Bagaimana jika karya Anda — novel yang ditulis selama tiga tahun, esai di jurnal ilmiah, atau kumpulan puisi yang diterbitkan kecil-kecilan — tiba-tiba jadi bahan pelatihan model bahasa tanpa izin dan tanpa kompensasi? Itulah realitas yang baru saja diakui secara hukum oleh Anthropic, startup AI asal AS, lewat kesepakatan senilai $1,5 miliar dengan pihak pemegang hak cipta.
Apa yang Masuk dalam Daftar 500.000 Judul?
Kesepakatan ini mencakup sekitar 500.000 judul buku, artikel, dan karya sastra dari penulis, penerbit, serta ahli waris — jumlah yang nyaris setara dengan seluruh katalog Perpustakaan Nasional RI (yang berisi 487.000 judul cetak hingga 2023). Yang mengejutkan: tidak semua karya itu populer atau bestseller. Banyak di antaranya adalah monograf akademik, buku pelajaran sekolah, dan karya sastra daerah yang terbit di penerbit independen. Artinya, Anthropic tidak hanya mengambil data dari 'karya unggulan', tapi juga dari lapisan bawah ekosistem literasi — tempat mayoritas penulis Indonesia berada.
Dilansir TechInAsia, settlement ini merupakan salah satu skema kompensasi paling luas dalam sejarah litigasi AI-hak cipta. Berbeda dengan gugatan sebelumnya yang fokus pada pelanggaran spesifik (seperti kasus New York Times vs OpenAI), Anthropic memilih pendekatan proaktif: mengakui bahwa pelatihan model bahasa modern memang bergantung pada materi berhak cipta — dan bahwa sistem hukum saat ini belum cukup kuat untuk melindungi pencipta kecil.
Baca juga: LG Uplus dan OptAI Uji Token AI untuk Efisiensi Layanan
Kenapa Penulis Indonesia Belum Punya Jalur Serupa?
Di Indonesia, tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan penulis individu mengajukan klaim kolektif atas penggunaan karyanya oleh model bahasa. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tidak mengatur eksplisit soal pelatihan AI, apalagi soal 'fair use' versi digital. Bahkan penerbit besar seperti Gramedia atau Mizan belum mengeluarkan panduan internal tentang lisensi data pelatihan AI. Sementara itu, Anthropic sudah membentuk tim khusus bernama 'Copyright Stewardship Group' yang bekerja langsung dengan agen hak cipta di 12 negara — termasuk Jepang dan Korea Selatan, tapi belum Indonesia.
Menurut TechInAsia, proses verifikasi klaim dalam settlement ini memakan waktu rata-rata 47 hari per aplikasi, dengan sistem otomatis yang bisa memverifikasi kepemilikan hak cipta lewat ISBN, DOI, dan catatan arsip nasional. Di sini, kelemahan struktural Indonesia terlihat jelas: hanya 12% dari buku terdaftar di Perpustakaan Nasional memiliki ISBN resmi, dan kurang dari 5% karya sastra daerah memiliki DOI atau metadata digital yang standar. Tanpa infrastruktur data yang andal, penulis lokal tak akan lolos verifikasi — bahkan jika mereka tahu haknya dilanggar.
Baca juga: Bolttech dan Bold Penguin Bentuk Aliansi Asuransi Global Berbasis AI
Padahal, riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2022 menunjukkan bahwa 68% konten bahasa Indonesia di dataset publik seperti OSCAR dan Common Crawl berasal dari situs web pemerintah, blog pribadi, dan forum diskusi — bukan dari buku ber-ISBN. Artinya, banyak karya yang justru paling rentan dieksploitasi oleh model bahasa justru tidak masuk dalam daftar 'eligible titles' Anthropic karena tidak terdaftar formal.
Yang lebih krusial: settlement ini tidak mengubah prinsip dasar pelatihan AI. Anthropic tetap berhak menggunakan karya yang tidak masuk dalam daftar 500.000 judul — asalkan tidak diklaim secara individual. Ini berarti penulis yang tidak aktif mengurus registrasi hak cipta, atau yang karyanya tersebar di media sosial tanpa watermark, tetap berisiko tinggi. Di Indonesia, di mana hanya 0,3% penulis yang pernah mendaftarkan hak cipta ke DJKI, celah ini justru menjadi jurang yang sangat lebar.
mirip dengan era awal internet tahun 2000-an. Saat Google Books mulai memindai jutaan buku tanpa izin, penulis dan penerbit AS sempat menuntut — dan akhirnya mendapat kompensasi lewat settlement serupa pada 2011. Tapi di Indonesia, tidak ada gugatan serupa. Bahkan ketika Kompas dan Tempo mengungkap praktik scraping konten berita lokal oleh platform AI asing pada 2023, tidak ada satu pun surat teguran resmi dari DJKI atau Kemenkumham. Anthropic kini membayar $1,5 miliar bukan karena kalah di pengadilan, tapi karena memilih mengakui tanggung jawab — sesuatu yang belum pernah terjadi di ekosistem kreatif Indonesia.