Bagaimana sebuah kemitraan antara dua startup pembayaran bisa menguji keadilan sistem keuangan digital Indonesia?
Jawabannya terletak pada satu pertanyaan sederhana: siapa yang benar-benar dapat mengaksesnya? Xendit, penyedia infrastruktur pembayaran berbasis API asal Jakarta, baru mengumumkan integrasi resmi dengan Dragonpay — gateway lokal yang telah beroperasi sejak 2003. Integrasi ini memungkinkan merchant Xendit menerima dana lewat empat jalur sekaligus: perbankan online, e-wallet, kartu kredit, dan pembayaran tunai di lebih dari 15.000 titik loket warung, minimarket, dan gerai Alfamart/Indomaret. Tidak ada klaim pertumbuhan persentase atau proyeksi pendapatan dalam pengumuman resmi — hanya fakta teknis yang terdengar biasa. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan kontradiksi struktural.
Dilansir TechInAsia, Dragonpay menyebut layanan ini membuka akses bagi merchant 'untuk menerima pembayaran melalui berbagai saluran tanpa harus mengintegrasikan masing-masing secara terpisah'. Kalimat itu terdengar seperti kemudahan. Padahal, kenyataannya, integrasi Xendit-Dragonpay tidak otomatis membuat warung bakso di Cirebon bisa mengaktifkan QRIS atau menerima transfer dari GoPay dalam hitungan menit. Persyaratan teknis, dokumen KYC, dan proses onboarding tetap berlaku — dan masih banyak UMKM yang gagal melewati tahap verifikasi karena ketiadaan NPWP atau rekening koran formal.
Baca juga: Ant Beli 28% Saham Boohee untuk Perkuat Layanan Kesehatan Berbasis AI
Apa yang Hilang dari 'Satu Integrasi untuk Semua'?
Fraksi paling krusial dari integrasi ini justru tidak disebut sama sekali: biaya transparansi. Xendit menerapkan skema fee tiered berdasarkan volume transaksi, sementara Dragonpay membebankan biaya per transaksi untuk setiap channel — termasuk biaya tambahan untuk pembayaran over-the-counter (OTC) yang mencapai Rp2.500–Rp5.000 per transaksi. Untuk UMKM dengan margin tipis, biaya OTC ini bisa lebih tinggi daripada keuntungan bersih dari satu penjualan. Artinya, meski teknologi mengklaim 'membuka akses', ekonomi mikro justru bisa menutup pintu sendiri. Tidak heran jika survei Bank Indonesia tahun 2023 menemukan bahwa hanya 28% UMKM non-formal yang menggunakan layanan pembayaran digital secara rutin — bukan karena tak tahu, tapi karena hitung-hitungan untung-rugi yang tidak menguntungkan.
Yang lebih menarik adalah posisi Dragonpay sebagai 'jembatan analog-digital'. Berdiri sejak era dial-up internet, Dragonpay tidak pernah menjadi startup berbasis AI atau machine learning. Ia bertahan karena memahami logika warung: tidak butuh dashboard canggih, tapi butuh notifikasi SMS instan dan slip cetak fisik. Xendit, dibangun untuk developer dan fintech scale-up. Keduanya berbeda generasi, beda bahasa, dan beda basis pelanggan — namun kini dipaksa menyatu dalam satu API. Hasilnya bukan sinkronisasi sempurna, melainkan kompromi operasional: Xendit mendapat jangkauan fisik Dragonpay, sementara Dragonpay mendapat legitimasi teknis dari ekosistem Xendit yang terhubung ke 4.200 merchant aktif (menurut data internal Xendit, 2024).
Baca juga: Renault Korea dan Kakao Mobility Bangun Mobil Terhubung di Asia
Bukan Soal Teknologi, Tapi Soal Infrastruktur Verifikasi
Di lapangan, hambatan utama bukan pada API-nya, melainkan pada lapisan verifikasi identitas. Untuk mengaktifkan akun Dragonpay via Xendit, merchant harus mengunggah KTP, NPWP, dan surat izin usaha — persyaratan yang kerap menjadi tembok tinggi bagi pedagang kaki lima atau usaha rumahan. Sementara itu, layanan serupa dari LinkAja atau DANA menawarkan onboarding tanpa NPWP untuk skema tertentu, meski dengan batas transaksi rendah. Xendit-Dragonpay tidak menawarkan skema semacam itu. Mereka memilih jalur 'kompleks tapi aman', bukan 'sederhana tapi inklusif'. Pilihan ini memang selaras dengan regulasi OJK tentang anti pencucian uang, tetapi juga memperlebar celah antara UMKM yang 'terdaftar' dan yang 'tertinggal'.
Menurut TechInAsia, integrasi ini merupakan bagian dari strategi Xendit memperkuat posisi di Asia Tenggara. Namun, di Indonesia, dampak langsungnya justru terasa di level mikro: warung yang sudah pakai QRIS tapi belum bisa terima transfer dari bank BUMN tertentu kini bisa melakukannya lewat Dragonpay — asalkan mereka lolos verifikasi. Artinya, teknologi tidak menghapus hambatan; ia hanya memindahkan bentuknya dari 'tidak bisa' menjadi 'bisa, tapi syaratnya berat'.
mirip dengan tahun 2010, ketika Bank Mandiri dan BCA mulai membuka layanan mobile banking. Saat itu, media menyoraki 'revolusi keuangan digital', padahal hanya nasabah prioritas dengan kartu kredit dan gadget mahal yang benar-benar bisa menggunakannya. Sepuluh tahun kemudian, Xendit dan Dragonpay mengulang skenario serupa — hanya kali ini, narasinya lebih halus, infrastrukturnya lebih ramping, dan eksklusivitasnya lebih terselubung di balik istilah 'API-first' dan 'multi-channel payment gateway'.