Bagaimana sebuah negara dengan emisi karbon per kapita hanya sepertiga dari China dan separuh dari AS bisa melahirkan lebih dari 1.200 startup cleantech dalam lima tahun terakhir — sementara sebagian besar masih beroperasi di bawah radar global?
Jawabannya terletak pada kombinasi kebijakan pemerintah yang konsisten, insentif fiskal berbasis kinerja, serta aliansi strategis antara lembaga riset nasional dan modal ventura lokal. Menurut laporan TechInAsia berjudul Mapping India's Cleantech Key Players, sektor ini tidak lagi didominasi oleh proyek energi surya skala utilitas, melainkan bergeser ke solusi berbasis AI untuk efisiensi energi industri, manajemen limbah berbasis sensor, dan sistem irigasi presisi berbasis cuaca real-time.
Baca juga: Peta Pemain E-commerce China: Siapa yang Mengendalikan 1,4 Miliar Konsumen?
Di antara 1.247 startup cleantech yang terverifikasi hingga akhir 2023, 68% berfokus pada teknologi adaptif — tidak hanya pengganti bahan bakar fosil, tapi penyesuaian proses produksi agar hemat energi tanpa mengorbankan output. Contohnya, Log9 Materials di Bengaluru yang mengembangkan baterai aluminium-air dengan densitas energi 3x baterai lithium-ion konvensional, atau Sustenir Energy yang menggunakan AI untuk memprediksi degradasi panel surya di wilayah berdebu seperti Rajasthan — menekan biaya pemeliharaan hingga 42%.
Mengapa Ini Penting
India bukan sekadar pasar baru; ia menjadi laboratorium skala besar untuk teknologi cleantech berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk kondisi iklim tropis, infrastruktur jaringan listrik tidak stabil, dan rantai pasok lokal yang terfragmentasi. Pola pendanaan di sana juga berbeda: 57% dana awal berasal dari program pemerintah seperti National Clean Energy Fund dan Startup India Green, bukan dari VC asing. Dilansir TechInAsia, hanya 14% investasi cleantech India pada 2022–2023 berasal dari modal asing — jauh di bawah rata-rata regional 39%.
Baca juga: Startup Israel Raih $38,7 Miliar: Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia?
Ini menunjukkan bahwa model bisnis cleantech tidak harus bergantung pada modal spekulatif. Startup India membuktikan bahwa skalabilitas bisa dibangun dari kemitraan dengan PLN setempat (seperti NTPC), koperasi pertanian, atau bahkan dinas lingkungan kabupaten. Mereka tidak menjual 'sistem', tapi layanan berbasis hasil: misalnya, bayar per liter air bersih yang dihasilkan filter berbasis graphene, bukan harga unit filter itu sendiri.
Konteks Indonesia
Indonesia memiliki potensi serupa — namun dengan tantangan berbeda. Data Kementerian ESDM 2024 menunjukkan 72% pembangkit listrik masih mengandalkan batu bara, sementara penetrasi energi terbarukan baru mencapai 14,2%. Yang lebih krusial: 83% startup cleantech lokal masih berbasis ide atau prototipe, belum mencapai tahap komersialisasi berkelanjutan. Berbeda dengan India, di mana 41% startup cleantech telah menghasilkan pendapatan operasional positif selama tiga kuartal berturut-turut.
Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan mekanisme insentif berbasis kinerja. Di India, insentif pajak diberikan hanya jika efisiensi energi meningkat minimal 15% dalam enam bulan — bukan sekadar instalasi teknologi. Di Indonesia, skema seperti Program Insentif Efisiensi Energi (PIEE) masih bersifat satu kali dan tidak dikaitkan dengan verifikasi independen. Akibatnya, banyak solusi cleantech lokal gagal melewati uji coba lapangan karena tidak ada insentif untuk iterasi cepat berbasis data nyata.
Startup seperti Hara Energy di Jakarta atau Greeneration di Bandung memang menunjukkan progres — tetapi mereka kerap terjebak dalam siklus pendanaan seed yang berulang, bukan transisi ke tahap Series A. Padahal, menurut catatan Asosiasi Venture Capital Indonesia (AVCI), dana cleantech lokal tersedia Rp1,7 triliun pada 2023, namun 68% belum dialokasikan karena kurangnya pipeline startup siap skala.
Yang mengejutkan: meski India menghabiskan 0,8% dari PDB-nya untuk R&D cleantech, Indonesia hanya mengalokasikan 0,12%. Namun, angka ini bukan cerminan kekurangan sumber daya — tapi juga prioritas kebijakan. Di Jawa Barat, misalnya, 76% UMKM manufaktur menyatakan bersedia membayar premi 8–12% untuk teknologi hemat energi — asalkan ada jaminan ROI dalam 14 bulan. Permintaan nyata sudah ada. Yang belum hadir adalah jembatan antara kebutuhan lokal dan eksekusi teknologi berbasis bukti.