Di sebuah ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seorang pria berusia 34 tahun menunduk saat hakim membacakan vonis. Ia bukan koruptor, bukan pelaku kejahatan finansial klasik, melainkan pendiri startup edutech yang pernah mengirim ribuan Chromebook ke sekolah-sekolah di Jawa Barat. Namanya Ibrahim Arief. Vonisnya: lima tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan dana bantuan pendidikan melalui pengadaan perangkat Chromebook — meski tidak ada satu pun unit yang gagal dikirim, tidak ada laporan kerusakan, dan tak ada klaim kerugian dari pihak sekolah.
Bagaimana 'Pengadaan Biasa' Berubah Jadi Tindak Pidana?
Vonis ini bukan titik akhir, tapi cermin retak dalam cara sistem hukum Indonesia memandang inovasi teknologi. Menurut TechInAsia, kasus ini mencuat setelah audit BPK menemukan ketidaksesuaian administratif dalam proses pengadaan — bukan karena barang palsu atau harga mark-up ekstrem, melainkan karena penggunaan mekanisme e-procurement yang belum sepenuhnya diatur dalam Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Chromebook yang dibeli Arief memang impor, tetapi spesifikasinya sesuai standar Kemendikbud, sertifikasi TKDN-nya lengkap, dan distribusinya diverifikasi oleh tim teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Apa yang membuat vonis ini kontroversial bukan hanya durasinya, tapi juga dasar hukumnya. Jaksa menuntut dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor — yang mensyaratkan unsur 'kerugian keuangan negara'. Namun, tidak ada angka pasti yang diajukan sebagai kerugian. Tidak ada laporan dari instansi penerima bahwa perangkat tidak berfungsi atau tidak sesuai kebutuhan. Bahkan, laporan internal Kemendikbud tahun 2023 menyebut tingkat utilisasi Chromebook di sekolah-sekolah tersebut mencapai 82% — lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 64%.
Baca juga: Huawei H1 Rugi Bersih Turun 36% di Tengah Dorong R&D AI
Apa Arti Dua Hakim yang Mengajukan Pendapat Berbeda?
Dua hakim anggota majelis menyampaikan dissenting opinion — suatu hal langka dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Mereka menegaskan bahwa jaksa gagal membuktikan dua unsur kunci: niat jahat (mens rea) dan keuntungan ilegal (illicit gains). Dalam putusan mereka, disebutkan bahwa seluruh dokumen transaksi, termasuk faktur, surat jalan, dan laporan penerimaan, telah diverifikasi ulang oleh auditor independen dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT), dan tidak ditemukan indikasi manipulasi atau penggelapan.
Ini tidak hanya perbedaan interpretasi hukum. Ini adalah alarm bahwa sistem penegakan hukum masih beroperasi dengan logika 'barang bukti fisik', bukan 'bukti proses digital'. Chromebook yang dibeli Arief tidak dikemas dalam kotak berlogo palsu, tapi juga dikonfigurasi ulang secara lokal dengan aplikasi pembelajaran berbasis AI — termasuk modul adaptif matematika dan bahasa Indonesia yang dikembangkan timnya sendiri. Proses konfigurasi itu justru tidak masuk dalam definisi 'pengadaan' dalam aturan pengadaan saat ini, sehingga menjadi celah administratif yang kemudian diartikan sebagai pelanggaran.
Baca juga: Token Murah Bukan Jaminan AI Efisien
TechInAsia melaporkan bahwa startup Arief sempat menerima pendanaan tahap awal dari investor lokal dan mendapat rekomendasi dari Kemenkominfo sebagai salah satu 'solusi digital prioritas' dalam program Transformasi Pendidikan Nasional 2022–2024. Namun, status itu tidak melindunginya dari tuntutan pidana ketika proses administrasi tidak sinkron dengan ritme inovasi teknologi. Di tengah dorongan pemerintah untuk adopsi AI di sekolah, justru pelaku implementasi nyata yang dihukum — bukan karena gagal, tapi karena terlalu cepat beradaptasi.
Yang lebih mengkhawatirkan, vonis ini bisa berdampak domino pada ekosistem startup edutech. Menurut data Asosiasi Startup Indonesia (ASPI) 2024, 68% startup edutech masih bergantung pada skema pengadaan pemerintah untuk skalabilitas. Namun, 73% di antaranya mengaku kesulitan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang tumpang tindih antara Permendikbud, Perpres Pengadaan, dan SOP Kemenkominfo. Kasus Arief bukan anomali — ia adalah perwujudan nyata dari ketidakselarasan regulasi yang menghukum inovator, bukan penipu.
Baca juga: Token Murah Bukan Jaminan AI Efisien
Perkara ini juga menyingkap paradigma usang dalam penilaian teknologi: bahwa 'perangkat keras' harus dinilai seperti komoditas statis, bukan sebagai bagian dari sistem hidup yang terus diperbarui. Chromebook milik Arief tidak berhenti berfungsi setelah dikirim. Setiap bulan, tim teknisnya mengunggah pembaruan firmware, menyesuaikan algoritma rekomendasi konten, dan mengintegrasikan data hasil uji coba guru. Nilai tambahnya bukan di dalam kotak, tapi di dalam proses pemeliharaan dan penyesuaian berkelanjutan — sesuatu yang belum diakomodasi dalam kerangka hukum pengadaan saat ini.
Jika sistem hukum terus menghukum pelaksana teknologi karena ketidaklengkapan aturan — bukan karena kejahatan nyata — maka siapa yang akan berani membangun solusi digital untuk sekolah di Papua atau pesantren di Lombok? Dan jika dua hakim saja sudah cukup berani menulis pendapat berbeda, lalu kapan sistem secara keseluruhan mulai bertanya: apakah kita sedang menghukum kejahatan, atau justru menghukum kecepatan?