Bagaimana cara mengukur luas lahan gambut di Kabupaten Kapuas Hulu dalam waktu tiga jam — tanpa helikopter, tanpa tim lapangan berhari-hari, dan tanpa anggaran belanja operasional sebesar Rp1,2 miliar per misi seperti yang dilaporkan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2022?
Jawabannya kini sedang diuji di langit Jawa Barat: melalui dua platform drone berbeda — ALAP-ALAP buatan dalam negeri dan Trinity F90+ impor asal Jerman — yang tengah menjalani uji terbang bersama oleh Pusat Riset Teknologi Dirgantara (PRTD) BRIN. Menurut Tempo Tekno, uji coba ini berlangsung sejak awal April 2024 di kawasan Bandung Utara, dengan fokus pada akurasi georeferensi, ketahanan baterai di kondisi lembap, dan integrasi data ke sistem pemetaan nasional.
ALAP-ALAP bukan nama kode sembarangan. Ini singkatan dari 'Aircraft for Low Altitude Photogrammetry – Advanced Platform', dikembangkan sejak 2021 oleh tim gabungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Universitas Gadjah Mada. Drone ini dirancang khusus untuk survei udara rendah di wilayah tropis: sayap berbentuk high-wing, daya tahan baterai 90 menit, dan kemampuan membawa kamera multispektral serta LiDAR ringan. Sementara Trinity F90+, meski impor, justru dipilih karena sudah memiliki sertifikasi EASA Class 1 dan pengalaman operasional di 17 negara ASEAN — termasuk Malaysia dan Filipina — dalam misi pemantauan deforestasi dan mitigasi bencana.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Kenapa ALAP-ALAP Belum Bisa Menggantikan F90+ Secara Langsung
Perbedaan utamanya bukan soal harga atau spesifikasi teknis semata, melainkan ekosistem pendukung. ALAP-ALAP memang bisa terbang selama 1,5 jam dan menghasilkan ortofoto resolusi 2 cm/pixel di ketinggian 120 meter — cukup untuk pemetaan desa atau pemantauan sawah. Namun, sistem kalibrasi otomatisnya masih bergantung pada ground control point (GCP) fisik yang harus dipasang manual di lapangan. Di daerah rawan banjir atau hutan primer seperti Kalimantan Tengah, penempatan GCP bisa memakan waktu dua hari. Trinity F90+, sebaliknya, menggunakan GNSS RTK onboard yang terintegrasi dengan stasiun referensi lokal — sehingga akurasi posisi absolutnya mencapai ±3 cm tanpa satu pun titik darat tambahan. Dilansir Tempo Tekno, tim BRIN mengakui bahwa ini menjadi celah kritis: 'Kita bisa bikin drone-nya, tapi belum punya infrastruktur navigasi presisi nasional yang merata.'
Ini bukan kekurangan teknis semata, melainkan persoalan arsitektur sistem. Untuk memanfaatkan potensi penuh ALAP-ALAP, Indonesia butuh minimal 300 stasiun CORS (Continuously Operating Reference Stations) tersebar dari Sabang sampai Merauke — saat ini baru ada 87 unit, sebagian besar terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Tanpa itu, drone lokal tetap akan 'terpaksa' mengandalkan metode survei konvensional sebagai pelengkap — bukan pengganti.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Apa yang Hilang dari Peta Digital Nasional Kita Saat Ini
Peta digital Indonesia saat ini masih mengandalkan 68% data satelit resolusi menengah (seperti Sentinel-2 dan Landsat), yang tidak mampu mendeteksi perubahan skala mikro: pembukaan lahan satu hektare di lereng Gunung Merapi, atau pergeseran garis pantai di Pulau Sumba sepanjang 2,3 meter per tahun. Data drone bisa mengisi celah itu — asal tersedia secara rutin, bukan hanya saat ada proyek khusus. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur frekuensi pembaruan peta dasar berbasis drone untuk instansi vertikal seperti Dinas Pertanian atau BNPB. Banyak daerah mengandalkan peta usang — seperti peta RTRW Kabupaten Banyuwangi yang masih menggunakan data 2017, padahal luas lahan sawahnya telah menyusut 14% sejak 2019 karena alih fungsi.
Uji terbang BRIN ini justru mengungkap sesuatu yang lebih mendasar: teknologi drone bukan solusi tunggal, melainkan komponen dalam rantai keputusan spasial. Kecepatan pengambilan gambar tak berarti apa-apa jika proses validasi, klasifikasi citra, dan integrasi ke sistem perencanaan daerah masih manual dan terfragmentasi. Di salah satu sesi uji coba di Cipatat, tim BRIN mencatat bahwa waktu pemrosesan data dari 120 km² area survei memakan 17 jam — bukan karena perangkat lunaknya lambat, melainkan karena format data belum seragam antara BIG, BPS, dan Dinas Lingkungan Hidup setempat.
Rangkuman dampak langsung dari uji terbang ini jelas: pertama, ALAP-ALAP membuktikan bahwa kapasitas desain drone nasional sudah matang, tapi belum siap beroperasi mandiri dalam skala nasional tanpa infrastruktur pendukung yang paralel. Kedua, Trinity F90+ menunjukkan standar operasional yang bisa langsung diterapkan — namun ketergantungan pada teknologi impor tetap menghadirkan risiko keterbatasan akses layanan purna jual dan adaptasi terhadap kondisi cuaca ekstrem di Papua atau NTT. Ketiga, dan yang paling penting, uji coba ini memaksa semua pemangku kepentingan — dari BRIN hingga dinas kabupaten ; untuk mulai berbicara dalam bahasa yang sama: bukan soal 'drone canggih', tapi soal 'pembaruan peta dasar tiap tiga bulan' dan 'akurasi posisi absolut di bawah 5 cm'. Itulah yang sebenarnya sedang diuji di langit Bandung , bukan kemampuan terbang, tapi kemauan bertransformasi.