Bayangkan seorang tersangka duduk di ruang interogasi Polres Jakarta Selatan. Di depannya bukan penyidik berpengalaman, melainkan layar monitor yang menampilkan grafik denyut nadi, pola pernapasan, dan perubahan mikro-ekspresi wajah — semua dianalisis oleh sistem AI dalam waktu nyata. Sistem itu lalu memberi skor 'kejujuran' 72% atau 'risiko manipulasi tinggi'. Skor itu bisa jadi penentu apakah kasusnya dilanjutkan ke persidangan. Skenario ini bukan fiksi ilmiah. Ia sedang diuji di laboratorium militer AS — dan akan segera masuk ke uji coba lapangan.
Bukan Polygraph Versi Digital
Sistem yang dikembangkan oleh Pentagon tidak hanya versi digital dari alat deteksi kebohongan konvensional. Polygraph klasik mengandalkan tiga parameter fisiologis: tekanan darah, laju pernapasan, dan konduktivitas kulit. Namun, menurut MIT Technology Review, pendekatan baru ini memasukkan analisis multimodal: rekaman video wajah beresolusi tinggi, suara dengan spektrum frekuensi mikro, serta data biometrik non-invasif seperti denyut nadi dari kamera inframerah. Yang paling krusial: sistem ini tidak mengklaim mendeteksi 'kebohongan' secara langsung, tapi juga mencari ketidaksesuaian antara narasi verbal dan respons fisiologis — sebuah indikator stres kognitif yang bisa muncul saat seseorang berusaha menyembunyikan informasi.
Dana $30,3 juta yang diusulkan untuk lima tahun ke depan bukan hanya untuk riset dasar. Sebagian besar dialokasikan untuk validasi eksternal: uji coba di lingkungan operasional nyata, termasuk simulasi interogasi intelijen dan verifikasi latar belakang personel militer. Proyek ini dipimpin oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), lembaga yang juga mengembangkan teknologi internet awal dan kendaraan otonom militer.
Baca juga: LLM Bukan Mesin Berpikir—Ini yang Sebenarnya Terjadi Saat AI 'Menjawab'
Di Indonesia, Tidak Ada Aturan yang Mengikat
Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi deteksi kebohongan berbasis AI — baik di proses hukum maupun rekrutmen publik. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyentuh aspek ini. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyidikan juga tidak menyebutkan alat bantu berbasis AI. Bahkan, Mahkamah Agung belum mengeluarkan petunjuk teknis soal penerimaan bukti biometrik non-manual sebagai alat pembuktian.
Padahal, beberapa instansi sudah mulai menjajaki teknologi serupa. Pada 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menguji platform 'verifikasi perilaku kandidat' berbasis analisis video wawancara daring. Hasilnya tidak dijadikan acuan utama, tapi menjadi salah satu parameter pelengkap. Dilansir MIT Technology Review, uji coba semacam ini rentan bias jika pelatihan model AI didominasi data dari populasi non-Indonesia — misalnya, ekspresi wajah orang Jawa saat menyampaikan penyangkalan bisa berbeda signifikan dari subjek pelatihan di Amerika Serikat.
Baca juga: 35 Inovator Muda yang Mengubah Biotech dan Baja
Lebih jauh, tantangan etisnya bukan hanya soal akurasi. Teknologi ini bisa memperkuat praktik diskriminatif tersembunyi: kandidat dengan gangguan kecemasan sosial, autisme level ringan, atau bahkan kondisi medis seperti hipertiroidisme berisiko mendapat skor 'ketidakjujuran' palsu. Di negara dengan sistem perlindungan data yang masih lemah — UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) baru mulai diterapkan efektif sejak Juli 2024 — risiko penyalahgunaan data biometrik sangat nyata.
Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada mekanisme audit independen untuk sistem semacam ini di Indonesia. Di AS sendiri, Komisi Federal Trade Commission (FTC) telah mengeluarkan panduan ketat terhadap penggunaan AI dalam penilaian kredibilitas manusia, termasuk larangan penggunaan tanpa transparansi dan hak untuk banding atas keputusan otomatis. Di sini, tidak ada lembaga yang punya kewenangan serupa — baik Komisi Yudisial, Ombudsman, maupun Komnas HAM.
Kita memang butuh inovasi dalam penegakan hukum dan manajemen SDM. Tapi inovasi bukan alasan untuk menggantikan pertimbangan manusia dengan hitungan statistik yang tak teruji lokal. Ketika Pentagon menguji batas teknologi, pertanyaannya bukan lagi 'bisa atau tidak', melainkan 'harus atau tidak' — dan siapa yang menentukan jawabannya?
Bagaimana seharusnya Indonesia merespons kemunculan teknologi deteksi kebohongan berbasis AI: menunggu sampai terjadi kesalahan fatal, atau membangun kerangka regulasi proaktif sebelum sistem itu masuk ke ruang sidang dan ruang rekrutmen nasional?