Bagaimana sebuah operator telekomunikasi nasional bisa bertransformasi dari penyedia koneksi menjadi arsitek sistem kecerdasan buatan nasional?
Jawabannya terlihat jelas dalam langkah Singtel — perusahaan telekomunikasi terbesar Singapura — yang baru saja mengamankan pendanaan khusus untuk proyek AI di bawah skema kemitraan resmi dengan pemerintah negara itu. Program ini tidak hanya alokasi anggaran internal, tapi juga bagian dari inisiatif nasional Singapore's National AI Strategy 2.0, yang menargetkan percepatan adopsi AI lintas sektor publik dan swasta. Dilansir TechInAsia, pendanaan tersebut diberikan melalui mekanisme kolaboratif antara Singtel dan agensi pemerintah seperti IMDA (Infocomm Media Development Authority) serta Enterprise Singapore.
Apa yang Dibiayai tidak hanya Teknologi, Tapi Transformasi Operasional
Singtel secara eksplisit menyebut empat pilar utama yang didukung pendanaan ini: operasi berbasis AI, infrastruktur digital, platform pelanggan, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja. Tidak ada satu pun pilar yang berfokus pada riset dasar atau pengembangan model bahasa besar (LLM) mandiri. Sebaliknya, prioritasnya sangat aplikatif — mulai dari otomatisasi proses layanan pelanggan hingga penyesuaian real-time jaringan 5G berbasis prediksi beban lalu lintas data. Ini menunjukkan bahwa Singapura memilih pendekatan 'AI sebagai enabler operasional', bukan sebagai proyek teknologi prestisius semata.
Baca juga: Huawei dan HP Sepakat Bayar Royalti Wi-Fi 6, Tapi Siapa yang Menang di Pasar Indonesia?
Di sisi infrastruktur digital, Singtel akan memperkuat pusat data hybrid-nya dengan kapabilitas AI-native, termasuk integrasi hardware accelerator seperti GPU dan inferencing chips khusus. Untuk platform pelanggan, fokusnya adalah personalisasi layanan tanpa mengorbankan privasi — misalnya, rekomendasi paket data berdasarkan pola penggunaan historis, bukan profil demografis. Sementara di ranah SDM, program pelatihan internal Singtel mencakup sertifikasi AI governance bagi manajer operasional, bukan hanya pelatihan coding untuk developer.
Kenapa Model Kolaborasi Pemerintah-Swasta Ini Sulit Ditiru di Indonesia
Model Singtel tidak bisa dipindahkan begitu saja ke konteks Indonesia — bukan karena keterbatasan teknologi, tapi karena struktur insentif dan kecepatan regulasi. Di Singapura, pendanaan AI tidak diberikan dalam bentuk hibah tunggal, tapi juga sebagai matching fund: setiap dolar yang diinvestasikan Singtel di bidang tertentu dikunci dengan komitmen pemerintah untuk membeli solusi hasil pengembangan itu dalam skala uji coba di instansi publik. Artinya, Singtel mendapat pasar terjamin sejak fase desain, bukan setelah produk jadi.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
Di Indonesia, meski Kemenkominfo telah meluncurkan program Digital Talent Scholarship dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) aktif mendorong riset AI, belum ada skema serupa yang mengikat antara komitmen investasi swasta dan jaminan akuisisi pemerintah. Menurut TechInAsia, pendekatan Singapura berhasil karena tiga faktor: kecepatan keputusan regulasi (rata-rata 45 hari untuk persetujuan skema pendanaan), standarisasi data pemerintah yang sudah siap pakai (seperti SG-Data Portal), dan klausul wajib 'local capability uplift' dalam setiap kontrak kolaborasi — artinya, minimal 30% tenaga ahli dalam proyek harus warga negara Singapura atau permanent resident.
Ini berbeda jauh dari praktik umum di Indonesia, di mana banyak perusahaan teknologi lokal justru lebih cepat mengadopsi solusi AI asing karena proses pengadaan pemerintah masih mengutamakan harga daripada kapabilitas adaptasi lokal. Akibatnya, pembangunan kapasitas AI dalam negeri tetap bergantung pada pelatihan individu, bukan pada ekosistem proyek berskala nasional yang saling menguatkan.
Yang juga jarang dibahas adalah aspek ketahanan rantai pasok. Singtel membangun infrastruktur AI-nya dengan diversifikasi vendor chip — menggunakan kombinasi NVIDIA, AMD, dan Ascend dari Huawei — namun semua integrasi dilakukan di bawah arsitektur open standard yang dikembangkan bersama IMDA. Ini memastikan bahwa ketergantungan teknis tidak berubah menjadi ketergantungan geopolitik. Di Indonesia, mayoritas proyek AI masih mengandalkan satu ekosistem cloud global, sehingga risiko lock-in dan biaya migrasi jangka panjang kerap diabaikan dalam tahap perencanaan awal.
Program Singtel ini bukan tentang memenangkan perlombaan AI global, melainkan membangun ketahanan operasional nasional lewat teknologi yang bisa diukur dampaknya tiap kuartal: penurunan waktu resolusi keluhan pelanggan, peningkatan efisiensi energi pusat data, atau penurunan churn rate di segmen UMKM. Itu sebabnya pendanaan tidak disalurkan ke laboratorium eksperimental, tapi ke unit bisnis yang bertanggung jawab atas metrik operasional nyata.
"Kami tidak membangun AI untuk pameran teknologi. Kami membangun AI untuk menjawab pertanyaan sederhana: apakah pelanggan lebih cepat dapat solusi? Apakah teknisi lebih cepat menemukan gangguan jaringan? Apakah regulator lebih cepat memverifikasi kepatuhan? Jika jawabannya ya, maka investasi ini berhasil," kata Chua Sock Koong, Group CEO Singtel, dalam pidato peluncuran program tersebut.