Di sebuah ruang konferensi di Ottawa, seorang guru SD di Halifax baru saja mengirimkan laporan penilaian siswa lewat aplikasi berbasis cloud — tanpa tahu bahwa data itu melewati server di Toronto, kemudian diproses oleh model bahasa asing yang dilatih di luar wilayah yurisdiksi Kanada. Ia tak punya pilihan: sistem sekolahnya sudah terkunci dalam ekosistem komersial. Saat itulah strategi nasional 'AI for All' seharusnya menjawab — bukan hanya dengan janji, tapi dengan kendali nyata.
Apa yang Hilang dari 'AI untuk Semua'?
Strategi nasional Kanada yang diumumkan Perdana Menteri Mark Carney pada awal April 2024 memang membawa nama yang inklusif: 'AI for All'. Namun, isi dokumennya justru menunjukkan prioritas yang sempit. Fokus utama terbatas pada dua pilar: penguatan perlindungan data dan percepatan adopsi AI di sektor publik serta bisnis. Tidak ada target kuantitatif soal kapasitas riset lokal, tidak ada roadmap pembangunan infrastruktur komputasi nasional, dan tidak satu pun pasal yang mengatur keterlibatan masyarakat sipil dalam desain algoritma publik. Dilansir Engadget, strategi ini lebih mirip panduan implementasi daripada visi kedaulatan teknologi.
Yang mengejutkan, dokumen setebal 32 halaman itu tidak menyebut satu pun nama laboratorium AI Kanada — seperti Vector Institute di Toronto atau Amii di Edmonton — sebagai pusat koordinasi teknis. Juga tak disebutkan anggaran konkret, meski Carney menjanjikan 'investasi berkelanjutan'. Padahal, menurut laporan OECD tahun 2023, rata-rata negara G7 mengalokasikan 0,15% dari belanja riset nasional untuk AI sovereignty ; angka yang sama sekali tak muncul dalam naskah resmi Kanada.
Baca juga: Alibaba dan Baidu Masuk Daftar Hitam Pentagon: Apa Artinya untuk Ekosistem AI Global?
Kenapa Perlindungan Data Jadi Satu-satunya Jaminan?
Perlindungan data memang menjadi tulang punggung strategi ini — dan ini bukan kebetulan. Kanada sedang berada di persimpangan hukum: Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi dan Dokumen Elektronik (PIPEDEDA) masih berlaku sejak 2000, sementara revisi besar yang diusulkan pada 2022 belum disahkan. Dalam konteks itu, 'AI for All' justru mengisi celah regulasi dengan pendekatan defensif: memperkuat hak individu atas data, bukan membangun kapasitas nasional untuk menghasilkan model AI sendiri. Ini berarti pemerintah memilih mengatur bagaimana data digunakan, bukan siapa yang memilikinya atau di mana pelatihan model dilakukan.
Menurut Engadget, pendekatan ini mencerminkan realitas politik Kanada pasca-kebocoran data massal di Health Canada tahun 2021 — insiden yang memicu kehilangan kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah mengelola teknologi canggih. Alih-alih membangun kepercayaan lewat transparansi teknis, strategi ini membangunnya lewat jaminan prosedural: audit, notifikasi, dan hak penghapusan. Tapi jaminan prosedural tak cukup ketika algoritma pengambil keputusan di kementerian kesehatan atau imigrasi tetap tertutup sebagai 'black box' komersial.
Baca juga: Uber dan Wayve Uji Robotaxi di London, Bukan di San Francisco
Di lapangan, ini berarti kota-kota seperti Montreal atau Vancouver harus memilih antara menggunakan platform AI asing yang sudah teruji — tapi tak bisa dimodifikasi — atau mengembangkan solusi lokal dari nol, tanpa dukungan infrastruktur komputasi nasional. Tak heran jika survei Canadian Digital Adoption Index 2023 menunjukkan bahwa hanya 12% UMKM Kanada yang menggunakan AI secara mandiri; selebihnya mengandalkan layanan pihak ketiga berbasis langganan bulanan.
Kanada bukan pertama kali menghadapi dilema ini. Pada 2008, program 'Digital Canada 150' juga menjanjikan akses universal ke broadband — tapi gagal karena tidak mengatur kepemilikan infrastruktur. Hasilnya: 68% jaringan fiber optik nasional kini dikuasai dua perusahaan swasta, dan harga langganan internet di Kanada termasuk tertinggi di OECD. Sejarah ini mengingatkan: tanpa kontrol atas fondasi teknologi — baik data maupun komputasi ; strategi 'untuk semua' akan berakhir sebagai 'untuk beberapa penyedia layanan'.