"Cleantech di Asia Tenggara bukan lagi soal niat baik — ini sudah jadi arena kompetisi modal, talenta, dan kebijakan yang ketat." Kalimat itu membuka laporan terbaru TechInAsia berjudul Mapping SEA's Leading Cleantech Players, yang dirilis awal Mei 2024. Laporan itu tidak hanya daftar nama, tapi juga peta strategis yang mengungkap ketimpangan struktural: dari distribusi geografis hingga ketergantungan pada pendanaan asing.
Indonesia di Posisi Ketiga — Tapi dengan Celah Besar
TechInAsia mengidentifikasi 42 startup cleantech aktif di enam negara ASEAN — Singapura (18), Vietnam (9), Thailand (6), Malaysia (4), Filipina (3), dan Indonesia (2). Ya, hanya dua: CarbonEthics dan Hara. Namun, jika dimasukkan perusahaan yang baru keluar dari program akselerator seperti Greentech Accelerator oleh BUMN Pertamina, jumlahnya naik menjadi tiga. Itu pun masih jauh di bawah Singapura, yang tidak hanya mendominasi jumlah startup, tetapi juga menampung 65% dari total dana ventura cleantech regional sejak 2020 — menurut data yang dikumpulkan TechInAsia dari PitchBook dan Tracxn.
Yang lebih mencolok bukan hanya kuantitas, melainkan fokus teknologi. Startup Singapura mayoritas bermain di layer infrastruktur cerdas: sistem manajemen energi berbasis AI untuk gedung komersial, platform digitalisasi rantai pasok karbon, dan solusi carbon accounting otomatis. Sementara dua startup Indonesia masih berada di lapisan operasional langsung: CarbonEthics mengembangkan material bioplastik dari limbah kelapa, dan Hara fokus pada verifikasi emisi di sektor pertanian skala mikro. Keduanya penting, tetapi belum menyentuh lapisan sistemik — seperti integrasi data iklim ke dalam keputusan keuangan atau regulasi pasar karbon nasional.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
Investor Asing Mengisi Celah yang Tak Ditutup Regulator Lokal
Dilansir TechInAsia, 78% pendanaan cleantech di ASEAN berasal dari investor lintas batas: Sequoia Capital India, Temasek, dan Climate Investment Funds mendominasi putaran Seri A dan B. Di Indonesia, tidak ada dana iklim nasional yang beroperasi secara mandiri dan transparan — berbeda dengan Thailand yang telah meluncurkan Thailand Climate Fund sejak 2022, atau Vietnam yang mengalokasikan 20% dari dana pemulihan pasca-pandemi untuk proyek hijau.
Ini bukan kebetulan. Regulasi iklim di Tanah Air masih bersifat instruksional: Peraturan Menteri ESDM No. 11/2023 tentang Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) belum diikuti aturan turunan yang mengikat sektor swasta. Tidak ada insentif pajak spesifik untuk investasi cleantech, tidak ada mekanisme pengakuan kredit karbon domestik yang diakui pasar global, dan belum ada standar teknis wajib untuk pelaporan emisi bagi UMKM — padahal 62% emisi nasional berasal dari sektor usaha kecil dan menengah, menurut KLHK 2023.
Baca juga: Stripe Masuk Singapura: Apa Artinya untuk UMKM Indonesia?
Ketika regulator menunda, pasar mengisi celah — tapi dengan harga tinggi. Investor asing meminta return lebih cepat, sehingga startup lokal dipaksa fokus pada ekspor solusi daripada membangun pasar dalam negeri. CarbonEthics, misalnya, 80% produknya diekspor ke Jepang dan Korea Selatan, bukan didistribusikan ke UMKM pengrajin di Jawa Tengah. Ini menciptakan paradoks: teknologi hijau dibuat di Indonesia, tetapi manfaat ekonominya justru dinikmati negara lain.
Padahal, potensi pasar domestik sangat besar. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 47 juta rumah tangga masih mengandalkan elpiji subsidi, sementara solusi kompor listrik berbasis energi terbarukan belum tersedia secara masif. Demikian pula, 12 juta hektare lahan kritis membutuhkan teknologi restorasi berbasis sensor dan AI — bukan hanya bibit pohon. Tapi tanpa kerangka kebijakan yang jelas, startup lokal kesulitan menjangkau segmen itu secara berkelanjutan.
Sejarah pernah mengingatkan kita. Pada awal 2000-an, ketika industri telekomunikasi Indonesia sedang memasuki era deregulasi, banyak startup lokal gagal bersaing karena tak ada insentif untuk pengembangan teknologi lokal — sehingga pasar akhirnya dikuasai operator asing dan vendor perangkat keras impor. Kini, di sektor cleantech, risiko serupa muncul: bukan kehilangan pasar, tapi kehilangan kendali atas arah transisi energi nasional. Bedanya, kali ini taruhannya bukan hanya ekonomi, tapi kedaulatan iklim.