Adam Mosseri, kepala Instagram, mengakui di pengadilan federal AS bahwa ia tidak mengetahui adanya pembatasan akses terhadap data keselamatan remaja — termasuk laporan risiko depresi, kecemasan, dan perilaku self-harm — yang diterapkan oleh tim internal platform itu sendiri. Pengakuan ini muncul dalam persidangan perdata di Distrik Selatan New York, di mana sejumlah negara bagian menuntut Meta atas praktik desain produk yang diduga sengaja memicu ketergantungan pada remaja.
Apa yang Diakses Mosseri — dan Apa yang Dihalangi
Mosseri menyatakan bahwa ia hanya menerima ringkasan bulanan berbasis narasi, bukan dashboard real-time atau dataset mentah tentang dampak psikologis konten terhadap pengguna berusia di bawah 18 tahun. Ia menegaskan bahwa sistem pelaporan internal tidak dirancang untuk memberinya visibilitas langsung ke metrik seperti 'waktu layar harian remaja', 'tingkat interaksi dengan konten berisiko tinggi', atau 'korrelasi antara frekuensi scroll dan skor skrining depresi'. Menurut Engadget, dokumen internal yang dibocorkan dalam persidangan menunjukkan bahwa tim keamanan anak-anak sempat mengusulkan agar Mosseri mendapat notifikasi otomatis ketika indikator bahaya melampaui ambang tertentu — usulan itu ditolak tanpa penjelasan tertulis.
Yang lebih mencolok: Mosseri mengakui bahwa ia tidak pernah meminta akses penuh ke data tersebut secara eksplisit. Ia mengandalkan laporan dari divisi kebijakan keselamatan dan tim riset internal, padahal struktur organisasi Meta memungkinkan akses langsung ke sistem analitik utama. Ini bukan soal teknis — tapi soal prioritas operasional. Jika data keselamatan remaja dianggap setara dengan metrik retensi pengguna atau pendapatan iklan, maka arsitektur aksesnya pasti berbeda.
Baca juga: AI Slop Ancam Kepercayaan Visual di Dunia Hewan Digital
Bagaimana Sistem Pelaporan Internal Mengaburkan Tanggung Jawab
Sistem pelaporan di Instagram tidak bersifat transparan vertikal. Data sensitif tentang remaja dikategorikan sebagai 'restricted insight' — hanya bisa diakses oleh tim keamanan anak-anak, manajer produk senior, dan staf hukum, bukan oleh pimpinan eksekutif operasional seperti Mosseri. Dilansir Engadget, mekanisme ini bukan kecelakaan teknis, melainkan keputusan desain kebijakan yang dibuat pada 2021, setelah laporan internal tahun 2020 menunjukkan bahwa 13,5% remaja perempuan melaporkan penurunan harga diri akibat penggunaan Instagram. Alih-alih memperluas distribusi data, Meta justru memperketat kontrolnya — dengan alasan 'mencegah misinterpretasi oleh pihak luar'.
Padahal, Mosseri adalah orang yang bertanggung jawab atas semua keputusan produk, termasuk algoritma rekomendasi, fitur 'suggested accounts', dan sistem notifikasi push. Namun, ia tidak memiliki akses ke data yang menunjukkan bagaimana algoritma itu berdampak nyata pada kesehatan mental remaja. Artinya, keputusan desain produk dibuat tanpa umpan balik empiris langsung dari kelompok paling rentan. Ini bukan kekurangan teknis — ini kekurangan akuntabilitas struktural.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Di Indonesia, pola serupa mulai terlihat. Laporan Komnas Perlindungan Anak tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan kasus cyberbullying dan gangguan tidur pada remaja usia 12–17 tahun, sejalan dengan lonjakan penggunaan Instagram Reels dan DM otomatis. Namun, tidak ada satu pun regulator lokal yang memiliki akses ke data internal platform serupa — apalagi ke sistem pelaporan internal yang memilah mana data 'boleh disampaikan' dan mana yang 'harus dibatasi'.
Klaim 'news to me' dari Mosseri tidak hanya kehilangan informasi — ini adalah konfirmasi bahwa sistem pengambilan keputusan di platform raksasa tidak dirancang untuk memprioritaskan perlindungan anak. Ia bukan korban sistem, tapi juga bagian dari sistem yang memilih tidak melihat. Di tengah dorongan UU Perlindungan Data Pribadi dan rencana revisi UU ITE yang sedang digodok DPR, pengakuan Mosseri menjadi cermin tajam: regulasi tidak cukup jika infrastruktur akuntabilitas internal platform tetap gelap.
Rangkuman dampak langsung dari pengakuan Mosseri sangat konkret. Pertama, ini melemahkan klaim Meta bahwa 'keselamatan remaja adalah prioritas utama' — karena prioritas tidak bisa diukur tanpa data, dan data tidak bisa diukur tanpa akses. Kedua, ini membuka celah hukum baru: jika eksekutif tertinggi tidak tahu, maka siapa yang bertanggung jawab atas keputusan desain berbahaya? Ketiga, ini memperkuat tuntutan regulator global untuk mewajibkan transparansi akses data ke pemangku kepentingan independen — bukan hanya auditor eksternal, tapi juga komite etika publik dan lembaga perlindungan anak. Di Indonesia, ini berarti Kominfo dan BSSN harus mulai menuntut bukan hanya laporan tahunan, tapi arsitektur sistem pelaporan internal platform.