"Kami tidak menunggu wartawan datang. Kami yang mengambil gambar, merekam suara, lalu mengirim ke media," ujar Rudi Hartono, warga Desa Muara Maung, saat pelatihan dokumentasi lingkungan di balai desa pada Mei 2024.
Apa yang Berubah dari Kamera Ponsel ke Platform Verifikasi
Sebelum 2023, laporan dampak lingkungan dari kawasan tambang di Merapi Barat sering terhambat oleh ketiadaan bukti visual yang bisa diverifikasi. Foto buram, rekaman suara tanpa lokasi pasti, atau video tanpa waktu kejadian membuat banyak redaksi ragu mempublikasikannya. Kini, warga Muara Maung menggunakan fitur bawaan ponsel Android — seperti geotag otomatis, metadata EXIF, dan perekam suara berkode waktu — untuk membangun jejak digital yang bisa dilacak. Mereka juga mengadopsi aplikasi open-source seperti Ushahidi versi lokal yang dimodifikasi oleh tim Komunitas Jurnalisme Warga Sumsel, agar bisa menyematkan laporan langsung ke peta interaktif kabupaten.
Dilansir Tempo Tekno, sejak peluncuran program 'Jurnalisme Warga Tambang' pada Februari 2023, lebih dari 47 laporan warga telah diverifikasi oleh tim independen dari Universitas Sriwijaya dan diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup Lahat. Tidak semua laporan itu berujung sanksi administratif — tapi 12 di antaranya memicu inspeksi mendadak oleh KLHK pada kuartal I–II 2024.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
tidak hanya Dokumentasi, Tapi Alat Negosiasi Lokal
Yang membedakan inisiatif ini dari proyek partisipatif biasa adalah fungsinya sebagai instrumen tawar-menawar. Saat warga melaporkan penurunan kualitas air sungai Batanghari akibat limpasan tailing, mereka tidak hanya mengunggah foto keruh dan hasil uji pH mandiri — tapi juga menyertakan catatan harian penggunaan air untuk irigasi selama 21 hari berturut-turut. Data itu kemudian dikompilasi menjadi infografis sederhana yang dibagikan dalam rapat koordinasi desa dengan manajemen PT Bumi Resources Minerals cabang Lahat.
Menurut Tempo Tekno, pendekatan ini mendorong perusahaan mengalokasikan Rp1,8 miliar dalam anggaran CSR 2024 khusus untuk pembangunan sistem filtrasi air desa — bukan sebagai bentuk kompensasi, tapi juga sebagai bagian dari kesepakatan teknis yang ditandatangani bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini pertama kalinya di Sumsel sebuah perjanjian CSR dirancang berbasis data lapangan warga, bukan hanya survei konsultan eksternal.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Perangkat keras yang digunakan tetap sederhana: ponsel Samsung Galaxy A14, tripod murah dari bambu, dan mikrofon eksternal seharga Rp125.000. Yang berubah adalah cara berpikir — dari 'mengadu' menjadi 'menyajikan bukti'. Tidak ada pelatihan AI berat, tapi warga belajar membedakan antara rekaman suara mesin bor yang berfrekuensi 85–92 dB (di atas ambang batas aman KLHK) dan suara alami hutan sekunder. Mereka juga dilatih memverifikasi keaslian foto dengan aplikasi InVID, yang bisa mendeteksi manipulasi timestamp dan lokasi.
Tantangan tetap ada. Sinyal internet di Merapi Barat masih terbatas — rata-rata hanya 2G di 60% wilayah desa, menurut data Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palembang 2023. Untuk itu, tim jurnalisme warga mengembangkan mekanisme 'offline-first': semua laporan disimpan lokal, lalu diunggah secara batch saat warga ke kantor kecamatan atau warung internet di Kota Lahat. Proses ini memakan waktu rata-rata 3–5 hari, tapi justru meningkatkan akurasi karena setiap laporan diverifikasi ulang sebelum upload.
inisiatif ini tidak bergantung pada donasi asing atau hibah besar. Anggaran pelatihan dan pemeliharaan server lokal berasal dari iuran sukarela warga (Rp5.000/bulan/orang) dan kontribusi 10% dari hasil panen kopi organik desa — komoditas baru yang mulai dikembangkan sejak lahan terdampak tambang dialihfungsikan. Model ini membuktikan bahwa kapasitas dokumentasi warga tidak harus mahal, asal didukung struktur lokal yang konsisten.
"Kami bukan ingin jadi wartawan profesional. Kami ingin suara kami masuk ke rapat dinas, bukan hanya ke grup WhatsApp desa," kata Siti Nurhaliza, guru SD Muara Maung sekaligus koordinator pelatihan jurnalisme warga. Kalimat itu tidak hanya retorika —, tapi juga ringkasan dari pergeseran nyata: dari korban yang diam, menjadi aktor yang mengatur ritme bukti.