"Gempa tersebut dirasakan terkuat pada skala intensitas V MMI." Kalimat itu tidak hanya data teknis dari laporan rutin — ia adalah pengakuan terselubung bahwa sistem peringatan dini Indonesia masih beroperasi dalam mode reaktif, bukan prediktif. Saat gempa magnitudo 5,1 mengguncang lepas pantai Kupang pada 12 April 2024 pukul 06.47 WITA, warga berhamburan ke jalan tanpa satu pun notifikasi resmi dari aplikasi resmi BMKG atau platform integrasi nasional seperti InaRISK.
Bukan Soal Sensor, Tapi Soal Sinyal ke HP Warga
BMKG memang telah mengintegrasikan algoritma deteksi cepat berbasis AI sejak 2022, termasuk dalam sistem Real-Time Earthquake Analysis for Disaster Mitigation (READ-M). Namun, seperti dilansir Tempo Tekno, sistem ini baru mampu menghasilkan estimasi lokasi dan magnitudo dalam 90 detik — cukup cepat untuk analisis ilmiah, tapi terlalu lambat untuk menyelamatkan nyawa di zona merah. Yang krusial: tidak ada mekanisme distribusi otomatis ke publik. Aplikasi BMKG Mobile versi terbaru (v3.8.1) tidak mendukung push notification berbasis lokasi real-time. Notifikasi hanya muncul setelah tim verifikasi manual menyetujui laporan — rata-rata 4–7 menit pasca-gempa.
Di Kupang, jarak episentrum hanya 42 km dari pusat kota. Waktu tempuh gelombang P ke permukaan sekitar 12 detik. Artinya, warga punya kurang dari 30 detik antara deteksi awal dan kedatangan gelombang S yang merusak — waktu yang tak cukup bagi sistem saat ini. Padahal, menurut studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2023, penundaan notifikasi lebih dari 15 detik menurunkan efektivitas evakuasi mandiri hingga 68% di wilayah perkotaan padat.
Baca juga: Mosseri Klaim Tak Tahu Data Keselamatan Remaja Dibatasi
Infrastruktur Bawah Tanah yang Tak Terlihat
Yang jarang dibahas dalam liputan bencana adalah kondisi fisik jaringan sensor seismik di Nusa Tenggara Timur. Dari 178 stasiun seismograf aktif nasional, hanya 7 unit beroperasi di seluruh NTT — dua di antaranya berlokasi di Kupang, tetapi satu unit sedang dalam perbaikan sejak Januari 2024 akibat kerusakan trafo akibat banjir rob. Sisanya tersebar di Atambua, Maumere, dan Kefamenanu — semua berjarak lebih dari 200 km dari episentrum gempa 12 April. Akibatnya, estimasi lokasi gempa bergantung pada interpolasi data dari stasiun di Bali dan Timor Leste, bukan pengukuran langsung.
Ini menjelaskan mengapa peta tingkat guncangan (ShakeMap) yang dirilis BMKG menunjukkan intensitas V MMI di Kupang — angka itu bukan hasil pembacaan sensor lokal, tapi juga model simulasi berbasis parameter geoteknik dan historis gempa di Flores Back Arc Thrust. Model ini akurat untuk analisis pasca-kejadian, tetapi tidak layak sebagai dasar peringatan dini. Menurut Tempo Tekno, BMKG sendiri mengakui bahwa ShakeMap versi publik tidak dimaksudkan untuk respons darurat, melainkan untuk evaluasi dampak oleh instansi mitigasi.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
sistem Early Warning System (EWS) berbasis AI yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Universitas Hasanuddin telah diuji coba di Makassar sejak 2023. Sistem ini mampu mengirimkan peringatan ke ponsel warga dalam 8 detik setelah deteksi awal — asalkan ponsel terhubung ke jaringan 4G/5G dan aplikasi EWS terinstal. Namun, adopsinya di NTT terkendala: hanya 31% rumah tangga di Kabupaten Kupang yang memiliki akses internet stabil, menurut data BPS 2023. Sisanya mengandalkan sinyal 2G atau bahkan tanpa sinyal sama sekali di wilayah pegunungan seperti Amfoang dan Fatuleu.
Saat gempa terjadi, banyak warga Kupang justru mengandalkan informasi dari grup WhatsApp keluarga atau status Facebook — bukan karena ketidakpercayaan pada BMKG, tapi karena itulah satu-satunya saluran yang aktif dan cepat. Seorang guru SD di Oebobo mengaku menerima kabar gempa dari muridnya yang mendengar suara gemuruh dari radio komunitas lokal — bukan dari aplikasi pemerintah. Fenomena ini mengungkap celah besar: teknologi deteksi bisa canggih, tapi jika tidak terhubung ke infrastruktur komunikasi dasar, ia tetap bisu di tengah kepanikan.
Fakta tambahan yang mengejutkan: BMKG tidak memiliki otoritas hukum untuk memaksa operator seluler mengaktifkan Cell Broadcast System (CBS) — teknologi yang digunakan Jepang dan Taiwan untuk menyebarkan peringatan gempa ke semua ponsel dalam radius tertentu, tanpa perlu aplikasi atau koneksi internet. Di Indonesia, CBS hanya diatur dalam Permenkominfo No. 12/2021, tetapi implementasinya diserahkan ke operator secara sukarela. Hingga kini, hanya Telkomsel yang menguji coba CBS di 3 provinsi — dan NTT tidak termasuk di dalamnya.