Octopus Energy dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) mengumumkan rencana bersama membangun jaringan stasiun ganti baterai untuk truk listrik berat di seluruh Eropa — model operasional yang selama ini hanya berkembang di Tiongkok dan belum pernah diadopsi secara sistematis di benua itu.
Kenapa Truk Berat, Bukan Mobil Pribadi?
Keputusan fokus pada truk berat bukan kebetulan. Di Eropa, truk menyumbang 27% emisi CO₂ dari sektor transportasi darat meski hanya mewakili 5% jumlah kendaraan — data dari European Environment Agency tahun 2023. Mobil penumpang listrik bisa menunggu pengisian 30–45 menit; truk logistik tidak punya waktu itu. Satu jam berhenti di jalur Rotterdam–Milan berarti kerugian operasional hingga €1.200 per unit, menurut studi Freightos 2024. Ganti baterai dalam 3–5 menit jadi solusi teknis yang lebih masuk akal daripada mengejar pengisian ultra-cepat 1 MW yang masih mahal dan jarang tersedia.
Dilansir Engadget, kolaborasi ini akan dimulai dengan pilot project di Jerman dan Belanda pada kuartal III 2025, lalu diperluas ke Prancis, Italia, dan Polandia. CATL menyediakan modul baterai LFP standar berkapasitas 300 kWh, sementara Octopus bertanggung jawab atas integrasi energi terbarukan, manajemen grid, dan skema langganan berbasis kilometer. Model bisnisnya mirip dengan sistem Nio di Tiongkok: pelanggan membayar biaya ganti baterai per kali atau berlangganan bulanan, tanpa membeli baterai sebagai bagian tetap kendaraan.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Apa yang Hilang dari Standar ISO 15118?
Standar pengisian listrik Eropa saat ini — terutama protokol ISO 15118 dan CCS2 — dirancang untuk pengisian arus tinggi, bukan pertukaran fisik baterai. Tidak ada aturan teknis resmi dari European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) atau CEN-CENELEC tentang interoperabilitas modul baterai antar merek truk. Artinya, stasiun Octopus-CATL awalnya hanya kompatibel dengan truk DAF XF Electric dan Volvo FH Electric versi khusus, bukan semua merek. Ini berbeda dari Tiongkok, di mana pemerintah mendorong standarisasi baterai melalui kebijakan nasional sejak 2021 ; termasuk insentif bagi produsen truk untuk mengadopsi desain modular.
Menurut Engadget, CATL telah menguji sistem ini di 17 kota Tiongkok dengan lebih dari 2.100 stasiun aktif sejak 2022. Namun, di Eropa, tantangan bukan hanya teknis. Regulator Uni Eropa belum menetapkan kerangka keselamatan untuk penyimpanan baterai bekas di lokasi publik, prosedur pemantauan suhu baterai selama pergantian, atau tanggung jawab hukum jika modul rusak saat ditukar. Uji coba awal di Jerman akan menjadi batu ujian pertama apakah model ini bisa melewati audit keselamatan oleh TÜV Rheinland dan otoritas transportasi nasional.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Di Indonesia, model serupa belum terbayangkan. Infrastruktur listrik nasional masih bergulat dengan beban puncak dan distribusi tidak merata. Namun, ironisnya, justru perusahaan logistik seperti JNE dan Lion Parcel sudah mulai menguji truk listrik berat dari BYD dan Wuling — tapi semua masih mengandalkan pengisian konvensional. Mereka menunggu harga baterai turun 40% dari level 2023, menurut laporan Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 2024. Sementara itu, di Eropa, Octopus dan CATL justru memilih jalan memisahkan kepemilikan baterai dari kendaraan — strategi yang bisa mengurangi harga beli truk hingga 35%, menurut perkiraan internal CATL yang dikutip dalam presentasi investor Mei 2024.
Octopus tidak mengunci platform ini untuk klien internal. Mereka membuka API untuk operator logistik dan produsen truk lain — asalkan menggunakan modul baterai CATL dan mematuhi protokol komunikasi yang ditetapkan. Ini berbeda dari pendekatan Tesla Supercharger yang awalnya eksklusif, lalu dibuka setelah tekanan regulator. Di sini, keterbukaan adalah syarat awal, bukan hasil negosiasi. Tapi pertanyaannya tetap sama: apakah operator truk Eropa siap mengganti pola pikir dari 'miliki baterai' ke 'sewa kapasitas energi' — dan apakah regulator siap mengawal transisi itu tanpa menunda proyek demi revisi peraturan?