Meta telah menonaktifkan fitur AI pembuat gambar berbasis akun Instagram publik kurang dari tiga hari setelah peluncurannya. Fitur ini memungkinkan pengguna menghasilkan citra sintetis — termasuk wajah, gaya visual, dan konten khas — hanya dengan menandai akun publik di Instagram, tanpa izin eksplisit dari pemilik akun tersebut. Keputusan penarikan itu diumumkan melalui pembaruan blog resmi Meta tentang model Muse Image AI, bukan lewat rilis pers atau konferensi.
Akun Publik Bukan Izin Otomatis
Fitur ini awalnya diposisikan sebagai alat kreatif: pengguna bisa menulis prompt seperti 'gaya foto @nadiemmakarim' atau 'pose ala @riunggul' lalu menghasilkan gambar baru yang meniru estetika akun tersebut. Namun, batasan teknisnya justru menjadi celah etis besar. Akun Instagram publik tidak berarti pemiliknya setuju untuk dijadikan bahan pelatihan atau simulasi AI. Di Indonesia, misalnya, lebih dari 68 juta akun Instagram aktif — sebagian besar milik UMKM, seniman lokal, dan tokoh muda — yang sama sekali tidak dimintai persetujuan saat fitur ini aktif.
Dilansir The Verge, Meta menyatakan bahwa 'niat awalnya adalah memberikan alat kreatif berguna', tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses evaluasi risiko privasi dan kepemilikan digital dilakukan sebelum peluncuran. Padahal, dalam uji coba internal yang bocor ke media Jepang bulan lalu, tim produk Meta sendiri mengakui adanya 'risiko penyalahgunaan tinggi' terhadap figur publik lokal, terutama di negara dengan perlindungan data yang belum matang seperti Indonesia.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Siapa yang Benar-Benar Dilindungi?
penarikan fitur ini tidak disertai perubahan kebijakan dasar. Meta tetap mempertahankan hak penggunaan konten publik untuk pelatihan model AI-nya — termasuk data dari Instagram, Facebook, dan WhatsApp — sesuai Pasal 3.1 Syarat Penggunaan versi terbaru yang diperbarui April 2024. Artinya, meski fitur '@-mention untuk deepfake' dicabut, data foto, caption, dan interaksi publik tetap menjadi bagian dari dataset pelatihan Muse Image AI. Tidak ada mekanisme opt-in eksplisit, apalagi tombol 'hapus dari pelatihan AI' di pengaturan akun.
Ini berbeda dengan pendekatan Adobe atau Google, yang membatasi pelatihan model AI-nya hanya pada konten yang secara eksplisit diberi lisensi komersial atau diunggah ke platform khusus seperti Adobe Firefly Library. Meta justru memperluas akses API Muse ke developer eksternal mulai Juli 2024 — artinya, pihak ketiga bisa mengintegrasikan model ini ke aplikasi mereka, tanpa transparansi soal sumber data pelatihan.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Di Indonesia, dampaknya nyata. Seorang ilustrator digital asal Yogyakarta, Rani Wijaya, mengaku sempat menerima pesan dari pengguna anonim yang mengirimkan gambar deepfake dirinya dalam pose dan kostum fiktif — hasil dari fitur ini sebelum dinonaktifkan. 'Saya tidak tahu harus protes ke mana. Instagram tidak punya form pelaporan khusus untuk deepfake, hanya opsi 'report post' biasa,' katanya dalam wawancara daring pekan lalu. Kasus serupa juga dilaporkan oleh Komunitas Fotografer Indonesia (KFI) ke Kominfo, namun belum ada respons resmi.
Penarikan cepat fitur ini memang menunjukkan sensitivitas Meta terhadap tekanan publik — tapi bukan karena prinsip perlindungan data, melainkan karena risiko reputasi. Menurut analisis internal yang dikutip The Verge, tim komunikasi Meta khawatir fitur ini akan memicu kampanye #DeleteInstagram di Asia Tenggara, terutama setelah viralnya video deepfake politisi Malaysia yang diunggah di TikTok awal Mei lalu. Di sini, kecepatan reaksi Meta justru mengungkap kelemahan struktural: regulasi tidak mengikat, audit independen tidak ada, dan mekanisme akuntabilitas masih sepenuhnya bergantung pada tekanan sosial.
Fakta tambahan yang jarang disebut: fitur ini tetap aktif di versi beta internal Meta untuk karyawan di kantor Dublin dan Seattle — meski sudah dinonaktifkan untuk pengguna umum global. Artinya, penarikan bukan karena masalah teknis atau keamanan, melainkan keputusan kebijakan berbasis persepsi risiko pasar. Untuk pengguna Indonesia, ini berarti: hak atas citra diri masih lebih lemah daripada hak atas kata sandi akun.