Di sebuah gudang logistik di Cikarang yang baru saja mengadopsi sistem pemantauan emisi berbasis AI, teknisi muda bernama Rani menekan tombol 'verifikasi otomatis' di layar tablet. Dalam 12 detik, sistem mengidentifikasi kebocoran metana dari pipa pendingin — sesuatu yang dulu membutuhkan dua hari inspeksi manual. Ini bukan demo laboratorium. Ini adalah dampak nyata dari Verdye, platform analisis karbon milik UltraGreen.ai, yang kini mulai masuk ke rantai pasok Indonesia lewat jalur tidak langsung: melalui klien regional di Filipina dan Malaysia.
Verdye dan IC-Flow: Dua Sistem yang tidak hanya Produk Ekspor
UltraGreen.ai, startup lingkungan berbasis di Singapura, baru mengumumkan pertumbuhan laba sebesar 45% untuk semester pertama 2024. Angka ini bukan hasil akuisisi besar atau suntikan modal ventura, tapi juga efek langsung dari dua persetujuan regulasi yang dirilis dalam waktu berdekatan: Verdye di Filipina dan IC-Flow Imaging System V2 di Malaysia. Kedua sistem itu bukan alat pengukur emisi biasa. Verdye adalah platform berbasis cloud yang mengintegrasikan data sensor IoT, citra satelit, dan model prediktif untuk menghitung jejak karbon operasional perusahaan secara real-time. IC-Flow V2 justru lebih spesifik: sistem pencitraan berbasis AI yang mendeteksi kebocoran gas industri dengan resolusi sub-milimeter — kemampuan yang belum dimiliki satu pun produk lokal di ASEAN.
Dilansir TechInAsia, persetujuan di Manila dan Kuala Lumpur tidak hanya stempel administratif. Di Filipina, Verdye harus melewati uji ketahanan data oleh Bangko Sentral ng Pilipinas karena akan dipakai oleh bank komersial dalam penilaian risiko iklim kredit usaha. Di Malaysia, IC-Flow V2 disertifikasi oleh Department of Occupational Safety and Health (DOSH) sebagai alat wajib bagi pabrik kimia berisiko tinggi — artinya, adopsinya bersifat mandatory, bukan voluntary.
Baca juga: LG Uplus dan OptAI Uji Token AI untuk Efisiensi Layanan
Bagaimana Regulasi ASEAN Jadi Jalur Masuk ke Indonesia?
UltraGreen.ai belum mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Indonesia. Namun, produknya sudah digunakan di sini — secara tidak langsung. Sejumlah perusahaan logistik multinasional berbasis di Jakarta, seperti PT JNE Express dan PT Wahana Prestasi Logistik, menggunakan Verdye melalui kantor regional mereka di Manila. Mereka mengandalkan laporan karbon dari sistem tersebut untuk memenuhi syarat pelaporan ESG ke kantor pusat di Singapura dan Eropa.
Inilah celah strategis yang jarang dibahas: regulasi di negara tetangga justru menjadi gerbang masuk teknologi hijau ke pasar Indonesia. Berbeda dengan skema lisensi langsung, pendekatan ini menghindari hambatan birokrasi panjang di KLHK dan tidak perlu menunggu revisi Peraturan Menteri LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca. Alih-alih menunggu aturan turunan, UltraGreen.ai memanfaatkan arus data lintas batas yang sudah ada — dan Indonesia, sebagai bagian dari rantai pasok global, ikut terbawa arusnya.
Baca juga: Bolttech dan Bold Penguin Bentuk Aliansi Asuransi Global Berbasis AI
TechInAsia mencatat bahwa UltraGreen.ai kini aktif bermitra dengan tiga penyedia infrastruktur cloud lokal di Indonesia, meski tanpa nama resmi. Artinya, data karbon klien Indonesia tidak selalu dikirim ke server Singapura — sebagian diproses di pusat data di Batam dan Surabaya. Ini bukan hanya soal latensi, tapi juga juga respons terhadap UU PDP yang mulai ditegakkan sejak 2023. Platform seperti Verdye kini harus menjawab pertanyaan sensitif: siapa pemilik data emisi perusahaan? Apakah itu perusahaan pengguna, regulator nasional, atau penyedia teknologi asing?
adopsi tak langsung ini menciptakan ketimpangan transparansi. Klien di Filipina bisa mengakses laporan karbon harian dengan dashboard publik yang diverifikasi oleh otoritas keuangan setempat. Di Indonesia, laporan serupa justru tidak muncul di situs KLHK atau laporan keberlanjutan publik perusahaan — karena sistemnya bukan bagian dari ekosistem pelaporan nasional. Data ada, tapi tidak terlihat oleh publik.
Pertumbuhan 45% laba UltraGreen.ai bukan cerita tentang teknologi canggih semata. Ini adalah cerminan bagaimana regulasi lingkungan di ASEAN sedang berubah dari instrumen pengawasan menjadi infrastruktur bisnis — tempat standar teknis, prosedur audit, dan bahkan format laporan mulai menjadi komoditas yang bisa dijual, diimpor, dan diintegrasikan lintas yurisdiksi. Untuk Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap mengadopsi teknologi hijau, tapi apakah kita siap menentukan siapa yang mengendalikan data iklim perusahaan kita — regulator nasional, klien multinasional, atau startup Singapura yang baru saja dapat izin di Manila dan Kuala Lumpur?