Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sirih Sirih, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti fisik berupa bekas tebangan pohon meranti dan kayu ulin, serta rekaman GPS dari alat pelacak yang dipasang di truk pengangkut ilegal. Namun, yang lebih mengundang tanya: sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan yang sejak 2022 diklaim telah terpasang di kawasan itu justru gagal mendeteksi aktivitas selama tiga bulan berturut-turut.
Platform 'HutanPantau' Masih Terkunci di Server Pusat
Menurut Tempo Tekno, platform bernama 'HutanPantau' — solusi AI hasil kolaborasi Kementerian LHK dengan startup lokal CiptaRimba — memang sudah diuji coba di lima HPT di Sumatra sejak awal 2023. Sistem ini mengandalkan analisis citra satelit harian, sensor getaran tanah di jalur logistik, dan integrasi data GPS kendaraan bermuatan kayu. Namun, laporan internal yang diperoleh Tempo Tekno menyebut bahwa hanya dua dari lima lokasi uji coba yang benar-benar aktif menerima notifikasi otomatis. Di Sirih Sirih, sistem hanya berjalan dalam mode 'monitoring pasif': data masuk ke server pusat, tetapi tidak ada mekanisme peringatan real-time ke petugas lapangan atau tim patroli.
Ini bukan soal teknologi yang rusak, melainkan desain arsitektur sistem yang memisahkan fungsi deteksi dan respons. Platform dirancang untuk menghasilkan laporan mingguan bagi kantor wilayah, bukan untuk memicu intervensi cepat. Akibatnya, petugas di lapangan tetap mengandalkan laporan masyarakat dan patroli konvensional — metode yang nyatanya masih rentan terhadap keterlambatan dan celah koordinasi.
Baca juga: Dua Mobil Otonom Tabrakan di 155 mph — Uji Nyata yang Tak Bisa Dibayar Mahal
Apa yang Hilang dari Integrasi Lapangan?
Yang hilang bukan hanya koneksi internet atau daya baterai sensor — tapi protokol operasional yang mengikat teknologi dengan SOP penegakan hukum. Di HPT Sirih Sirih, tidak ada satu pun petugas yang memiliki akses langsung ke dashboard 'HutanPantau', apalagi izin untuk memicu alarm darurat lewat aplikasi mobile. Semua notifikasi harus melewati tiga tingkat verifikasi: operator pusat di Jakarta → koordinator regional di Pekanbaru → kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPH) setempat. Proses ini rata-rata memakan waktu 48–72 jam — jauh lebih lambat daripada waktu tempuh truk kayu dari lokasi tebang ke pelabuhan sungai.
Padahal, menurut data KPH Indragiri Hulu, 68% kasus pembalakan ilegal di wilayah itu terjadi dalam radius 15 kilometer dari jalan utama — area yang seharusnya paling mudah dijangkau sensor getaran dan kamera thermal. Fakta ini menunjukkan bahwa kelemahan bukan pada akurasi AI, melainkan pada cara sistem ditempatkan dalam rantai keputusan manusia. Teknologi tidak gagal; ia hanya tidak diberi wewenang untuk berbicara.
Baca juga: Mengapa Cabut Hardisk Eksternal Tanpa 'Eject' Masih Berbahaya di Era AI
dua tersangka yang kini ditahan ternyata bukan pemain baru. Salah satunya pernah terlibat dalam kasus serupa di HPT Minas pada 2021 — dan lolos karena bukti digital tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara. Kali ini, penyidik menggunakan rekaman GPS dari truk yang disita, tetapi tidak ada satu pun data dari 'HutanPantau' yang dijadikan barang bukti. Alasannya sederhana: sistem itu belum diakui sebagai alat bukti elektronik resmi oleh Kejaksaan Agung, karena belum lulus uji validasi forensik digital sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 13 Tahun 2022.
Ini mengungkap paradoks teknologi hijau di Indonesia: investasi besar pada platform canggih kerap tidak diiringi penyesuaian regulasi prosedural. Sistem bisa mengenali penebangan dalam hitungan menit, tetapi tidak bisa mengirimkan laporan ke pengadilan tanpa surat izin tambahan dari tiga instansi berbeda. Di tengah dorongan global untuk net zero emission, kita justru masih mengandalkan laporan warga via WhatsApp sebagai sumber intelijen utama — bukan algoritma yang sudah dibayar miliaran rupiah.
Fakta tambahan yang mengejutkan: meski 'HutanPantau' dikembangkan oleh startup lokal, 73% kode inti sistem deteksi citra berasal dari model open-source milik European Space Agency (ESA), yang diadaptasi tanpa modifikasi signifikan untuk kondisi tutupan awan dan vegetasi tropis. Uji coba di Riau membuktikan bahwa akurasi deteksi turun 41% saat curah hujan melebihi 200 mm/bulan — kondisi yang terjadi selama 7 bulan dalam setahun di wilayah tersebut.