Lebih dari 12 peptida yang belum pernah diuji pada manusia dalam uji acak terkontrol—termasuk tiga varian dalam apa yang disebut 'Wolverine stack'—baru saja direkomendasikan masuk ke daftar bahan baku (bulk list) oleh panel penasihat FDA. Keputusan ini bukan persetujuan obat, tapi langkah teknis yang membuka jalan legal bagi produsen untuk mengimpor, mencampur, dan menjualnya sebagai bahan aktif tanpa wajib membuktikan keamanan atau efikasi kepada konsumen akhir.
Siapa yang Menentukan 'Keamanan' Ketika Ilmuwan Disingkirkan?
Yang mengejutkan bukan hanya kelangkaan data klinis, tapi juga komposisi panel itu sendiri. Dilansir Wired, sejumlah anggota panel memiliki hubungan finansial langsung dengan perusahaan pengembang peptida—mulai dari konsultasi berbayar hingga kepemilikan saham minoritas. Satu anggota bahkan menjadi penasihat ilmiah untuk startup yang sedang menguji dua peptida dalam daftar rekomendasi. Tidak ada mekanisme transparansi publik yang mewajibkan pengungkapan konflik kepentingan dalam proses peninjauan daftar bahan baku—berbeda dengan prosedur persetujuan obat baru yang ketat.
Ini bukan pertama kali FDA menghadapi kritik soal kebijakan bulk list-nya. Namun kali ini, tekanan datang dari arah yang tak terduga: ekosistem influencer kesehatan. Joe Rogan, yang kerap menyebut dirinya 'pengguna eksperimental', telah memperkenalkan 'Wolverine stack'—kombinasi BPC-157, TB-500, dan selank—kepada jutaan pendengar podcast-nya sejak 2022. Data internal FDA menunjukkan lonjakan 400% dalam impor peptida ilegal ke AS antara 2021–2023, sebagian besar dikirim melalui kurir pribadi dengan deklarasi 'sampel laboratorium'.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Apa yang Hilang dari Daftar Bahan Baku FDA?
Daftar bahan baku FDA tidak memerlukan pembuktian keamanan jangka panjang, toksisitas organ spesifik, atau interaksi obat. Yang dibutuhkan hanya identifikasi kimia dan kemurnian minimal 95%. Artinya, sebuah peptida bisa lolos meski belum pernah diberikan pada manusia lebih dari dua minggu—dan meski studi hewan menunjukkan potensi gangguan fungsi hati pada dosis tinggi. Di Indonesia, Badan POM belum memiliki kategori serupa. Produk peptida yang masuk lewat jalur impor pribadi atau e-commerce lintas batas umumnya masuk sebagai 'kosmetik' atau 'suplemen kesehatan', padahal mekanisme kerjanya bersifat farmakologis—menarget reseptor spesifik di jaringan otot, saraf, dan sistem imun.
Baca juga: Peptida Baru dari Komputer Kuantum dan AI
Padahal, riset independen dari Universitas Gadjah Mada tahun lalu menemukan bahwa 68% sampel peptida impor yang diuji secara acak di pasaran daring Jakarta mengandung kontaminan logam berat melebihi ambang batas aman BPOM. Tiga dari lima sampel juga mengandung zat aktif tambahan yang tidak tercantum dalam label—termasuk analog testosteron sintetis. Ini bukan soal 'kurang edukasi konsumen', tapi kegagalan sistem pengawasan yang tidak dirancang untuk menghadapi gelombang molekul mikro berbasis influencer.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Yang lebih mengkhawatirkan: tren ini justru memicu respons balik dari industri lokal. Beberapa startup bioteknologi di Bandung dan Yogyakarta mulai mengajukan izin produksi peptida 'versi lokal' ke BPOM—bukan berdasarkan uji klinis, tapi dengan mengacu pada 'data literatur asing' dan 'pengalaman praktisi'. Belum ada regulasi nasional yang membatasi penggunaan istilah seperti 'regenerasi sel' atau 'penyembuhan alami' dalam promosi produk semacam ini.
Perubahan regulasi FDA ini bukan tentang kecepatan inovasi—melainkan tentang siapa yang mendefinisikan batas antara eksperimen pribadi dan paparan massal. Di AS, konsumen masih bisa menggugat produsen jika terjadi kerugian serius. Di Indonesia, tidak ada jalur hukum yang jelas untuk klaim kerugian akibat penggunaan peptida tanpa izin edar resmi. Sementara itu, komunitas 'biohacking' di Jakarta dan Surabaya terus tumbuh—dengan harga satu siklus 'Wolverine stack' setara dengan gaji UMR dua bulan.
'Kami tidak menyetujui peptida sebagai obat. Kami hanya menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat teknis sebagai bahan baku,' tegas Dr. Elena Marquez, anggota panel FDA yang mengundurkan diri setelah keputusan tersebut, dalam wawancara eksklusif dengan Wired.