Bagaimana sebuah negara dengan infrastruktur listrik yang masih bergelut dengan pemadaman lokal bisa membangun pipeline data center sebesar 8,3 gigawatt — setara dengan 16 pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas rata-rata 500 MW? Jawabannya bukan hanya soal uang atau kebijakan, tapi tentang pergeseran strategis dalam geopolitik digital Asia.
Di Mana Listrik untuk 8,3 GW Akan Datang?
Kapasitas terpasang pusat data India kini mencapai 1,5 GW — naik hampir tiga kali lipat sejak 2020, menurut Council on Energy, Environment and Water (CEEW). Angka itu bukan hasil akumulasi bertahun-tahun, melainkan lonjakan eksponensial dalam kurun waktu singkat. Yang lebih menggugah adalah pipeline-nya: 8,3 GW dalam tahap pengembangan, sebagian besar terkonsentrasi di Hyderabad, Mumbai, dan Chennai. Dilansir TechInAsia, proyek-proyek ini tidak lagi didominasi operator lokal seperti Yotta atau Sify, melainkan oleh raksasa global seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan baru-baru ini, perusahaan India-Norwegia joint venture bernama CtrlS yang mengamankan kontrak energi hijau dari NTPC Renewable Energy Ltd.
Pertanyaan krusial bukan hanya berapa banyak server yang akan dipasang, tapi dari mana pasokan listriknya berasal. CEEW menegaskan bahwa 72% rencana pembangunan data center baru mengandalkan komitmen pasokan energi terbarukan — terutama lewat power purchase agreement (PPA) jangka panjang dengan pembangkit surya dan angin. Ini berbeda dari pola lama di Indonesia atau Thailand, di mana data center sering mengandalkan diesel backup atau jaringan PLN yang belum sepenuhnya stabil.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
Kenapa Hyderabad Mengalahkan Bangalore sebagai Pusat Digital Baru?
Hyderabad bukan sekadar kota dengan biaya lahan murah. Kota ini menjadi lokomotif karena tiga faktor konkret: pertama, ketersediaan air bersih terjamin untuk sistem pendingin evaporatif; kedua, kebijakan pemerintah Telangana yang memberikan insentif pajak hingga 100% selama lima tahun bagi operator data center yang menggunakan energi hijau. Ketiga, keberadaan kabel laut internasional seperti I-ME-WE dan AAE-1 yang langsung terhubung ke pusat distribusi kota. Bandingkan dengan Bangalore — meski jadi kiblat teknologi India sejak era 1990-an, kota itu kini kesulitan memperluas kapasitas listrik akibat beban ganda dari industri semikonduktor dan startup fintech.
TechInAsia mencatat bahwa 41% dari total pipeline 8,3 GW berlokasi di wilayah Telangana, dengan 27 fasilitas dalam tahap konstruksi aktif pada kuartal II 2024. Jakarta belum memiliki satu pun data center Tier IV bersertifikasi Uptime Institute yang dibangun di atas landasan energi terbarukan wajib — padahal, regulasi Kominfo dan OJK mulai mendorong migrasi cloud untuk layanan publik dan keuangan.
Baca juga: Stripe Masuk Singapura: Apa Artinya untuk UMKM Indonesia?
pertumbuhan ini tidak serta-merta menguntungkan penyedia jasa lokal. Banyak developer India justru bermitra dengan kontraktor M&E asal Singapura dan Jerman untuk desain thermal management, bukan karena kekurangan keahlian domestik, tapi karena standar sertifikasi Uptime Institute Tier IV mensyaratkan dokumentasi operasional dalam bahasa Inggris dan audit berkala oleh lembaga independen di Zurich atau Dublin. Artinya, pasar tidak hanya membuka ruang investasi, tapi juga memaksa alih teknologi prosedural — bukan hanya hardware, tapi cara berpikir operasional.
Indonesia belum mencatat angka pipeline data center nasional secara transparan. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, total kapasitas terpasang nasional masih di bawah 300 MW — kurang dari seperlima kapasitas terpasang India saat ini. Padahal, jumlah pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 212 juta orang (data APJII 2024), lebih besar daripada populasi India yang menggunakan internet secara intensif untuk layanan digital — sekitar 180 juta menurut Statista.
Ini mengungkap celah strategis: pertumbuhan infrastruktur digital tidak selalu sejalan dengan penetrasi pengguna. Di India, ledakan data center didorong oleh dua mesin sekaligus — permintaan eksternal (cloud outsourcing dari Eropa dan AS) dan kebutuhan internal (digital public infrastructure seperti Aadhaar, UPI, dan India Stack). Di Indonesia, mayoritas permintaan masih bersifat transaksional dan fragmentaris: e-commerce butuh CDN, fintech butuh hosting aman, tapi belum ada ekosistem tunggal yang memaksa konsolidasi pusat data skala nasional.
mirip dengan awal 2000-an, ketika Malaysia membangun Cyberjaya sebagai jawaban atas ambisi menjadi regional tech hub — namun gagal karena kurangnya integrasi antara kebijakan fiskal, ketersediaan talenta, dan kemandirian rantai pasok energi. India hari ini tampak belajar dari kegagalan itu: tidak hanya membangun gedung, tapi membangun aturan main — mulai dari kewajiban penggunaan energi hijau hingga standar audit internasional yang diterapkan sejak fase desain. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa mengejar, tapi apakah kita siap membangun aturan main sendiri ; bukan menunggu standar global turun dari atas, tapi merancangnya dari bawah.