Sultan Hamengkubuwono X tidak hanya menyampaikan larangan mendaki Gunung Merapi — ia secara tak sengaja mengekspos kelemahan struktural dalam sistem mitigasi bencana berbasis teknologi di Indonesia. Peringatan itu bukan hasil analisis data seismik atau prediksi AI, melainkan respons langsung atas peningkatan aktivitas vulkanik yang terdeteksi oleh pos pengamatan manual di Kaliurang dan Babadan. Artinya, keputusan strategis tingkat provinsi masih bergantung pada laporan lapangan, bukan algoritma prediktif yang bisa memproyeksikan risiko dua hingga tiga hari ke depan.
Siapa yang Mengoperasikan Sensor, Bukan Siapa yang Berbicara
Menurut Tempo Tekno, sistem pemantauan Gunung Merapi saat ini mengandalkan 14 stasiun seismik, 5 unit tiltmeter, dan 3 kamera termal yang terhubung ke Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) di Yogyakarta. Namun, data dari sensor-sensor itu belum terintegrasi ke platform AI yang mampu mengolah pola anomali secara otomatis. Sebagian besar laporan harian BPPTKG masih dikompilasi secara manual, lalu disampaikan ke Pemda DIY dan BNPB dalam format PDF atau email — bukan dashboard interaktif dengan alert otomatis ke aplikasi ponsel warga atau operator wisata.
Padahal, uji coba sistem AI berbasis machine learning untuk prediksi erupsi freatik di Gunung Papandayan pada 2022 menunjukkan akurasi 82% dalam mendeteksi peningkatan tekanan magma 36 jam sebelum kejadian. Proyek kolaborasi antara LIPI, ITB, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu tidak pernah diadopsi secara nasional karena kendala interoperabilitas data dan ketiadaan standar API untuk sistem pemantauan gunung api.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Ketika Peringatan Tidak Punya Jalur Distribusi Otomatis
Yang lebih krusial: tidak ada mekanisme otomatis yang mengubah status siaga dari 'Waspada' ke 'Siaga' menjadi trigger langsung bagi aplikasi seperti e-Hajatan, Siaga Bencana DIY, atau bahkan Google Maps. Di Jepang, sistem J-Alert sudah terhubung ke layanan navigasi dan aplikasi transportasi umum sejak 2019. Di Indonesia, peringatan dari BPPTKG masih harus menunggu konfirmasi dari camat, lalu diteruskan ke pengelola homestay dan biro perjalanan — proses yang bisa memakan waktu 4–12 jam.
Dilansir Tempo Tekno, jumlah pendaki ilegal ke Merapi meningkat 40% selama periode Januari–Maret 2024 dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka ini tidak tercatat dalam sistem resmi, karena sebagian besar masuk lewat jalur non-resmi seperti Selo dan Kaliurang Timur — area yang minim sensor dan tidak tercakup dalam radius notifikasi digital. Artinya, sistem peringatan kita tidak hanya lambat, tapi juga buta terhadap perilaku nyata pengguna.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Ini bukan soal kurangnya teknologi, melainkan ketiadaan arsitektur distribusi risiko. Platform seperti "Merapi Live" yang diluncurkan BRIN pada 2023 memang menampilkan data seismik real-time, tetapi tanpa fitur geofencing atau push notification berbasis lokasi. Seorang pendaki yang membuka aplikasi itu di posko Kaliurang tidak akan menerima peringatan instan jika status merapi naik — kecuali dia sengaja membuka halaman tersebut setiap 15 menit.
startup lokal seperti GeoRisk.id telah mengembangkan prototipe sistem alert berbasis LoRaWAN yang bisa mengirimkan notifikasi ke ponsel pengguna dalam radius 5 km dari titik awal pendakian — asalkan terhubung ke jaringan nirkabel desa. Uji coba di lereng Sindoro pada Agustus 2023 berhasil mengurangi waktu respons terhadap peningkatan suhu tanah hingga 92%. Namun, implementasinya terhenti karena tidak ada skema insentif dari Kementerian ESDM untuk integrasi dengan infrastruktur BPPTKG.
Fakta tambahan yang mengejutkan: Gunung Merapi adalah satu-satunya gunung api di Indonesia yang memiliki sistem pemantauan berbasis drone otonom — namun drone itu hanya digunakan untuk pemetaan pascaerupsi, bukan untuk pengawasan harian. Padahal, drone Mavic 3 Enterprise milik BPPTKG mampu mengukur konsentrasi SO₂ dan suhu permukaan dalam satu misi 22 menit, jauh lebih cepat daripada tim survei darat yang butuh 6–8 jam untuk rute serupa.