Bagaimana sebuah startup yang dibangun di atas janji transparansi, keberlanjutan, dan keadilan konsumen justru bisa membiarkan praktik manipulatif berlangsung selama berbulan-bulan tanpa intervensi?
Jawabannya terletak pada celah antara citra publik dan mekanisme operasional nyata. Phia, platform belanja berbasis AI yang didirikan oleh Phoebe Gates—putri Bill Gates—dan Sophia Kianni, aktivis iklim berusia 21 tahun, kini menghadapi tuduhan serius: melakukan 'cookie stuffing' secara sistematis. Istilah teknis ini merujuk pada penempatan cookie pelacakan tanpa persetujuan pengguna untuk mencuri komisi afiliasi dari toko-toko mitra. Menurut TechCrunch Startups, praktik ini telah berlangsung selama 'beberapa bulan' sebelum terungkap; dan diketahui oleh para pendiri sejak awal.
Tidak seperti skandal data besar lainnya yang muncul akibat kebocoran eksternal atau audit pihak ketiga, kasus Phia bersumber dari laporan internal yang bocor ke media. Dilansir TechCrunch Startups, tim teknis dan manajemen produk sempat mengangkat isu ini dalam rapat Q3 2023, namun tidak ada tindakan korektif yang diumumkan secara publik maupun diterapkan secara ketat. Yang lebih mengkhawatirkan: dua pendiri—yang kerap tampil di panggung global sebagai wajah generasi baru startup beretika—tidak mengambil langkah publik hingga tekanan media memuncak pekan lalu.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
Apa yang Hilang dari 'Startup Beretika' Versi Media
Kisah Phia bukan tentang kegagalan teknis semata, melainkan kegagalan narasi. Di tengah gelombang startup yang mengklaim 'purpose-driven', banyak investor dan media justru mengabaikan indikator operasional konkret—seperti struktur insentif tim pemasaran, protokol audit afiliasi, atau kebijakan penghapusan cookie otomatis. Phia menawarkan fitur 'carbon footprint tracker' untuk setiap pembelian dan kampanye kolaborasi dengan organisasi lingkungan. Namun, di balik itu, sistem afiliasinya menggunakan redirect berantai melalui domain pihak ketiga—praktik yang secara luas dianggap melanggar pedoman Google Ads dan standar IAB Transparency & Consent Framework.
Yang mengejutkan bukan hanya kelangsungan praktiknya, tapi juga durasi kebisuan. Dalam industri startup, dua bulan adalah waktu cukup untuk menjalankan tiga siklus uji A/B, merevisi kebijakan privasi, dan mengeluarkan pernyataan transparansi. Fakta bahwa Phia tidak melakukannya—meski didukung dana awal $12 juta dari Sequoia Capital dan akses langsung ke jaringan influencer global—menunjukkan prioritas yang bergeser: dari integritas proses ke kecepatan pertumbuhan metrik permukaan.
Baca juga: Stripe Masuk Singapura: Apa Artinya untuk UMKM Indonesia?
Siapa yang Benar-Benar Terlindungi oleh 'Kebijakan Privasi' Phia?
Di halaman kebijakan privasi Phia, tertulis jelas: 'Kami tidak menjual data pribadi Anda.' Tapi tidak disebutkan bahwa platform ini mengirimkan 17 request tracking ke domain eksternal setiap kali pengguna membuka halaman produk—termasuk ke jaringan afiliasi yang tidak terdaftar dalam daftar partner resmi. Ini bukan soal kekurangan teknis, melainkan pilihan desain: memprioritaskan komisi afiliasi daripada kontrol pengguna atas jejak digitalnya.
Ironisnya, Sophia Kianni pernah menyampaikan pidato di COP27 tentang 'digital colonialism'—istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan bagaimana platform teknologi Barat mengeksploitasi data pengguna Global South tanpa transparansi. Kini, model bisnis Phia justru memperkuat pola yang sama: mengumpulkan jejak perilaku konsumen Indonesia, Vietnam, dan Nigeria melalui cookie berlebihan, lalu mengonversinya menjadi komisi dari e-commerce lokal—tanpa mekanisme opt-in eksplisit atau pelaporan dampak.
Di Indonesia sendiri, praktik serupa pernah diuji di OJK dan Kominfo pada 2022: 68% aplikasi belanja lokal yang diuji mengandung tracking library tanpa izin eksplisit. Namun, Phia—yang aktif di pasar Asia Tenggara sejak Q2 2024—tidak masuk dalam daftar pemantauan tersebut karena statusnya sebagai 'startup asing berizin Singapura'. Celah regulasi ini memungkinkan platform seperti Phia beroperasi tanpa audit lokal, meski basis penggunanya mayoritas berada di luar yurisdiksi Singapura.
Rangkuman dampak langsung dari skandal ini jelas: reputasi Phia sebagai startup beretika telah rusak, mitra e-commerce mulai meninjau ulang perjanjian afiliasi, dan investor Sequoia Capital mengeluarkan pernyataan internal yang meminta 'penilaian ulang terhadap governance model'. Yang paling krusial: konsumen—terutama generasi muda yang memilih Phia karena nilai-nilai yang dijanjikan—kini harus mempertanyakan ulang: apakah 'startup beretika' masih bisa dipercaya, jika audit internalnya tak pernah transparan dan tanggapannya terhadap pelanggaran justru lambat?
