Di sebuah ruang kontrol di San Diego, layar besar menampilkan simulasi serangan drone berkecepatan tinggi yang diintersepsi oleh sistem otomatis dalam waktu kurang dari dua detik. Tidak ada pilot manusia di sana — hanya algoritma, sensor canggih, dan perintah eksekusi yang dikirim dari pusat komando berbasis cloud. Di balik tampilan itu, tersembunyi satu nama: Anduril Industries. Bukan perusahaan pertahanan klasik seperti Lockheed Martin atau Raytheon, melainkan startup teknologi yang lahir dari kegelisahan mantan pendiri Palantir soal ketertinggalan AS dalam perang masa depan.
Bagaimana Startup Bisa Menggantikan Kontraktor Pertahanan Berusia 70 Tahun?
Valuasi Anduril melonjak menjadi US$61 miliar pada Mei 2024 — dua kali lipat dari posisi sebelumnya — setelah mengumpulkan US$5 miliar dalam satu putaran pendanaan. Angka ini tidak hanya refleksi antusiasme investor, tapi juga sinyal kuat bahwa struktur industri pertahanan global sedang bergeser secara mendasar. Perusahaan yang didirikan pada 2017 ini tidak menjual pesawat tempur atau rudal balistik; mereka menjual platform perang digital bernama Lattice, sistem operasi militer berbasis AI yang mengintegrasikan drone, radar, sonar, dan senjata otonom dalam satu jaringan tunggal. Dilansir TechInAsia, pendanaan tersebut merupakan salah satu putaran terbesar dalam sejarah perusahaan pertahanan swasta di luar jalur konvensional.
Yang membuat Anduril berbeda bukan hanya teknologinya, tapi juga cara kerjanya. Mereka memakai siklus pengembangan perangkat lunak — build, test, deploy — dalam hitungan minggu, bukan tahun. Sementara kontraktor tradisional butuh rata-rata 8–12 tahun untuk menghadirkan sistem baru ke medan tempur, Anduril bisa mengirim versi beta ke pangkalan Angkatan Darat AS dalam 90 hari. Ini bukan tentang kecepatan semata, tapi tentang kemampuan beradaptasi: sistem Lattice bisa diperbarui via over-the-air seperti smartphone, bukan dibongkar di bengkel militer.
Baca juga: Neural Drive Potong Biaya Alat Komunikasi Bantu 90% Tanpa Operasi
Apa yang Hilang dari Rencana Belanja Pertahanan Indonesia?
Di Indonesia, anggaran pertahanan 2024 mencapai Rp143,2 triliun — naik 6,2% dari tahun lalu. Namun, alokasi untuk riset dan pengembangan teknologi pertahanan masih di bawah 3% dari total anggaran. Bandingkan dengan AS, di mana Pentagon mengalokasikan lebih dari US$14 miliar hanya untuk program software acquisition dan AI-enabled warfare pada 2023. Anduril tidak menunggu tender pemerintah; mereka membangun produk dulu, lalu membuktikan efektivitasnya di medan nyata — termasuk dalam uji coba bersama Angkatan Laut AS di Pasifik Barat awal tahun ini.
TechInAsia mencatat bahwa Anduril kini bekerja sama dengan lebih dari 15 lembaga pertahanan AS, termasuk Special Operations Command dan Space Force.: 40% dari tim rekayasa mereka adalah mantan insinyur Google, SpaceX, dan Tesla — bukan lulusan akademi militer atau insinyur pertahanan konvensional. Ini menunjukkan pergeseran talenta: kekuatan pertahanan masa depan tidak lagi diukur dari jumlah tank atau kapal perang, tapi dari jumlah engineer AI yang bisa menulis kode untuk sistem senjata otonom.
Baca juga: Stripe Masuk Singapura: Apa Artinya untuk UMKM Indonesia?
Di Tanah Air, upaya lokal seperti PT LEN Industri atau BPPT memang telah mengembangkan sistem radar dan kendali udara, tetapi belum ada platform terbuka yang mengintegrasikan sensor, komputasi edge, dan kecerdasan buatan dalam arsitektur modular seperti Lattice. Padahal, ancaman nyata seperti pelanggaran wilayah maritim atau serangan drone tak berawak justru membutuhkan respons cepat — bukan prosedur pengadaan yang melibatkan lima tingkat persetujuan dan tiga tahun proses tender.
Yang mengejutkan: Anduril tidak memiliki pabrik manufaktur skala besar. Mereka mengandalkan jaringan mitra produksi di seluruh AS — mulai dari pabrik cetak 3D di Austin hingga fasilitas perakitan drone di Oregon. Model ini memungkinkan mereka mengurangi biaya produksi hingga 60% dibanding kontraktor tradisional, sekaligus mempercepat iterasi desain. Artinya, kekuatan pertahanan modern tidak lagi dibangun di galangan kapal atau hanggar pesawat, tapi di laboratorium AI dan pusat data terenkripsi.
Fakta tambahan yang mengejutkan: Anduril telah mengajukan lebih dari 200 paten teknologi sejak 2019 — 78% di antaranya terkait algoritma deteksi ancaman real-time dan sistem koordinasi swarm drone. Tidak satu pun paten itu diajukan di Indonesia, meskipun negara ini memiliki 12 juta lulusan STEM aktif dan 200+ inkubator teknologi. Itu bukan kebetulan, tapi cerminan dari prioritas kebijakan: kita masih membeli sistem pertahanan sebagai barang jadi, bukan membangun kapasitas untuk menciptakan sistem itu sendiri.