Bagaimana jika satu aplikasi dompet digital di Jakarta bisa langsung membayar kopi di Tokyo atau bayar taksi di Kuala Lumpur — tanpa biaya konversi, tanpa delay, dan tanpa perlu daftar ulang?
Jawabannya mungkin bukan lagi soal 'jika', tapi 'kapan'. National Payments Corporation of India (NPCI) sedang mempercepat ekspansi sistem pembayaran instan Unified Payments Interface (UPI) ke tiga negara baru: Jepang, Malaysia, dan Bahrain. Dilansir TechInAsia, langkah ini tidak hanya ekspansi geografis biasa — tapi juga upaya sistematis membangun infrastruktur pembayaran lintas batas yang berbasis open API, real-time, dan tanpa perantara bank sentral sebagai pengatur utama.
UPI saat ini sudah aktif di sembilan negara, termasuk Singapura, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Di Singapura, integrasi dengan PayNow memungkinkan transfer instan antar-warga India dan Singapura dalam hitungan detik. Di Prancis, UPI bekerja sama dengan sistem pembayaran nasional Lydia dan digunakan oleh komunitas pekerja migran India serta turis. Namun, penetrasi ke Jepang dan Malaysia justru lebih strategis: dua negara dengan ekosistem fintech matang namun belum punya standar pembayaran lintas batas yang terbuka dan interoperabel.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
Apa yang Hilang dari Kolaborasi BI–LinkAja–QRIS?
Di Indonesia, Bank Indonesia telah membangun QRIS sejak 2019 sebagai standar nasional pembayaran kode QR. LinkAja, GoPay, dan DANA wajib mengadopsinya. Tapi QRIS tidak dirancang untuk ekspor — tidak punya mekanisme routing lintas negara, tidak terhubung ke sistem kliring internasional, dan tidak menggunakan protokol open API seperti UPI. NPCI justru membangun UPI sebagai platform teknis yang bisa diadopsi negara lain lewat lisensi teknologi, bukan hanya kerja sama bilateral. Artinya, Malaysia atau Jepang bisa mengadopsi inti arsitektur UPI lalu menyesuaikan regulasi lokalnya — sementara QRIS tetap terkunci dalam ruang lingkup domestik.
Nyataanya, Indonesia belum memiliki skema serupa. Tak ada roadmap resmi dari BI untuk mengubah QRIS menjadi sistem yang bisa terhubung ke UPI, PayNow, atau SEPA Instant Credit Transfer. Padahal, jumlah WNI di Jepang mencapai 23.000 orang (data KBRI Tokyo 2023), dan di Malaysia lebih dari 150.000 — mayoritas pekerja migran yang butuh transfer cepat dan murah. Saat ini mereka masih mengandalkan layanan seperti Western Union atau Xoom, dengan biaya rata-rata 4–7% per transaksi.
Baca juga: Stripe Masuk Singapura: Apa Artinya untuk UMKM Indonesia?
Kenapa UPI Bisa Menjangkau Jepang, Tapi QRIS Belum ke Singapura?
Perbedaan krusial terletak pada desain arsitektur. UPI dibangun di atas infrastruktur bank sentral India (RBI), tapi dikembangkan secara independen oleh NPCI sebagai entitas nirlaba yang terbuka untuk kolaborasi teknis dengan pihak ketiga. Platform ini menyediakan API publik, dokumentasi teknis lengkap, dan skema sertifikasi bagi penyedia layanan pembayaran asing. Sementara QRIS adalah standar teknis yang dikeluarkan BI, tetapi implementasinya sepenuhnya diserahkan ke penyedia dompet digital — tanpa mekanisme teknis untuk menghubungkan ke sistem luar.
TechInAsia mencatat bahwa NPCI bahkan telah menjalin MoU dengan Bank Sentral Jepang (BOJ) dan Bank Sentral Malaysia (BNM) untuk uji coba integrasi teknis. BI belum menandatangani MoU teknis serupa dengan BOJ atau BNM — hanya nota kesepahaman umum tentang kerja sama pembayaran digital. Ini bukan soal kemampuan teknis, melainkan pilihan kebijakan: apakah ingin sistem pembayaran nasional menjadi bagian dari ekosistem global, atau tetap menjadi zona tertutup yang aman tapi terisolasi.
Indonesia memang unggul dalam adopsi pembayaran digital — 68% populasi dewasa pernah menggunakan dompet digital (Bank Indonesia, Laporan Statistik Sistem Pembayaran 2023). Tapi dominasi pasar oleh tiga penyedia — GoPay, OVO, dan LinkAja ; justru menghambat inovasi interoperabilitas. Mereka bersaing di level layanan akhir, bukan di level infrastruktur dasar. UPI berhasil karena semua bank dan fintech di India terpaksa terhubung ke satu pusat routing , sesuatu yang belum terjadi di Indonesia, meski QRIS sudah ada.
Rangkuman dampak langsung dari ekspansi UPI ke Jepang dan Malaysia adalah: pertama, tekanan bertambah bagi BI untuk mempercepat interkoneksi QRIS dengan sistem regional; kedua, peluang nyata bagi startup fintech Indonesia untuk mengembangkan solusi bridging antara QRIS dan UPI — bukan sebagai pesaing, tapi sebagai enabler teknis. Ketiga, risiko nyata bagi LinkAja dan GoPay jika tidak segera menawarkan akses lintas batas: konsumen akan beralih ke aplikasi India seperti PhonePe atau Paytm yang sudah mendukung pembayaran di luar negeri. UPI bukan sekadar alat bayar — ia adalah protokol pembayaran masa depan yang sedang ditulis ulang di luar Silicon Valley.