Lebih dari 12 juta kali tayang dalam 72 jam pertama — angka itu bukan dari kampanye politik atau trailer film blockbuster, melainkan dari sebuah iklan komersial Google Workspace berdurasi 45 detik yang menampilkan Benjamin Franklin mengirim pesan instan ke Thomas Jefferson di tahun 1776. Dilansir The Verge, video ini memicu gelombang kritik karena menggabungkan sejarah Amerika Serikat dengan antarmuka modern tanpa menyentuh konteks kekuasaan, eksklusi, dan kekerasan struktural yang membentuk dokumen-dokumen pendiri negara itu.
Apa yang Dihilangkan dari 'Group Project, but make it 1776'?
Iklan itu membuka dengan kalimat: 'Group project, but make it 1776'. Lalu muncul adegan Franklin mengetik lewat ponsel Android fiktif, Jefferson mengambil foto naskah tulisan tangan lalu mengunggahnya ke Google Docs, dan Gemini secara ajaib mentranskripsinya. Tidak ada satu pun frame yang menunjukkan bahwa Jefferson sendiri adalah pemilik budak, atau bahwa Declaration of Independence tidak pernah menyertakan suara perempuan, orang kulit hitam, atau penduduk asli Amerika. Tidak ada catatan kecil di sudut layar: 'Draf ini disusun oleh 56 pria kulit putih berpendidikan tinggi, 39 di antaranya pemilik budak'. Iklan ini bukan hanya lucu — ia menghapus hierarki kekuasaan dari narasi teknologi kolaboratif.
Menurut The Verge, tim kreatif Google sengaja memilih nada ringan dan absurd untuk menarik generasi muda profesional. Namun efeknya justru kontraproduktif: ketika alat kolaborasi digital diposisikan sebagai penyeimbang sejarah, ia malah melegitimasi versi sejarah yang steril dan aman. Di Indonesia, kita kerap melihat pola serupa — misalnya ketika platform edukasi lokal menampilkan ilustrasi guru dan murid berkulit cerah di kelas ber-AC, padahal 68% sekolah dasar di Papua belum memiliki akses listrik stabil (data Kemendikbudristek 2023).
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Bagaimana AI Kolaboratif Memperkuat, Bukan Menghapus, Ketimpangan Struktural?
Ini bukan soal apakah Franklin akan pakai Google Meet atau Microsoft Teams. Ini soal bagaimana alat kolaborasi digital hari ini — yang dirancang dengan asumsi bandwidth tinggi, bahasa Inggris sebagai default, dan norma kerja kantoran Barat — justru memperlebar celah akses. Platform seperti Google Workspace tidak otomatis membuat rapat lebih inklusif. Justru, fitur 'suggestion mode' bisa memperkuat dominasi suara mayoritas, sementara transkripsi otomatis sering gagal mengenali aksen non-Amerika Serikat atau bahasa daerah. Di Jawa Tengah, uji coba Google Docs dengan guru SD di Kabupaten Wonosobo menunjukkan akurasi transkripsi lisan berbahasa Jawa hanya 41%, dibanding 92% untuk bahasa Inggris (laporan LP3M Universitas Sebelas Maret, 2024).
Yang lebih mengkhawatirkan: iklan semacam ini membangun harapan palsu. Ia menyiratkan bahwa masalah kolaborasi — baik dalam pembuatan konstitusi maupun penyusunan kurikulum sekolah — bisa diselesaikan dengan tools, bukan dengan transformasi sosial. Padahal, sejarah membuktikan bahwa Declaration of Independence lahir dari konflik, bukan konsensus; dari tekanan massa, bukan dari notulensi otomatis. Gemini tidak mencatat protes Boston Tea Party . Ia hanya mengatur jadwal rapat berikutnya.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Tren iklan teknologi yang meminang sejarah bukan baru. Tahun lalu, Meta menayangkan iklan 'Renaissance Reimagined', di mana Leonardo da Vinci mengedit lukisan Mona Lisa via Instagram Reels. Tapi Google kali ini berbeda: ia tidak hanya meminang masa lalu, tapi juga mengklaim bahwa masa lalu itu butuh teknologinya agar bisa 'berfungsi'. Narasi ini berbahaya karena menyamarkan fakta bahwa banyak sistem kolaborasi saat ini justru dibangun di atas infrastruktur yang mengabaikan keragaman — mulai dari desain keyboard QWERTY yang tak ramah aksara Jawa hingga algoritma penjadwalan yang mengabaikan waktu sholat atau jam istirahat petani.
Di tengah dorongan pemerintah Indonesia untuk adopsi AI dalam pelayanan publik, iklan seperti ini seharusnya menjadi alarm. Bukan karena ia lucu atau konyol — tapi karena ia menunjukkan cara industri teknologi global masih memandang 'kolaborasi' sebagai proses teknis, bukan sebagai praktik politik. Ketika alat kolaborasi tidak dirancang untuk mengakomodasi perbedaan bahasa, agama, status sosial, atau akses energi, maka ia bukan alat penyatuan — melainkan filter eksklusi yang halus.
Jadi, jika suatu hari nanti Kementerian Pendidikan membuat iklan serupa — misalnya 'Rapat Kurikulum Merdeka, tapi buatlah di 1945' — pertanyaannya bukan lagi apakah Soekarno akan klik 'Share Document'. Melainkan: siapa yang suaranya tidak muncul di kolom komentar? Dan siapa yang justru harus mengetik ulang seluruh draf karena sistem tidak mengenali aksara Bali atau Bugis?