk, lalu memilih satu dari seribu aplikasi. Sebaliknya, tim internal mereka turun langsung ke kota-kota seperti Surabaya, Ho Chi Minh City, dan Hyderabad untuk mengidentifikasi celah regulasi, data cuaca lokal yang belum dimanfaatkan, dan infrastruktur energi mikro yang bisa diotomatisasi. Di sini, peran insinyur iklim lebih besar daripada peran analis keuangan.
Baca juga: Flutterwave Capai $3,2 Miliar: Apa Artinya untuk Ekosistem Pembayaran Digital Indonesia?
Siapa yang Benar-Benar Mengendalikan Teknologi Iklim Lokal?
Pertanyaan ini muncul karena 100×100 secara eksplisit menyatakan bahwa semua startup yang didirikan bersama akan memiliki kepemilikan mayoritas oleh founder lokal — minimal 60% saham. Namun, hak paten atas arsitektur inti AI dan sistem manajemen emisi berbasis edge computing tetap dimiliki oleh entitas induk di Singapura. Artinya, teknologi dasarnya tidak ditransfer sepenuhnya, melainkan diberikan dalam bentuk lisensi berjangka lima tahun dengan opsi perpanjangan — syaratnya: pencapaian target pengurangan emisi tertentu dan audit transparansi data oleh pihak ketiga.
Ini bukan soal kepercayaan, tapi soal desain sistem. Di Indonesia, misalnya, 100×100 telah menjalin kerja sama awal dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan dua universitas riset — ITB dan Universitas Gadjah Mada — untuk menyusun protokol validasi emisi karbon berbasis satelit dan sensor tanah. Namun, platform analisis data akhirnya di-host di pusat data Singapura, bukan di cloud nasional. Alasannya teknis: latensi rendah dan integrasi dengan sistem pemantauan regional ASEAN Climate Observatory.
Baca juga: SpaceX Capai $18,7 Miliar di 2025 — Tapi Jalan ke $1 Triliun Bukan Soal Roket Saja
Startup Iklim tidak hanya Aplikasi, tapi juga Jaringan Fisik
Yang sering luput dari sorotan adalah bahwa 70% dari 50 startup yang direncanakan bukan perusahaan perangkat lunak murni. Mereka adalah hybrid: gabungan antara hardware lokal (seperti sensor IoT untuk pertanian presisi di Lembang), layanan lapangan (tim verifikasi emisi di Kalimantan), dan modul AI yang dikembangkan bersama. Satu contoh konkret adalah proyek pilot di Jawa Timur, di mana startup co-founded 100×100 bekerja sama dengan koperasi petani untuk mengoptimalkan irigasi berbasis prediksi curah hujan mingguan — hasilnya mengurangi konsumsi air 22% dan meningkatkan hasil panen rata-rata 14%, menurut laporan uji coba internal yang dibagikan kepada TechInAsia.
Di sini, nilai tambah editorialnya jelas: ekosistem startup iklim di Indonesia tidak gagal karena kurang ide atau talenta. Ia terhambat oleh ketiadaan infrastruktur kolaborasi antara riset, regulasi, dan operasional fisik. Regulasi tentang penggunaan data cuaca lokal masih tumpang tindih antara BMKG, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian. Sementara itu, standar verifikasi emisi belum diadopsi secara nasional — sehingga startup harus mengandalkan metodologi Verra atau Gold Standard yang mahal dan tidak selalu relevan untuk konteks sawah atau kebun karet.
mirip dengan kegagalan program e-Government era 2005–2010: banyak platform digital dibangun, tapi minim integrasi dengan proses administrasi riil di kabupaten. Begitu pula dengan startup iklim hari ini — jika tidak dibarengi dengan penyelarasan kebijakan daerah, maka teknologi canggih tetap menjadi demo di ruang rapat, bukan alat transformasi di lahan dan pabrik. 100×100 mungkin bisa mempercepat lahirnya 50 startup, tetapi tidak bisa mempercepat lahirnya 50 kebijakan daerah yang mendukungnya.