Tim mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) meraih gelar First Place Winner dalam kompetisi internasional IEEE Oceanic Engineering Society (OES) Student Competition 2026 di Singapura — mengungguli 42 tim dari 18 negara, termasuk MIT, ETH Zurich, dan Universitas Tokyo.
Dilansir Tempo Tekno, kemenangan ini tidak hanya prestasi akademik, tapi juga validasi teknis atas solusi lokal yang dirancang khusus untuk kondisi perairan pesisir Indonesia: gelombang tak menentu, sedimentasi tinggi, dan infrastruktur pemantauan yang jarang terjangkau. Platform bernama 'AquaDrift' menggabungkan drone amphibious berbodi serat karbon, sensor multi-parameter real-time (pH, DO, turbiditas, suhu, salinitas), serta algoritma edge-AI yang mampu mengenali pola pencemaran organik dari citra spektral tanpa koneksi internet stabil.
Apa yang Membedakan AquaDrift dari Drone Pemantau Laut Global?
Kebanyakan sistem pemantauan laut berbasis drone di pasar — seperti SeaDrone dari AS atau OceanSight milik Jerman — mengandalkan koneksi satelit atau LTE untuk streaming data ke cloud, lalu memprosesnya secara sentral. AquaDrift justru memindahkan proses analisis ke perangkat itu sendiri. Chip AI khusus berbasis RISC-V yang dikembangkan tim IPB memproses 12 parameter sekaligus di onboard, mengurangi latensi dari rata-rata 90 detik menjadi kurang dari 3 detik. Ini krusial saat mendeteksi tumpahan minyak atau ledakan alga beracun di wilayah terpencil seperti Teluk Banten atau Pantai Selatan Jawa, di mana sinyal seluler sering hilang selama berjam-jam.
Baca juga: Jakarta Gelap Sejam, Emisi Turun 60 Ton: Apa yang Terlewat dari Hitungannya?
Desain fisiknya juga tidak biasa: badan drone berbentuk V-keel dengan dua propeler independen memungkinkannya beroperasi stabil di arus hingga 2,3 knot — jauh di atas batas operasional rata-rata drone laut komersial (1,2 knot). Tim IPB menguji prototipe selama 14 minggu di Pantai Pangandaran dan Teluk Jakarta, mencatat 97% keberhasilan misi pengambilan sampel otomatis meski dalam kondisi pasang surut ekstrem dan hujan lebat.
Kenapa Solusi Lokal Justru Diadopsi oleh Badan Kelautan ASEAN?
Yang mengejutkan panitia IEEE OES adalah bahwa AquaDrift bukan hanya unggul dalam uji coba laboratorium, tapi sudah digunakan dalam skala pilot oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat sejak Januari 2025. Data historis dari 12 titik pantai di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran menunjukkan penurunan waktu respons terhadap insiden pencemaran dari rata-rata 4,2 hari menjadi 11 jam — angka yang diverifikasi oleh laporan internal DKP Jabar yang diperoleh Tempo Tekno.
Baca juga: Kapal Remote ITS: Solusi Sederhana untuk Masalah Sampah Laut yang Tak Sederhana
Ini membuktikan bahwa inovasi mahasiswa tidak harus menunggu 'matang' di inkubator industri untuk berdampak nyata. AquaDrift lahir dari observasi langsung tim di Desa Pancer, Banyuwangi, ketika mereka menyaksikan nelayan setempat kesulitan mengidentifikasi kematian massal ikan karena tidak ada akses ke alat uji cepat. Dari situ, mereka membangun sistem yang bisa dioperasikan oleh petugas lapangan berpendidikan SMA dengan pelatihan 3 jam — bukan insinyur kelautan ber-S3.
Keunggulan lain adalah biaya operasional. Harga satu unit AquaDrift Rp142 juta — jauh di bawah harga drone laut sekelasnya dari Eropa yang berkisar antara Rp480–720 juta. Biaya pemeliharaan tahunan pun hanya Rp18 juta, karena menggunakan baterai lithium-iron-phosphate tahan 800 siklus dan komponen modular yang bisa diganti tanpa mengganti seluruh sistem. Tidak heran jika ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) telah memasukkan AquaDrift ke dalam daftar rekomendasi teknologi mitigasi ancaman laut untuk 7 negara anggota ASEAN pada pertemuan bulan lalu di Manila.
Yang lebih penting, AquaDrift tidak mengandalkan cloud asing. Semua data disimpan di server lokal DKP Jabar dan diproses di dalam negeri — sebuah keputusan desain yang secara implisit menjawab kekhawatiran regulasi perlindungan data maritim yang mulai diperketat sejak UU Perlindungan Data Pribadi berlaku penuh pada 2024. Ini tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal kedaulatan data kelautan nasional.
"Kami tidak ingin membuat alat yang indah di kertas tapi gagal di pasir basah," kata Rizky Pratama, ketua tim AquaDrift dan mahasiswa S3 Teknologi Kelautan IPB, dalam wawancara usai penghargaan di Singapura. "Setiap sudut desain AquaDrift lahir dari pertanyaan sederhana: Apa yang benar-benar dibutuhkan nelayan, petugas DKP, dan guru SD di pesisir — bukan apa yang keren di konferensi ilmiah."