Bayangkan seorang pengusaha mikro di Bandung memesan bahan baku dari pemasok di Vietnam. Ia membayar lewat kartu debit digital, tapi transaksinya tidak melalui jaringan VisaNet konvensional — melainkan melalui smart contract di blockchain Ethereum. Saat ia menarik dana, sistem otomatis meminjamkan stablecoin USDC dari protokol DeFi, lalu mengonversinya ke rupiah secara instan. Tidak ada penundaan kliring, tidak ada biaya lintas batas yang menggembung, dan tidak ada intervensi manual dari petugas kredit. Ini bukan skenario masa depan. Ini sudah terjadi — dalam skala terbatas ; di bawah uji coba Visa baru.
Kartu yang Bisa Meminjam Sendiri
Visa tidak sekadar mengeluarkan kartu berbasis stablecoin. Ia membangun jembatan antara dua dunia: infrastruktur pembayaran global yang sudah mapan (VisaNet) dan mekanisme pinjaman onchain yang berjalan otomatis melalui protokol DeFi. Dalam pilot ini, setiap transaksi kartu memicu eksekusi smart contract — entah untuk menarik pinjaman, menghitung bunga harian berbasis suku bunga pasar, atau mengembalikan dana ke pool likuiditas. Yang mengejutkan: sistem ini tidak mengandalkan kredit scoring tradisional. Penilaian risiko dilakukan secara real-time berdasarkan saldo stablecoin di dompet pengguna dan histori transaksi onchain.
Dilansir TechInAsia, pilot tersebut telah memproses lebih dari 3.000 peristiwa peminjaman dan 9.000 pelunasan secara onchain. Angka itu mungkin terdengar kecil dibanding volume transaksi harian VisaNet — yang mencapai ratusan juta transaksi — namun signifikannya bukan pada skala, melainkan pada arsitektur. Untuk pertama kalinya, jaringan pembayaran global berusia 60 tahun ini mengakui bahwa algoritma DeFi bisa menjadi bagian sah dari rantai nilai kreditnya.
Baca juga: LG Uplus dan OptAI Uji Token AI untuk Efisiensi Layanan
VisaNet Bukan Lagi Sekadar Jalur Pembayaran
VisaNet selama ini dikenal sebagai tulang punggung sistem pembayaran elektronik: jaringan yang menghubungkan merchant, bank penerbit, dan bank akuisisi. Namun dalam uji coba ini, VisaNet berubah fungsi menjadi 'pengatur' — bukan hanya meneruskan instruksi, tetapi juga memverifikasi kondisi eksekusi pinjaman, menyinkronkan saldo antara dompet digital dan rekening bank, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang (AML) melalui integrasi dengan oracle offchain. Artinya, sistem tidak lagi hanya bertanya 'apakah kartu aktif?', tapi juga 'apakah pengguna memenuhi syarat kredit berdasarkan data onchain terkini?'
Ini berbeda mendasar dari layanan 'buy now, pay later' (BNPL) konvensional seperti Kredivo atau Akulaku. Di sana, keputusan kredit diambil oleh platform berdasarkan data internal dan skor kredit BI Checking. Di sini, keputusan diambil oleh protokol terdesentralisasi — dan Visa hanya menyediakan jalur hukum, keamanan, serta interoperabilitas dengan sistem perbankan nasional. Bank-bank di Indonesia, misalnya, bisa mengadopsi model ini tanpa harus membangun infrastruktur blockchain dari nol — cukup mengintegrasikan API VisaNet ke dalam node mereka.
Baca juga: Bolttech dan Bold Penguin Bentuk Aliansi Asuransi Global Berbasis AI
Baca juga: W Health Ventures Kumpulkan $74,1 Juta untuk Platform Kesehatan Spesialis & Layanan B2B Berbasis AI
Tantangan utamanya bukan teknis, melainkan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengakui stablecoin sebagai instrumen pembayaran resmi, apalagi sebagai dasar penyaluran kredit. Namun pilot Visa ini justru bisa menjadi pemicu diskusi serius: jika sistem pinjaman onchain bisa menekan biaya operasional hingga 40% menurut studi Bank for International Settlements (BIS), mengapa regulator harus menunggu sampai semua protokol sempurna — padahal risiko kredit justru lebih transparan?
Yang hilang dari narasi publik adalah fakta bahwa uji coba ini bukan eksperimen teknologi semata. Ini adalah upaya strategis untuk mempertahankan relevansi Visa di tengah tekanan ganda: dari satu sisi, tuntutan pasar akan kecepatan dan inklusivitas; dari sisi lain, ancaman fragmentasi sistem keuangan akibat ledakan protokol DeFi yang tidak terhubung dengan ekosistem tradisional. Visa tidak ingin menjadi jaringan yang 'terlewat', melainkan menjadi jembatan yang tak tergantikan.
Pendekatan ini mengingatkan kita pada tahun 2008, ketika Bank Indonesia mulai menguji sistem kliring elektronik (SKNBI) — bukan untuk menggantikan sistem manual, tapi untuk memperkuat fondasi sistem pembayaran nasional sebelum era internet banking meledak. Saat itu, banyak yang meragukan perlunya investasi besar dalam infrastruktur yang belum terbukti skalabilitasnya. Hari ini, SKNBI adalah tulang punggung transfer antarbank di Indonesia. Visa sedang berada di titik serupa: membangun infrastruktur yang tampak berlebihan hari ini, agar tidak ketinggalan besok.