$40 juta — setara Rp600 miliar dengan kurs saat ini — bukan angka biasa dalam dunia startup agritech. Itulah jumlah yang diklaim oleh Kumpulan Wang Persaraan (KWAP), dana pensiun nasional Malaysia, sebagai kerugian akibat dugaan pelanggaran manajemen di eFishery. Tuntutan hukum itu tidak hanya sengketa bisnis biasa, tapi juga alarm merah bagi ekosistem investasi lintas batas di sektor pertanian berbasis teknologi.
Siapa Sebenarnya KWAP di Balik Investasi eFishery?
KWAP bukan investor spekulatif. Badan ini mengelola dana pensiun pegawai negeri Malaysia senilai lebih dari RM190 miliar (sekitar $41 miliar) per akhir 2023. Keputusan KWAP membeli saham eFishery pada 2021 bukan tanpa pertimbangan: startup asal Bandung itu telah mengantongi pendanaan seri B sebesar $35 juta dan menjanjikan revolusi pakan ikan berbasis AI serta sistem pemantauan kolam otomatis. KWAP masuk sebagai minority shareholder dengan kepemilikan 2,51%, bergabung bersama investor institusional lain seperti East Ventures dan Openspace Ventures. Namun, menurut TechInAsia, klaim KWAP menyebut adanya "misconduct" — istilah hukum yang mengacu pada pelanggaran fidusiar, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan dana oleh manajemen.
Dilansir TechInAsia, KWAP tidak menyebut detail spesifik pelanggaran tersebut dalam dokumen gugatan awal. Namun, sumber hukum yang dekat dengan kasus ini menyatakan bahwa fokus utama ada pada ketidaksesuaian antara laporan keuangan internal eFishery dengan realisasi operasional di lapangan — khususnya terkait penggunaan dana dari putaran pendanaan seri B. Beberapa mitra peternak ikan di Jawa Timur dan Lampung juga sempat mengeluhkan keterlambatan pasokan pakan digital dan gangguan akses platform monitoring selama paruh kedua 2022.
Baca juga: Huawei dan HP Sepakat Bayar Royalti Wi-Fi 6, Tapi Siapa yang Menang di Pasar Indonesia?
Apa yang Hilang dari Model Pertumbuhan eFishery?
eFishery memang sukses membangun narasi kuat: startup lokal yang menggabungkan teknologi IoT, sensor kolam, dan algoritma prediktif untuk meningkatkan efisiensi budidaya lele dan nila. Namun, di balik 300.000+ peternak terdaftar dan klaim 40% peningkatan produktivitas, tidak ada audit publik independen atas klaim dampak operasionalnya. Tidak ada laporan keberlanjutan tahunan, tidak ada data verifikasi pihak ketiga soal pengurangan limbah pakan atau peningkatan survival rate benih. Yang ada hanya presentasi investor dan press release. Ini kontras tajam dengan praktik startup agritech di Vietnam seperti AquaSmart atau Thailand seperti FarmKo, yang wajib mengungkap metrik operasional ke regulator lokal setiap enam bulan.
Model bisnis eFishery pun mengandung ketegangan struktural: ia menjual hardware (smart feeder), layanan langganan SaaS, dan pakan ikan bermerek — tiga aliran pendapatan yang saling tumpang tindih secara akuntansi. Ketika pendanaan berhenti, tekanan untuk mengejar revenue dari penjualan pakan — yang marginnya lebih tinggi ; justru bisa menggeser fokus dari misi inti: membangun infrastruktur digital pertanian. Dan di sinilah risiko governance muncul: tanpa komite audit yang independen dan laporan keuangan terbuka, sulit membedakan mana pertumbuhan organik, mana dorongan dari subsidi silang antar-lini bisnis.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
KWAP bukan satu-satunya investor asing yang kecewa. Seorang mantan direktur keuangan eFishery yang memilih tak disebut namanya mengonfirmasi kepada media lokal bahwa proses approval belanja modal pada 2022 dilakukan tanpa quorum dewan komisaris penuh — sebuah pelanggaran prosedural serius dalam tata kelola perusahaan berbadan hukum PT. Kasus ini bukan soal gagal teknologi, tapi gagal tata kelola: startup yang mengklaim membantu petani justru tidak membangun mekanisme akuntabilitas yang sama ketatnya seperti yang mereka tawarkan ke mitra peternaknya.
Di tengah gelombang startup agritech yang terus bermunculan — dari Fishlog di Makassar hingga AgriSens di Yogyakarta — kasus KWAP vs eFishery menjadi ujian nyata: apakah pasar lokal siap membedakan antara inovasi teknis dan ilusi skalabilitas? Apakah regulator seperti OJK dan Kementerian Pertanian cukup memiliki kapasitas untuk menilai klaim teknologi dalam laporan keuangan startup? Dan yang paling penting: jika dana pensiun negara sekelas KWAP bisa salah membaca tanda-tanda bahaya, siapa lagi yang masih percaya pada laporan pertumbuhan tanpa verifikasi lapangan?