New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang secara resmi menyetop izin pembangunan data center besar selama satu tahun penuh. Undang-undang itu disahkan oleh legislatif negara bagian pada akhir Mei 2024 dan kini menunggu tanda tangan Gubernur Demokrat Kathy Hochul — langkah yang diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.
20 Megawatt sebagai Batas Kritis
Batasan teknis dalam undang-undang ini sangat spesifik: hanya proyek dengan permintaan listrik puncak minimal 20 megawatt yang terkena moratorium. Angka ini bukan sembarang batas — setara dengan konsumsi listrik gabungan sekitar 15.000 rumah tangga di New York. Data center berukuran seperti itu biasanya menjadi tulang punggung infrastruktur AI generasi terbaru, termasuk pusat pelatihan model besar dan layanan cloud skala nasional. Menurut The Verge, definisi 'besar' ini sengaja dipilih agar tidak menghambat proyek kecil atau fasilitas edge computing yang tersebar di kota-kota.
Moratorium ini bukan larangan permanen, melainkan jeda strategis. Selama 12 bulan, Badan Perlindungan Lingkungan New York (NYSDEC) wajib menyusun laporan dampak komprehensif. Laporan itu harus memetakan penggunaan listrik, air, lahan, serta emisi langsung dan tidak langsung dari data center berkapasitas tinggi. Termasuk juga analisis terhadap tekanan pada jaringan listrik lokal — khususnya di wilayah Upstate yang sedang berjuang memperbarui infrastruktur pembangkit lama.
Baca juga: Jakarta Gelap Sejam, Emisi Turun 60 Ton: Apa yang Terlewat dari Hitungannya?
Bayangan Listrik yang Menghitam di Balik Kilometer Server
Di balik kebijakan ini, ada ketegangan nyata antara dorongan ekonomi dan beban lingkungan. New York telah menarik investasi data center senilai lebih dari USD 12 miliar sejak 2020, banyak di antaranya mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas alam yang masih beroperasi di wilayah utara. Padahal, negara bagian ini menargetkan 70% energi bersih pada 2030 lewat Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA). Dilansir The Verge, beberapa proyek baru justru mengajukan izin untuk membangun pembangkit gas sendiri — bukan sebagai cadangan, tapi sebagai sumber utama daya — demi menghindari ketidakstabilan jaringan.
Ini bukan soal anti-teknologi. Ini soal prioritas infrastruktur. Di saat perusahaan teknologi berlomba membangun pusat data AI di wilayah pedesaan New York, warga setempat mulai melaporkan peningkatan tagihan listrik hingga 40% dalam dua tahun terakhir — terutama di kabupaten seperti Oswego dan Jefferson, tempat dua data center raksasa Amazon dan Meta beroperasi sejak 2022. Tidak ada regulasi yang mengharuskan operator membagi beban biaya pembaruan jaringan dengan konsumen rumah tangga.
Baca juga: Kapal Remote ITS: Solusi Sederhana untuk Masalah Sampah Laut yang Tak Sederhana
Bagi Indonesia, kebijakan ini tidak hanya cermin jauh. Di Jawa Barat dan Bali, proyek data center swasta juga mulai mengajukan izin pembangkit listrik mandiri — sering kali berbahan bakar diesel atau gas. Namun, belum ada mekanisme penilaian dampak energi yang mengikat seperti yang dirancang New York. Di sini, moratorium bukan hambatan, tapi juga instrumen evaluasi: apakah kita siap menanggung biaya infrastruktur digital tanpa mengorbankan akses listrik rumah tangga atau target net zero 2060?
undang-undang ini tidak menyasar data center yang sudah beroperasi atau sedang dalam tahap konstruksi. Artinya, perusahaan seperti Google dan Microsoft tetap bisa menyelesaikan proyek di Ithaca dan Syracuse. Tapi untuk proyek baru — terutama yang mengandalkan energi fosil atau membutuhkan ekspansi jaringan tanpa komitmen transparan terhadap efisiensi — pintu sementara tertutup. Moratorium ini juga membuka ruang bagi revisi aturan insentif pajak, yang selama ini dinilai terlalu murah bagi investor asing dibandingkan beban sosial yang ditimbulkan.
Kebijakan ini bukan tentang menghentikan AI, tapi memastikan pertumbuhannya tidak berjalan di atas fondasi yang rapuh. Seperti dikatakan Senator Michelle Hinchey, salah satu inisiator undang-undang tersebut: 'We can't build the future on an energy grid that's already buckling under today's load.'