"Our emissions rose 25% year-over-year — primarily driven by the rapid scaling of AI infrastructure." Kalimat itu bukan pernyataan dari aktivis lingkungan atau kritikus korporasi. Ini kutipan langsung dari laporan keberlanjutan Microsoft sendiri, yang kemudian diulas mendalam oleh Wired.
Apa Arti 'Net Zero' Saat Listrik Makin Mahal dan Makin Kotor?
Microsoft menargetkan net zero emisi pada 2030, bahkan berencana menghapus jejak karbon historisnya pada 2050. Namun angka 25% itu bukan kesalahan penghitungan — melainkan konsekuensi logis dari pertumbuhan eksponensial permintaan komputasi AI. Setiap model bahasa besar seperti Phi-4 atau Azure OpenAI Service membutuhkan ribuan GPU, beroperasi 24 jam nonstop, dan mengonsumsi listrik setara dengan puluhan rumah tangga per server rack. Menurut Wired, peningkatan ini terjadi di tengah ekspansi data center baru di Arizona, Jepang, dan Singapura — wilayah dengan bauran energi masih dominan batu bara dan gas alam.
Yang mengejutkan bukan kenaikannya, tapi transparansinya. Banyak perusahaan teknologi lain memilih menyembunyikan atau mengelompokkan emisi Scope 1–3 dalam kategori luas seperti "operational footprint". Microsoft justru memecahnya: emisi langsung (Scope 1) turun 12%, emisi dari pembelian listrik (Scope 2) naik 19%, dan emisi dari rantai pasok (Scope 3) melonjak 28%. Ini membuktikan bahwa ketika AI menjadi inti strategi bisnis, efisiensi energi tidak lagi soal manajemen internal — tapi soal geopolitik pasokan listrik dan kebijakan energi nasional.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Di Indonesia, Data Center AI Belum Siap Secara Energi — Tapi Sudah Dipaksa Masuk
Di Indonesia, dua proyek data center skala besar sedang dibangun di Batam dan Cikarang — salah satunya diklaim siap menampung beban komputasi AI untuk klien regional. Namun catatan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa bauran energi nasional masih 61% berasal dari batu bara (data 2023). Artinya, setiap watt yang dipakai untuk inferensi model bahasa lokal — misalnya sistem deteksi banjir berbasis AI di Jakarta ; berkontribusi lebih tinggi terhadap emisi dibandingkan di Swedia atau Kanada, yang mengandalkan hidro dan nuklir.
Dilansir Wired, Microsoft mengklaim telah membeli 12,7 TWh energi terbarukan lewat Power Purchase Agreement (PPA) global pada 2023. Tapi PPA itu tidak otomatis mengurangi emisi lokal: listrik dari PLTS di Texas tidak menggantikan batu bara di Jawa. Di sini, jarak geografis antara pembangkit dan konsumen justru melemahkan klaim "carbon neutral". Untuk Indonesia, artinya investasi data center AI saat ini berisiko memperparah defisit energi bersih — bukan mempercepat transisi.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Padahal, potensi lokal ada. Litbang BPPT dan LIPI sudah mengembangkan arsitektur komputasi hemat daya untuk model kecil (tinyML) yang bisa berjalan di edge device tanpa cloud. Tapi pasar lebih memilih solusi instan: menyewa GPU di Azure daripada mengoptimalkan model di Raspberry Pi berbasis tenaga surya. Ini bukan soal teknologi yang belum matang — tapi insentif ekonomi dan regulasi yang belum sejalan.
Microsoft tidak sendirian. Google melaporkan kenaikan emisi 48% antara 2021–2023, Amazon 13%, dan Meta 22%. Semua mengaitkannya dengan AI. Yang membedakan Microsoft adalah keberaniannya mengakui bahwa 'keberlanjutan' bukan garis lurus — tapi kurva berbukit, di mana puncaknya justru muncul saat inovasi paling diapresiasi. Di sini, kita bukan sedang menghadapi kegagalan etika perusahaan, tapi ujian nyata atas definisi 'progres': apakah progres itu diukur dari kecepatan inferensi model, atau dari penurunan intensitas karbon per komputasi?
Pertanyaannya bukan lagi 'bisakah AI ramah lingkungan?', tapi 'siapa yang akan membayar biaya transisi energi — konsumen akhir, negara berkembang, atau pemegang saham teknologi?'