"Roku akan tetap terbuka untuk semua layanan streaming, dan Fox akan terus menjual programnya ke siapa pun." Pernyataan itu keluar dari mulut eksekutif Fox dan Roku begitu pengumuman akuisisi resmi dilansir pekan lalu. Tapi janji netralitas teknis ini—yang selama satu dekade menjadi fondasi identitas Roku—kini berdiri di atas tanah yang mulai retak.
Apa Arti 'Terbuka' Setelah Fox Mengambil Kendali?
Janji 'terbuka' memang masih tertulis di situs resmi Roku hari ini. Namun, sejarah industri menunjukkan bahwa kepemilikan korporat selalu mengubah prioritas operasional—bukan lewat penghapusan fitur, tapi lewat penjadwalan ulang, penundaan pembaruan, dan penyesuaian algoritma rekomendasi. Roku tidak akan memblokir Netflix atau Disney+ besok. Tapi bisa saja aplikasi lokal seperti Vidio atau Mola mendapat prioritas lebih rendah dalam tampilan utama, atau mengalami penundaan integrasi fitur baru seperti voice search berbasis bahasa Indonesia. Dilansir The Verge, Fox menyebut akuisisi ini sebagai 'langkah strategis untuk memperkuat distribusi konten', bukan untuk membangun wadah eksklusif—namun definisi 'distribusi' di sini bisa berubah seiring waktu.
Di Indonesia, Roku tidak hadir sebagai perangkat fisik, melainkan sebagai sistem operasi yang diadopsi oleh merek TV lokal seperti Polytron dan Sharp. Data Asosiasi Industri Elektronik Indonesia (AIEI) menunjukkan bahwa 17% TV pintar yang diproduksi dalam negeri pada 2023 menggunakan OS Roku—naik dari 9% pada 2021. Artinya, lebih dari 1,2 juta unit TV di rumah-rumah Indonesia saat ini secara teknis berada di bawah ekosistem yang kini dimiliki Fox. Bukan hanya soal akses ke film Hollywood, tapi juga soal ruang kontrol atas antarmuka yang pertama kali dilihat pengguna setiap kali menyalakan TV.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Bagaimana Platform Lokal Akan Bereaksi?
Industri konten digital Indonesia belum siap menghadapi pergeseran arah distribusi semacam ini. Vidio, misalnya, masih mengandalkan integrasi langsung dengan Android TV dan sistem operasi buatan sendiri—tapi belum punya tim teknis khusus untuk optimasi OS Roku versi pasca-Fox. Sementara Mola, yang sempat mengandalkan kerja sama eksklusif dengan operator telco, belum pernah menguji performa aplikasinya di bawah algoritma rekomendasi berbasis data penonton Fox. Menurut The Verge, Fox berencana menggabungkan data penonton Roku dengan basis data iklan Fox Audience Network—sebuah langkah yang bisa meningkatkan efisiensi penargetan iklan, tapi juga memperlebar kesenjangan akses data bagi penyedia konten lokal.
Yang lebih krusial: tidak ada regulasi di Indonesia yang mengatur netralitas platform OTT di level sistem operasi. UU Penyiaran dan Peraturan Kominfo tentang Layanan Aplikasi dan Platform Digital tidak mencakup skenario di mana sistem operasi TV—bukan aplikasi—menjadi jalur distribusi utama konten. Kementerian Komunikasi dan Informatika belum menerbitkan panduan teknis tentang 'fair access' ke antarmuka perangkat, padahal praktik semacam ini sudah berlangsung di 12 negara anggota OECD.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
peluang juga terbuka. Jika Fox benar-benar ingin memperluas penetrasi global, ia mungkin akan mendorong adopsi konten lokal dalam paket bundling internasional—misalnya, menampilkan serial 'Lorong Waktu' bersama 'The Simpsons' dalam kategori 'Keluarga Global'. Tapi itu bukan keputusan teknis, melainkan komersial. Dan keputusan komersial selalu bergantung pada ROI—bukan pada keseimbangan ekosistem.
Perubahan paling nyata bukan pada hilangnya lampu bohlam—seperti sindiran judul asli—melainkan pada pergeseran tak terlihat: dari platform sebagai jalan raya umum menjadi jalan tol berbayar dengan gerbang masuk yang bisa dikunci. Di Indonesia, jalan raya itu dibangun di atas infrastruktur TV lokal, dibiayai oleh konsumen, tapi dikendalikan dari Los Angeles. Dan tidak ada undang-undang yang menyebutkan siapa yang berhak memutar tombol kuncinya.
Rangkuman dampak langsung dari akuisisi ini adalah tiga hal konkret: pertama, produsen TV lokal harus mulai bernegosiasi ulang lisensi OS Roku—bukan hanya harga, tapi juga klausul akses data dan prioritas integrasi; kedua, platform konten Indonesia akan menghadapi tekanan ganda: persaingan dengan konten Fox dan diskriminasi teknis dalam tampilan antarmuka. Ketiga, regulator Kominfo harus segera merespons—bukan dengan larangan, tapi dengan standar teknis minimal untuk fair access di sistem operasi perangkat rumah tangga.