Bagaimana bisa empat mantan direktur utama venture capital — orang-orang yang seharusnya jadi penjaga pintu keuangan startup — justru berakhir di balik jeruji besi karena memperkaya diri lewat dana publik?
Jawabannya terletak pada tumpang tindih peran, lemahnya mekanisme akuntabilitas internal, dan ketiadaan regulasi spesifik untuk dana ventura berbasis BUMN. Vonis pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 12 Juni 2024 menegaskan bahwa Donald Wihardja, mantan CEO MDI Ventures, dihukum lima tahun penjara. Sementara Nicko Widjaja, eks CEO BRI Ventures, menerima hukuman tiga tahun. Keduanya terbukti bersalah dalam skema korupsi pengalihan dana investasi ke TaniHub melalui perusahaan fiktif dan mark-up kontrak layanan teknologi.
Dilansir TechInAsia, vonis ini juga menyertakan dua nama lain: mantan Direktur Keuangan MDI Ventures dan mantan Komisaris Independen BRI Ventures, masing-masing divonis empat dan tiga setengah tahun. Semua terdakwa terbukti melakukan kolusi dalam proses due diligence dan penilaian valuasi TaniHub — sebuah startup agritech yang saat itu sedang menjalani putaran Seri B senilai Rp350 miliar pada 2021. Proses penilaian tidak transparan, tanpa audit independen, dan mengabaikan laporan risiko operasional dari tim internal MDI Ventures sendiri.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
Apa yang Hilang dari Model Pendanaan BUMN-Backed VC?
Model venture capital berbasis BUMN seperti MDI Ventures dan BRI Ventures memang lahir dari niat baik: mempercepat transformasi digital UMKM dan sektor strategis seperti pertanian. Namun, struktur organisasinya justru menciptakan konflik kepentingan sistematis. Para eksekutif tidak hanya bertindak sebagai investor profesional, tetapi juga sebagai pejabat negara yang tunduk pada aturan ASN dan SOP BUMN — dua kerangka aturan yang saling bertabrakan dalam praktik. Misalnya, kewajiban memenuhi target portofolio tahunan sering kali mengalahkan prinsip 'risk-based investment'. Tekanan untuk menyalurkan dana cepat membuat proses due diligence dikompromikan — bukan karena ketidakkompetenan, tapi karena desain sistem yang salah.
Teknologi AI yang digunakan TaniHub saat itu pun tak luput dari sorotan. Platform manajemen rantai pasok berbasis AI-nya diklaim mampu memangkas biaya logistik petani hingga 22%, menurut presentasi internal yang dikutip dalam dakwaan. Namun, audit forensik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa 68% modul AI tersebut tidak aktif dalam produksi selama dua tahun berturut-turut. Fitur 'prediksi panen' dan 'rekomendasi harga real-time' hanya ada di slide pitch deck — bukan di server produksi. Artinya, valuasi tinggi yang menjadi dasar investasi tidak didukung oleh kapabilitas teknologi nyata.
Baca juga: Stripe Masuk Singapura: Apa Artinya untuk UMKM Indonesia?
Startup Agritech tidak hanya Platform, Tapi Infrastruktur Logistik Nyata
Kasus ini tidak hanya soal kecurangan individu. Ia mengungkap kesalahan bawaan dalam cara kita memandang startup agritech: sebagai produk teknologi semata, bukan sebagai infrastruktur logistik yang harus dibangun dari lapangan. TaniHub memang memiliki aplikasi mobile dan dashboard analitik, tapi juga jaringan cold storage-nya hanya mencakup tiga provinsi, dan armada logistiknya masih mengandalkan mitra eksternal tanpa standar kualitas terverifikasi. Padahal, dalam laporan Kementerian Pertanian 2023, 41% kerugian pasca-panen di Indonesia disebabkan oleh kegagalan rantai dingin — bukan kekurangan algoritma prediksi.
Ironisnya, justifikasi investasi justru mengandalkan narasi teknologi canggih, sementara aspek fisik — gudang, truk berpendingin, pelatihan agen lapangan — minim pendanaan dan pengawasan. Menurut TechInAsia, salah satu terdakwa bahkan mengakui dalam persidangan bahwa "tim teknologi tidak pernah diajak turun ke sentra sayur di Cianjur untuk uji coba sistem". Keputusan investasi dibuat berdasarkan data simulasi, bukan observasi langsung.
Ini bukan pertama kalinya dana ventura BUMN terlibat dalam skandal. Kasus sebelumnya melibatkan investasi MDI Ventures di sebuah startup fintech logistik yang ternyata tidak memiliki izin OJK dan tidak pernah mengeluarkan pinjaman tunggal pun kepada UMKM. Namun, vonis kali ini lebih berat karena melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang, pencucian uang, dan penggelapan dana publik — tidak hanya kegagalan bisnis.
Nicko Widjaja, dalam sidang terakhirnya, menyampaikan: 'Saya percaya pada misi TaniHub, tapi juga saya gagal membangun tembok pemisah antara keyakinan pribadi dan tanggung jawab hukum sebagai direktur.' Kalimat itu bukan pembelaan, tapi juga diagnosis akurat: ekosistem startup Indonesia masih mengandalkan kepercayaan personal lebih dari sistem pengendalian yang ketat.