Firmus, startup kecerdasan buatan berbasis di Australia, menggelontorkan $300 juta untuk membangun kabel serat optik trans-Pasifik khusus guna mendukung pelatihan dan inferensi model AI. Ini tidak hanya penambahan kapasitas jaringan biasa, tapi juga komitmen infrastruktural pertama kalinya di kawasan Asia-Pasifik yang secara eksplisit dirancang untuk beban komputasi berat AI — bukan untuk streaming video atau konferensi daring.
Kabel Bukan untuk Netflix, Tapi untuk Parameter Model
Perbedaan mendasar terletak pada arsitektur dan alokasi bandwidth. Kabel laut konvensional seperti APG atau SJC2 didesain untuk distribusi data asimetris: lalu lintas besar dari pusat konten (AS, Jepang) ke pengguna akhir di Asia Tenggara. Firmus justru membutuhkan jalur simetris berkapasitas tinggi antara pusat data di AS Barat Daya dan fasilitas pelatihan di Australia serta Singapura — tempat model bahasa besar sedang dikembangkan dengan ribuan GPU. Menurut TechInAsia, kabel ini akan memberikan konektivitas eksklusif tanpa sharing dengan lalu lintas komersial lain, sehingga latensi stabil di bawah 85 milidetik dan throughput konsisten di atas 12 Tbps per arah.
Ini berarti tidak ada lagi antrian bandwidth saat model mengunduh petabyte dataset dari repositori global atau mengirimkan hasil inferensi ke sistem aplikasi real-time. Di tengah kelangkaan akses ke cloud AI global — terutama setelah pembatasan ekspor chip NVIDIA ke sejumlah negara Asia — investasi Firmus justru membuka celah teknis bagi pelaku lokal yang ingin menjalankan pipeline pelatihan end-to-end tanpa bergantung pada penyedia layanan AS.
Baca juga: UBTECH Kucurkan $13,9 Juta untuk Modul Sendi Cerdas
Siapa yang Benar-Benar Butuh Kabel Sendiri?
Pertanyaannya bukan lagi apakah kabel laut masih relevan, tapi siapa yang layak membangunnya. Sejak 2010, hanya tiga entitas swasta yang membangun kabel laut eksklusif: Google (Faster, Dunant), Meta (Echo, Bifrost), dan Microsoft (Marea). Semua adalah raksasa teknologi dengan skala pelatihan model yang mencapai jutaan jam GPU per minggu. Firmus, meski belum mengungkap jumlah karyawannya atau pendanaan seri A-nya, berani masuk kategori yang sama — bukan sebagai pengguna, tapi sebagai pemilik infrastruktur fisik.
Dilansir TechInAsia, langkah ini didorong oleh dua faktor teknis: pertama, bottleneck jaringan menjadi penghambat utama dalam eksperimen fine-tuning model multilingual untuk pasar Asia Tenggara; kedua, ketidakpastian regulasi terhadap transfer data lintas batas, terutama terkait pelatihan model menggunakan data lokal Indonesia dan Filipina. Dengan kabel sendiri, Firmus bisa mengatur enkripsi end-to-end dan menyimpan log routing di yurisdiksi Australia — sebuah keuntungan strategis yang tak bisa dibeli lewat SLA cloud provider manapun.
Baca juga: Tencent Cloud Gandeng Simpaisa untuk Ekspansi ke Arab Saudi
investasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi ekonomi. Biaya konstruksi kabel laut trans-Pasifik rata-rata $300–$500 juta, dengan masa pakai 25 tahun. Untuk mencapai titik impas, Firmus harus memastikan utilisasi minimal 65% selama 7 tahun pertama — angka yang sangat menantang bagi startup, kecuali mereka telah mengamankan komitmen jangka panjang dari pemerintah atau bank nasional di kawasan ini. Belum ada indikasi publik soal kemitraan semacam itu, namun rumor tentang diskusi awal dengan Bank Sentral Filipina dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sempat beredar di lingkaran regulator Asia Tenggara.
Bagi Indonesia, dampak langsungnya masih terbatas — tidak ada node kabel yang direncanakan mendarat di Tanjung Priok atau Teluk Bayur. Namun, tekanan kompetitif sudah mulai terasa. Penyedia layanan cloud lokal seperti Biznet Gio dan LinkNet kini harus mempercepat integrasi dengan platform AI open-source dan membangun kolaborasi dengan vendor hardware seperti Graphcore atau Cerebras, tidak hanya menawarkan virtual machine generik. Mereka tidak bisa lagi bersaing hanya dengan harga bandwidth, tapi juga harus menawarkan stack pelatihan teroptimasi — mulai dari data pipeline hingga model registry.
Secara historis, langkah Firmus mengingatkan kita pada keputusan Telkom Indonesia pada 1996, ketika perusahaan negara itu membangun kabel laut Palapa Ring tahap pertama — bukan untuk keuntungan instan, tapi untuk memastikan kedaulatan konektivitas nasional di tengah dominasi konsorsium internasional seperti FLAG dan APCN. Bedanya, Palapa Ring lahir dari kebijakan negara; Firmus lahir dari kebutuhan teknis privat yang justru memicu redefinisi batas antara infrastruktur publik dan kapital teknologi swasta.