Thales dan Singtel resmi meluncurkan jaringan eSIM global untuk perusahaan, dengan Optus (Australia), AIS (Thailand), dan Globe Telecom (Filipina) sebagai mitra operator utama. Platform ini memungkinkan bisnis mengelola ribuan perangkat terhubung — mulai dari sensor logistik hingga kamera keamanan pintar — dalam satu dashboard tanpa ganti kartu fisik saat beroperasi lintas batas.
Apa yang Hilang dari Peta Jaringan Ini?
Jaringan ini beroperasi penuh di tiga pasar Asia-Pasifik, namun tidak menyertakan satu pun operator telekomunikasi Indonesia. Padahal, menurut TechInAsia, lebih dari 60% perusahaan manufaktur dan logistik di Jakarta sudah menguji solusi IoT berbasis seluler sejak 2023. Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Axiata masing-masing telah mengumumkan roadmap eSIM enterprise, tetapi belum ada yang mengintegrasikan sistem manajemen terpusat ala Thales-Singtel.
Perbedaan teknis bukan satu-satunya penghalang. Standar eSIM untuk perangkat industri di Indonesia masih mengacu pada spesifikasi GSMA versi 2019 — dua generasi di belakang versi terbaru yang digunakan Thales dalam kerja sama ini. Artinya, perangkat IoT buatan lokal atau impor tahun 2022–2023 belum tentu kompatibel dengan platform baru tanpa pembaruan firmware wajib.
Baca juga: Huawei dan HP Sepakat Bayar Royalti Wi-Fi 6, Tapi Siapa yang Menang di Pasar Indonesia?
Bisakah UMKM Logistik Manfaatkan Ini Secara Langsung?
Tidak secara langsung — setidaknya untuk saat ini. Platform Thales-Singtel dirancang khusus untuk korporasi dengan skala operasi lintas negara: minimum 5.000 perangkat aktif dan kontrak manajemen berjangka tiga tahun. Biaya awal implementasi dilaporkan mencapai USD 120.000 per negara, belum termasuk biaya integrasi API ke sistem ERP internal. Dilansir TechInAsia, harga tersebut membuat solusi ini tidak relevan bagi UMKM logistik yang rata-rata mengelola kurang dari 200 kendaraan dan 500 sensor.
Namun, celah itu justru membuka ruang bagi penyedia layanan lokal. Sejumlah startup seperti LogiTrack dan SistemLogistik.id mulai menawarkan layanan 'eSIM-as-a-service' berbasis model langganan bulanan. Mereka tidak membangun infrastruktur sendiri, melainkan menjadi perantara antara operator domestik dan platform manajemen cloud berbasis open-source seperti Eclipse Kura. Model ini menurunkan ambang masuk hingga 85% dibanding solusi global, meskipun dengan batasan cakupan geografis dan fitur pemantauan real-time yang lebih sederhana.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
ketergantungan pada operator asing juga berisiko. Ketika sebuah perusahaan logistik Indonesia menggunakan eSIM dari Globe Telecom untuk armada di Filipina, data lokasi dan status kendaraan dikirim ke pusat data Manila — bukan Jakarta. Ini berpotensi benturan dengan aturan perlindungan data pribadi Pasal 20 UU PDP, yang mewajibkan penyimpanan data warga negara Indonesia di dalam wilayah NKRI kecuali ada izin khusus dari Komnas HAM dan BSSN.
Industri telekomunikasi Indonesia memang sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, regulasi dari Kementerian Kominfo mendorong migrasi ke eSIM untuk efisiensi spektrum dan peningkatan keamanan. Belum ada standar nasional untuk interoperabilitas eSIM antar-operator, sehingga perusahaan harus bernegosiasi ulang kontrak tiap kali berganti provider — praktik yang bertentangan dengan janji 'single connectivity' dari jaringan global Thales-Singtel.
peluncuran jaringan ini justru mempercepat diskusi di lingkaran Kemenperin tentang revisi Roadmap IoT Nasional 2025. Draft terbaru yang bocor ke media menyebutkan rencana uji coba 'eSIM nasional bersama' di tiga kawasan industri — Batam, Kendal, dan Surabaya — mulai kuartal III 2024. Namun, belum ada nama vendor atau timeline pasti untuk integrasi dengan ekosistem global.
Apakah perusahaan Indonesia akan menunggu standarisasi nasional rampung — atau justru memilih mengadopsi solusi global meski harus menyesuaikan arsitektur data dan prosedur keamanan secara manual?