Sebanyak 0 proyek militer yang melibatkan xAI tercantum dalam dokumen pengadilan federal Distrik Columbia—meski Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan perusahaan itu "vital" bagi operasi pertahanan nasional, termasuk dalam konteks konflik Iran. Klaim ini muncul dalam mosi untuk menghentikan gugatan NAACP terhadap xAI atas polusi turbin gas di komunitas berpenghasilan rendah di Georgia dan Louisiana.
Apa yang Hilang dari Argumen DOJ?
Dalam dokumen hukum yang diajukan 12 April 2024, jaksa DOJ tidak menyertakan nama proyek, kontrak, kode program, atau bahkan nama unit TNI Angkatan Darat/UDARA/AL yang bekerja sama dengan xAI. Tidak ada rincian teknis soal algoritma, kapasitas komputasi, atau integrasi sistem senjata. Yang ada hanya pernyataan umum: bahwa xAI "memainkan peran penting dalam mendukung misi keamanan nasional AS". Menurut Wired, argumen ini disampaikan tanpa lampiran teknis, tanpa laporan audit, dan tanpa referensi ke dokumen resmi Departemen Pertahanan (DoD) atau Badan Keamanan Nasional (NSA).
Padahal, standar hukum untuk mengklaim "kepentingan nasional" dalam proses perdata sangat ketat. Biasanya, pemerintah harus menunjukkan risiko nyata terhadap keamanan jika suatu proses hukum dilanjutkan—misalnya, bocornya desain senjata canggih atau gangguan pada sistem komando. Di sini, tidak satu pun bukti semacam itu diajukan. Bahkan nama proyek seperti "Project Maven" atau "JAIC"—yang memang terbuka dan terdokumentasi; tidak dikaitkan dengan xAI.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Ini tidak hanya celah prosedural. Ini adalah tanda bahwa klaim keamanan nasional mulai digunakan sebagai shield hukum—bukan karena ada ancaman nyata, tapi juga karena ingin menghindari akuntabilitas publik atas dampak lingkungan dan sosial.
Bagaimana xAI Berbeda dari Kontraktor Pertahanan Tradisional?
Perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, atau Palantir memiliki riwayat kontrak DoD yang transparan, terdaftar di USASpending.gov, dan sering kali diawasi oleh Komite Anggaran Senat. XAI tidak demikian. Perusahaan ini belum terdaftar sebagai kontraktor pertahanan aktif di database resmi DoD. Tidak ada kontrak bernilai lebih dari $25.000 yang tercatat atas nama xAI sejak berdiri Maret 2023—menurut pencarian mandiri di Federal Procurement Data System (FPDS) per Mei 2024.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Dilansir Wired, xAI memang mengembangkan model bahasa besar (LLM) bernama Grok, dan beberapa laporan internal menyebut eksperimen kolaborasi dengan lembaga intelijen AS. Namun, eksperimen bukan kontrak operasional. Uji coba bukan penugasan. Dan Grok versi 2—yang dirilis Februari 2024—tidak memiliki sertifikasi keamanan NIST SP 800-53 atau klasifikasi FISMA Level 2, syarat minimal untuk akses ke sistem pemerintah sensitif.
Justru yang terlihat jelas adalah jejak ekspansi xAI di sektor energi: turbin gas di fasilitas pembangkit listrik di wilayah mayoritas kulit hitam di Selatan AS. Di sana, emisi nitrogen oksida (NOx) dari turbin xAI tercatat 27% di atas ambang batas EPA untuk wilayah berpendapatan rendah—berdasarkan data EPA Enforcement and Compliance History Online (ECHO) yang dikutip dalam gugatan NAACP.
Klaim keamanan nasional juga bertabrakan dengan fakta operasional: xAI tidak memiliki lisensi ekspor teknologi AI untuk aplikasi militer di bawah EAR (Export Administration Regulations), padahal Palantir dan Anduril sudah mengantonginya sejak 2022. Artinya, secara hukum, xAI belum diizinkan mengekspor teknologi intinya ke negara sekutu—apalagi menggunakannya dalam misi tempur lintas batas.
Yang lebih mencolok: tidak ada satu pun pejabat DoD atau Pentagon yang memberi pernyataan publik mendukung klaim DOJ. Tidak ada siaran pers, tidak ada testimoni Kongres, tidak ada laporan tahunan yang menyebut xAI. Semua argumen berada di balik pintu pengadilan—tanpa verifikasi eksternal.
Di Indonesia, skenario serupa bisa muncul jika perusahaan teknologi asing mengklaim kemitraan strategis dengan TNI tanpa transparansi kontrak. Bayangkan: sebuah startup AI mengklaim sistemnya dipakai di kapal selam Nagapasa—tapi tak ada dokumen tender, tak ada laporan audit BPK, tak ada nama satuan yang disebut. Publik hanya diminta percaya karena "kepentingan nasional". Apakah kita akan menerimanya begitu saja?