Apakah mematikan lampu selama 60 menit benar-benar mengurangi jejak karbon kota? Jawabannya tidak semudah angka 60,14 ton CO2e yang dilansir Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta — sebuah klaim yang muncul usai aksi 'Jakarta Gelap' di 23 titik strategis pada 22 Mei 2024 lalu.
Dilansir Tempo Tekno, pemadaman terkendali ini menyasar lokasi seperti Bundaran HI, Monas, Jalan Thamrin, dan kawasan Sudirman Central Business District. Tujuannya jelas: kampanye iklim berbasis aksi simbolis. Namun di balik angka yang terdengar impresif, ada dua variabel besar yang tak masuk dalam perhitungan resmi — konsumsi bahan bakar genset dan beban energi tambahan di sektor informal.
Hitungan 60,14 ton CO2e berasal dari estimasi penurunan konsumsi listrik PLN sebesar 120 megawatt-jam (MWh) selama satu jam, dikonversi ke emisi menggunakan faktor emisi nasional 0,5012 kg CO2e/kWh. Angka ini memang valid secara teknis — tapi hanya untuk sistem kelistrikan utama. Yang tak tercatat adalah ratusan genset berbahan bakar solar yang dinyalakan di mal, rumah sakit, pusat data, dan kantor swasta saat aliran listrik padam. Satu genset 100 kVA beroperasi satu jam menghabiskan sekitar 25 liter solar — setara emisi 65 kg CO2e. Di Jakarta, jumlah genset aktif saat pemadaman bisa mencapai 1.200 unit, menurut data Asosiasi Generator Indonesia tahun 2023.
Baca juga: Kapal Remote ITS: Solusi Sederhana untuk Masalah Sampah Laut yang Tak Sederhana
Konsumsi Diesel di Balik Lampu Mati
banyak UMKM di kawasan Tanah Abang dan Glodok memilih tidak beroperasi sama sekali saat gelap — bukan karena sadar lingkungan, tapi karena tak punya genset atau tak sanggup bayar bahan bakar tambahan. Padahal, mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap gangguan pasokan listrik. Menurut survei Kadin DKI 2023, 78% pelaku usaha mikro di Jakarta tidak memiliki akses ke genset mandiri, dan 63% mengandalkan listrik PLN tanpa cadangan. Artinya, 'penghematan emisi' dari pemadaman justru dibayar mahal lewat hilangnya omzet harian — rata-rata Rp 1,2 juta per usaha kecil per hari, menurut catatan BPS DKI.
Yang lebih krusial: tidak ada pengukuran langsung emisi di lapangan. Semua angka bersifat teoretis, berbasis asumsi konsumsi rata-rata dan faktor emisi nasional — bukan data real-time dari sensor udara atau pembacaan stack emission di pembangkit. Bandingkan dengan program serupa di Seoul, Korea Selatan, yang menggunakan jaringan 47 stasiun pemantau kualitas udara untuk verifikasi efek nyata dari pemadaman simbolis. Di Jakarta, tidak ada satu pun stasiun KLHK di area pemadaman yang melaporkan penurunan konsentrasi PM2,5 atau NOx dalam satu jam pasca-gelap.
Baca juga: Hadiah Tanaman 2026: Saat Teknologi AI Mulai Menggantikan Insting Tukang Kebun
AI dan Sensor yang Tak Dipakai untuk Verifikasi
Ironisnya, Jakarta justru punya infrastruktur teknologi yang bisa menjawab pertanyaan ini secara objektif. Platform Jakarta Smart City telah mengintegrasikan lebih dari 1.200 sensor IoT di seluruh kota — termasuk 89 sensor kualitas udara dan 320 meter konsumsi listrik real-time di gedung publik. Namun, data dari sensor-sensor itu tidak dimanfaatkan untuk memvalidasi klaim emisi. Tidak ada dashboard publik yang menampilkan perbandingan emisi sebelum-saat-sesudah pemadaman. Padahal, algoritma AI yang sudah terlatih di platform tersebut mampu mendeteksi anomali konsumsi energi dan memprediksi dampak emisi dalam waktu nyata — seperti yang diuji oleh Pusdatin KLHK di Bogor pada Maret 2024.
Menurut Tempo Tekno, DLH DKI menyebut aksi ini sebagai bagian dari persiapan menuju target net zero emission 2050. Tapi tanpa verifikasi teknis dan transparansi data, kampanye seperti ini berisiko jadi ritual iklim tanpa dasar — mirip dengan 'Earth Hour' global yang kerap dikritik ilmuwan karena minim dampak nyata. Yang dibutuhkan bukan lagi aksi simbolis, melainkan integrasi antara kebijakan iklim, infrastruktur sensor, dan akuntabilitas publik atas setiap angka yang diumumkan.
Fakta tambahan yang mengejutkan: dari 23 titik pemadaman, hanya 7 lokasi yang tercatat memiliki sensor kualitas udara aktif di radius 500 meter — dan tidak satu pun dari ketujuh sensor itu mengirimkan data ke platform publik selama satu jam kejadian. Artinya, klaim 60,14 ton CO2e tidak didukung oleh satu pun pembacaan fisik di lokasi nyata.