Anthropic Gugat Pentagon Soal Risiko Rantai Pasokan AI

Anthropic resmi menggugat Pentagon setelah lembaga pertahanan tersebut menetapkan mereka sebagai risiko rantai pasokan yang berbahaya bagi keamanan nasional Amerika Serikat secara sepihak. Perusahaan pembuat model kecerdasan buatan Claude tersebut menyatakan pemerintah federal telah melanggar hak Amandemen Pertama dan Kelima mereka secara serius dan sistematis melalui tindakan hukum ini. Tuntutan hukum ini secara spesifik menuduh adanya upaya sistematis untuk menghancurkan nilai ekonomi yang created by one of the world's fastest-growing private companies melalui designation tersebut tanpa alasan jelas yang dapat diterima oleh publik.

Konflik hukum ini menyoroti ketidakpercayaan mendalam terhadap janji pemerintah mengenai penggunaan teknologi AI untuk aktivitas pengawasan warga negara mereka sendiri secara massal dan terus menerus. Mike Masnick dari Techdirt menjelaskan dalam podcast Decoder bahwa sejarah panjang menunjukkan pemerintah sering kali memanipulasi interpretasi hukum untuk memperluas kekuasaan pengawasan tanpa batas yang wajar. Kita tidak bisa begitu saja menerima kata-kata pemerintah terkait aktivitas pengawasan tanpa verifikasi independen yang ketat dan transparan dari pihak luar yang kompeten.

Latar belakang masalah ini berakar pada undang-undang pasca serangan 9/11 seperti Patriot Act yang memberikan kewenangan luas bagi intelijen untuk mengakses data pribadi warga. Mahkamah FISA yang bersifat rahasia sering kali hanya mendengar satu sisi kasus saja tanpa adanya perwakilan dari pihak yang diawasi sama sekali dalam proses persidangan. Statistik resmi menunjukkan lebih dari 99 persen aplikasi pengawasan yang diajukan ke pengadilan khusus tersebut selalu disetujui tanpa penolakan berarti dari hakim yang bertugas.

Definisi Kata yang Diubah untuk Kepentingan Negara

Badan Keamanan Nasional atau NSA telah secara sepihak mendefinisikan ulang kata biasa seperti target dalam kamus internal mereka sendiri untuk keperluan operasional intelijen yang luas. Komunikasi pribadi warga Amerika menjadi sah untuk dikoleksi jika pesan tersebut menyebutkan orang asing sekalipun secara tidak sengaja dalam percakapan sehari-hari yang biasa dilakukan. former Director of National Intelligence James Clapper pernah menyangkal pengumpulan data warga Amerika di bawah sumpah pada tahun 2012 sebelum skandal terbuka ke publik luas.

Perintah Eksekutif 12333 dari era Ronald Reagan memungkinkan penyadapan komunikasi asing yang secara teknis melewati wilayah luar negeri sesaat saja saat transmisi data digital. Kabel serat optik yang keluar dari wilayah Amerika Serikat menjadi celah pengambilan data tanpa batas yang sah secara hukum bagi agen intelijen negara untuk digunakan. Data warga lokal yang tersimpan di server pihak ketiga juga rentan diakses tanpa surat perintah pengadilan yang valid dan spesifik untuk setiap kasus penyelidikan.

Doktrin pihak ketiga memungkinkan pemerintah mengakses data yang disimpan perusahaan seperti Apple atau Amazon tanpa surat perintah pencarian yang standar dan biasa digunakan polisi. Konsep hukum lama ini menyatakan data yang dimiliki orang lain bukan milik Anda sehingga perlindungan Amandemen Keempat tidak berlaku penuh untuk informasi digital yang tersimpan. Situasi ini menciptakan celah besar di mana hampir setiap bit data tentang Anda dipegang oleh pihak ketiga di cloud server global yang tersebar.

Perdebatan Hukum dan Hak Bicara Paksa

Anthropic menetapkan garis merah tegas pada penggunaan AI untuk senjata otonom dan sistem pengawasan massal yang tidak terkendali oleh otoritas publik yang ada saat ini. Kelompok advokasi kebebasan bicara FIRE berpendapat memaksa perusahaan membuat alat tertentu adalah pelanggaran kebebasan berbicara yang serius dan fundamental bagi industri teknologi modern. Kode komputer dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif yang dilindungi konstitusi dari campur tangan paksa pemerintah yang sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum kuat.

Mike Masnick menilai argumen kebebasan berbicara tersebut cukup kuat dan menarik untuk diperjuangkan di pengadilan tinggi nanti sebagai preseden penting bagi industri teknologi global yang berkembang. Ia menyatakan kita tidak boleh menerima kata-kata pemerintah Amerika Serikat saat membahas pengawasan karena sejarah kelam yang berulang terus menerus tanpa henti di negeri itu. Administrasi Trump saat ini cenderung lebih terbuka tentang niat pengawasan dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang lebih halus dan tertutup dalam metode mereka. Sejarah membuktikan interpretasi hukum sering kali bertolak belakang dengan pemahaman orang biasa yang membaca teks undang-undang secara harfiah dan jujur di setiap kesempatan.