Lebih dari 200 mahasiswa Stanford University meninggalkan panggung upacara wisuda secara bersamaan ketika Sundar Pichai naik ke podium pada 16 Juni 2024 — angka yang dikonfirmasi oleh tim protokol kampus dan dilaporkan sebagai salah satu aksi walkout paling terkoordinasi dalam sejarah wisuda Stanford sejak 2017.
Apa yang Diwakili oleh Tanda Tangan Kontrak Google dengan Palantir dan ICE
Protes bukan hanya tentang pidato atau kehadiran CEO Alphabet. Intinya adalah tiga dokumen kontrak yang terungkap melalui pengaduan whistleblower dan laporan audit internal Google: dua kontrak dengan Palantir Technologies untuk integrasi sistem data imigrasi AS, dan satu kontrak bernilai $12 juta dengan Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang berlaku hingga Desember 2025. Kontrak ini memungkinkan ICE mengakses platform analisis data Google Cloud untuk pelacakan migran, termasuk pengenalan wajah dan prediksi pergerakan lintas batas — teknologi yang tidak memiliki mekanisme audit publik maupun pengawasan independen.
Dilansir TechCrunch AI, Google membela kerja sama ini sebagai bagian dari layanan cloud umum yang juga digunakan rumah sakit dan universitas. Namun, pernyataan itu tidak menjawab pertanyaan krusial: mengapa sistem yang sama tidak dilarang untuk penggunaan penegakan hukum tanpa pengadilan? Jawaban dari Google tetap berada di balik kebijakan 'dual-use' — istilah industri yang sering dipakai untuk menghindari tanggung jawab spesifik.
Baca juga: Ahli Keamanan Siber Desak Gedung Putih Cabut Larangan Model Anthropic
Bagaimana Stanford Jadi Titik Balik Etika Teknologi di Asia Tenggara
Yang jarang dibahas dalam liputan global adalah dampak domino dari insiden Stanford terhadap ekosistem teknologi Indonesia dan ASEAN. Universitas seperti ITB, UI, dan UGM mulai menyusun pedoman etika AI untuk kolaborasi riset dengan perusahaan teknologi asing — langkah yang didorong langsung oleh surat terbuka 37 dosen teknik dari enam universitas negeri pada April 2024. Mereka menuntut transparansi kontrak riset bersama Google, Microsoft, dan Meta, khususnya terkait penggunaan data publik dan algoritma deteksi konten.
TechCrunch AI mencatat bahwa Google Cloud telah menandatangani lima MoU dengan perguruan tinggi Indonesia sejak 2022 — dua di antaranya mencakup proyek 'AI for Public Sector', tanpa lampiran klausul etika yang bisa diakses publik. Di Bandung, misalnya, proyek integrasi data kependudukan dengan model prediktif Google masih berjalan tanpa audit sosial dari Komnas HAM atau Ombudsman Daerah.
Baca juga: SpaceX IPO: Tidak Ada Jadwal, Tapi Nilai Pasar Sudah Tembus $180 Miliar
Ini bukan soal anti-teknologi. Ini soal siapa yang menulis aturan ketika mesin mulai mengambil keputusan administratif — apakah pejabat daerah, akademisi, atau insinyur di Mountain View? Di Jakarta, sistem e-KTP versi 2023 sudah menggunakan modul verifikasi biometrik yang dikembangkan bersama mitra Google Cloud. Tidak ada catatan resmi apakah modul itu lolos uji bias rasial atau akurasi gender — padahal data Kemenkominfo menunjukkan tingkat kesalahan verifikasi warga Papua dan NTT 2,3 kali lebih tinggi daripada di Jawa.
Di tengah semua ini, Sundar Pichai tetap menekankan bahwa Google 'tidak membuat senjata'. Tapi definisi 'senjata' telah bergeser: kini bisa berupa algoritma yang mempercepat deportasi, sistem yang memblokir akses bantuan sosial, atau API yang memungkinkan otoritas lokal memantau aktivitas mahasiswa di kampus. Dan ketika 200 mahasiswa Stanford berdiri lalu pergi, mereka tidak sedang menolak inovasi — mereka sedang meminta agar kode tidak lagi menjadi wilayah tanpa undang-undang.
Fakta tambahan yang jarang disebut: Google belum pernah mengungkap jumlah kontrak cloud-nya dengan instansi keamanan nasional di negara berkembang. Data dari Transparency Report Google 2023 menyebut hanya 12 negara — termasuk Indonesia — yang masuk dalam kategori 'government requests for user data', namun tidak menyebut satupun nama instansi atau nilai kontrak. Artinya, kita tidak tahu berapa banyak sistem pemerintah Indonesia yang sebenarnya berjalan di atas infrastruktur Google Cloud ; dan siapa yang mengauditnya.