Undang-Undang AI Inggris Ditunda Akibat Protes Seniman

Bayangkan sebuah album musik yang dirilis tanpa suara di dalamnya sebagai bentuk protes keras. Para musisi legendaris menggunakan konsep rekaman hening tersebut untuk menggambarkan dampak pencurian kekayaan intelektual oleh kecerdasan buatan. Aksi protes simbolis ini menjadi respons langsung terhadap rencana undang-undang yang kontroversial di Inggris. Pemerintah setempat kini menghadapi tekanan berat dari kalangan seniman atas kebijakan data yang mereka ajukan.

Pemerintah Inggris sedang menyusun RUU data yang memungkinkan perusahaan AI seperti Google dan OpenAI melatih model mereka menggunakan materi berhak cipta tanpa izin. Namun, setelah periode konsultasi selama dua bulan, pengesahan undang-undang tersebut mengalami penundaan. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini memberitahu The Financial Times bahwa hak cipta akan disingkirkan sementara waktu. Tanggapan dari pemangku kepentingan selama masa konsultasi tidak mendukung ide-ide yang diajukan pemerintah terkait penggunaan materi berhak cipta.

Tidak ada harapan sekarang bahwa RUU AI akan menjadi bagian dari Pidato Raja yang dijadwalkan pada Mei tahun ini. Akibatnya, para menteri memutuskan untuk kembali ke meja gambar dan menghabiskan lebih banyak waktu menjajaki opsi lain demi mencari solusi terbaik. Komite Komunikasi dan Digital House of Lords meminta pemerintah mengembangkan rezim yang mengutamakan lisensi sebagai jalan tengah. Regim tersebut harus didukung transparansi kuat yang melindungi mata pencaharian kreator sambil mendukung pertumbuhan AI berkelanjutan.

Debat Opt-Out versus Perlindungan Kreator

Posisi preferensi parlemen Inggris yang juga didukung raksasa teknologi seperti Google menyatakan pemegang hak cipta harus memilih keluar secara formal jika tidak ingin materi mereka digunakan. Namun, penerbit, pembuat film, musisi, dan pihak lainnya menyatakan bahwa langkah ini tidak praktis untuk diterapkan. Mereka menganggap kebijakan tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi industri kreatif Inggris yang sudah mapan. House of Lords mengambil sisi seniman dan memperkenalkan amendemen yang mewajibkan perusahaan teknologi mengungkapkan karya yang dilindungi hak cipta saat melatih model AI.

Tambahan tersebut diblokir oleh House of Commons Inggris pada Mei tahun lalu dalam proses legislasi yang alot. Pemerintah Partai Buruh mayoritas Inggris sudah berada di bawah tekanan karena penanganan ekonomi mereka yang menjadi perhatian publik. Mereka kini menerima serangan dari penerbit, musisi, penulis, dan kelompok kreatif lainnya atas undang-undang yang diusulkan. Elton John menyebut pemerintah sebagai pecundang mutlak sementara Paul McCartney mengatakan AI memiliki kegunaannya tetapi tidak boleh merampok orang kreatif.

Tuntutan Keadilan bagi Pekerja Kreatif

Baroness Beeban Kidron dari House of Lords juga mengkritik pemerintah terkait RUU AI tersebut dengan keras. Ia menyatakan kreator tidak menyangkal nilai kreatif dan ekonomi AI tetapi menolak anggapan bahwa mereka harus membangun AI secara gratis dengan karya mereka. Kidron menegaskan mereka tidak mau menyewa kembali karya tersebut dari pihak yang mencurinya tanpa izin. Ia menyebut sangat mengejutkan pemerintah Buruh akan meninggalkan tenaga kerja dari seluruh bagian sektor tersebut.

Konflik ini menyoroti kesulitan menemukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak pemilik karya asli. Nasib industri kreatif Inggris kini bergantung pada keputusan politik yang akan diambil dalam bulan-bulan mendatang. Akankah pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak tanpa mengorbankan salah satunya?