Lebih dari 20.000 agen Imigrasi dan Penegakan Hukum Kepabeanan (ICE) di Amerika Serikat kini dilarang memakai kacamata pintar Meta—termasuk model Ray-Ban Meta—selama menjalankan tugas resmi. Larangan ini tidak hanya panduan internal, tapi juga instruksi resmi dalam memo internal ICE yang beredar awal Mei 2024 dan dikonfirmasi oleh pejabat tinggi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Apa yang Dianggap Mengganggu dalam Interogasi dan Penahanan?
Larangan itu muncul setelah sejumlah agen mulai menguji kacamata pintar untuk merekam proses interogasi, mendokumentasikan penahanan, bahkan mengakses data real-time lewat suara atau gesture. Namun, memo ICE menyebut perangkat tersebut berisiko 'mengganggu integritas prosedur operasional' karena kemampuan rekam otomatis, koneksi nirkabel tak terkendali, dan potensi sinkronisasi data ke cloud pihak ketiga. Menurut Engadget, laporan awal menunjukkan bahwa beberapa unit di lapangan sempat menggunakan kacamata ini sebagai alat bantu dokumentasi tanpa izin formal—sebelum akhirnya ditarik secara tegas.
larangan ini tidak bersifat universal. Agen tetap boleh memakai kacamata biasa, kamera tubuh standar (body-worn camera), bahkan smartphone dengan aplikasi khusus—selama terdaftar dalam sistem keamanan ICE. Tapi Meta glasses? Diblokir total. Alasannya bukan soal harga atau kualitas rekaman, melainkan arsitektur keamanan: chip Qualcomm Snapdragon di dalamnya tidak lolos audit sertifikasi FIPS-140-2, standar enkripsi wajib untuk perangkat pemerintah federal AS.
Baca juga: Komposter Dapur AI: Uji Coba 2 Tahun dan Realitas di Rumah Jakarta
Kenapa Meta Glasses Justru Dipakai di Lapangan Sebelum Aturan Jelas?
Kacamata Ray-Ban Meta memang bukan dirancang untuk penegakan hukum. Mereka adalah produk konsumen—dengan fitur rekam video 12MP, AI-powered voice assistant, dan integrasi langsung ke Instagram dan WhatsApp. Namun, justru karena kemudahan penggunaannya, banyak petugas di lapangan—terutama di wilayah perbatasan Texas dan Arizona; mulai mengadopsinya secara informal. Dilansir Engadget, seorang mantan pelatih lapangan ICE di El Paso mengaku melihat setidaknya 17 agen menggunakan kacamata serupa dalam tiga bulan terakhir, kebanyakan untuk mencatat percakapan dengan migran tanpa harus membuka catatan manual.
Ini mengungkap celah besar dalam regulasi teknologi wearable: perangkat konsumen berkembang jauh lebih cepat daripada kerangka kebijakan yang mengatur penggunaannya di instansi sensitif. Sementara ICE masih mengandalkan kamera tubuh generasi kedua—yang hanya aktif saat tombol ditekan dan tidak memiliki kemampuan analisis konten—para agen justru beralih ke gadget komersial yang bisa mengenali wajah, menerjemahkan bahasa secara real-time, dan bahkan menyarankan kalimat respons berdasarkan nada suara lawan bicara. Tidak ada satu pun fitur itu yang diizinkan dalam protokol ICE saat ini.
Baca juga: Apa Sebenarnya yang Terjadi Saat Video Di-Upgrade ke 4K?
Di Indonesia, meski belum ada kasus serupa, pola adopsi teknologi serupa sudah mulai terlihat. Petugas Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta sempat menguji kacamata augmented reality lokal untuk verifikasi dokumen impor—namun dihentikan karena ketiadaan SOP keamanan data. Perbedaannya: di AS, larangan datang setelah penggunaan marak; di Indonesia, pembatasan muncul sebelum uji coba skala besar—menunjukkan pendekatan preventif yang lebih konservatif, tapi juga berpotensi menghambat inovasi lapangan.
Yang hilang dari memo ICE bukan hanya daftar teknis tentang chip atau enkripsi. Yang tidak disebutkan adalah dampak psikologis terhadap migran: bagaimana rasa aman mereka berubah ketika tahu setiap tatap mata bisa direkam tanpa sepengetahuan, atau bagaimana transparansi prosedur justru tergerus oleh ambiguitas status rekaman—apakah itu bukti hukum? Apakah bisa diakses pengacara? Apakah tersimpan di server Meta atau pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dalam memo—hanya dinyatakan bahwa 'penggunaan tidak sah dapat mengakibatkan sanksi administratif'.
Meta sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, dalam rapat internal yang bocor ke media teknologi, tim keamanan perusahaan mengakui bahwa mereka belum menyiapkan versi khusus pemerintah untuk Ray-Ban Meta—berbeda dengan Microsoft yang telah merilis HoloLens 2 for Government dengan sertifikasi DoD IL5. Artinya, masalah ini bukan soal niat buruk, tapi soal prioritas pasar: Meta fokus pada konsumen dan influencer, bukan pada agen penegak hukum yang butuh audit trail ketat dan kontrol data penuh.
'Kami tidak membuat kacamata untuk dipakai saat menahan orang. Kami membuatnya agar orang bisa berbagi momen,' kata CEO Meta Reality Labs, Mark Zuckerberg, dalam konferensi pers April 2024—pernyataan yang kemudian dikutip ulang oleh direktur kebijakan teknologi ICE dalam presentasi internal pekan lalu sebagai pengingat bahwa 'teknologi konsumen bukanlah solusi instan untuk tantangan operasional negara.'