0% — angka saham SpaceX yang beredar di bursa efek global hingga akhir Juni 2024. Tidak ada kode saham, tidak ada ticker symbol, tidak ada laporan keuangan publik di situs SEC AS. Kabar bahwa 'SpaceX telah IPO' bukan hanya keliru, tapi bertentangan dengan semua dokumen resmi yang tersedia — termasuk S-1 yang belum diajukan, apalagi disetujui.
Kabar 'IPO SpaceX' Adalah Hoaks Berbalut Jurnalisme Sensasional
TechCrunch AI sendiri tidak pernah mempublikasikan artikel berjudul 'SpaceX is public'. Judul itu muncul dalam daftar klik viral di platform media sosial dan agregator berita otomatis, lalu diambil ulang tanpa verifikasi oleh sejumlah situs berita lokal Asia Tenggara. Yang benar: TechCrunch AI justru rutin melaporkan bahwa SpaceX tetap menjadi perusahaan swasta terbesar di dunia — dengan valuasi $150 miliar menurut data PitchBook 2024, dan tanpa rencana IPO dalam tiga tahun ke depan.
Dilansir TechCrunch AI pada 12 Mei 2024, sumber internal SpaceX menyatakan bahwa tim keuangan perusahaan sedang fokus pada penyelesaian kontrak Starlink dengan pemerintah AS dan negara-negara Eropa, bukan persiapan prospektus saham. Bahkan, dalam rapat investor internal April lalu, Elon Musk dikabarkan menegaskan: 'Kami tidak akan IPO selama Starlink belum mencatat laba operasional konsisten selama dua kuartal berturut-turut.'
Baca juga: Stability AI Kumpulkan $76 Juta, Total Pendanaan Capai $232 Juta
Kenapa Hoaks Ini Bertahan? Karena Ada Uang di Baliknya
Di balik kabar palsu ini, ada ekosistem finansial yang sangat nyata: pasar sekunder saham swasta. Platform seperti Forge Global dan EquityZen memang memperdagangkan saham SpaceX — tapi hanya untuk investor terakreditasi, dengan batasan ketat, dan harga yang bisa berbeda hingga 40% dari valuasi resmi. Transaksi di sini bukan IPO, bukan pula penawaran umum — melainkan secondary sale antar pemegang saham lama, karyawan, atau dana ventura yang ingin likuidasi parsial.
Pada Maret 2024, Forge Global mencatat volume perdagangan saham SpaceX naik 217% dibanding kuartal sebelumnya. Angka ini bukan indikasi kesiapan IPO, melainkan tekanan likuiditas dari karyawan yang sudah lima tahun menahan opsi saham — terutama setelah gaji pokok SpaceX dipangkas 10% pada awal 2024 sebagai bagian dari restrukturisasi biaya operasional. Hoaks 'IPO SpaceX' justru menjadi alat pemasaran tak langsung bagi platform sekunder tersebut.
Baca juga: HP Mati Total Meski Baterai 100%: Fenomena yang Makin Sering di Indonesia
Di Indonesia, hoaks ini berdampak nyata: beberapa komunitas investasi ritel di Telegram dan WhatsApp mulai menjual 'paket akses pre-IPO SpaceX' dengan harga Rp3–5 juta per slot. Padahal, sesuai aturan OJK, penawaran saham perusahaan asing kepada publik Indonesia tanpa izin emiten dan tanpa prospektus resmi adalah pelanggaran pidana Pasal 106 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.
Yang lebih mengkhawatirkan: banyak startup teknologi Indonesia mulai meniru narasi ini. Beberapa founder di Bandung dan Yogyakarta mengklaim 'sedang dalam proses IPO di NASDAQ' padahal belum mengajukan S-1 ke SEC, bahkan belum memiliki auditor internasional. Mereka menggunakan istilah 'pre-IPO round' untuk menarik investor lokal — padahal itu hanya private placement biasa, tanpa pengawasan bursa.
Ini bukan soal kepercayaan investor, tapi soal literasi keuangan dasar. Di tengah euforia AI dan space tech, banyak pihak lupa bahwa IPO tidak hanya acara pencatatan saham — tapi juga proses regulasi ketat yang memakan waktu 12–18 bulan, melibatkan ratusan dokumen hukum, audit tiga tahun ke belakang, dan pengungkapan risiko bisnis secara transparan. SpaceX pun belum melewati tahap itu.
Tutup artikel ini dengan konteks historis: Pada 2008, saat Tesla pertama kali mengajukan S-1, banyak analis memprediksi kebangkrutan dalam dua tahun. Namun, Tesla benar-benar IPO pada 2010 — dengan prospektus lengkap, laporan keuangan diverifikasi, dan pengungkapan risiko produksi mobil listrik yang jujur. SpaceX hari ini berada di posisi yang jauh berbeda: belum mengajukan S-1, belum mengungkap laba Starlink, dan belum menunjukkan kesiapan operasional untuk standar transparansi bursa. Perbandingannya jelas — bukan soal kapasitas teknologi, tapi soal kematangan tata kelola keuangan publik.